32/PUU-XII/2014

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122 huruf e Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf e, frasa "Kecuali Hakim Ad Hoc" tidak menegaskan status apakah pejabat negara atau bukan, hal ini menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo secara faktual atau senyatanya telah merugikan para Pemohon selaku Hakim Ad Hoc yang tidak diakui sebagai pejabat negara terutama dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh pasal 21) terhadap tunjangan tetap pada setiap bulannya, dan besaran prosentase pengenaan pajak tersebut berbeda-beda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lainnya. Kerugian lainnya yang dialami para Pemohon adalah hingga saat ini sejumlah hak-hak normatif berupa tunjangan transportasi, fasilitas keamanan, tunjangan kesehatan belum semoat terealisasi.