8/PUU-XIX/2021

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945

bahwa dalam pasal a quo hanya seorang advokat saja yang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo sementara warga negara yang lain khususnya para kreditur/debitur yang bukan seorang advokat tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana Pasal a quo meskipun para kreditur/debitur tersebut sebenarnya paham tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU a quo dan bahkan meskipun para kreditur/debitur memiliki pendidikan SH tetap tidak memiliki legal standing untuk berperkara di pengadilan