79/PUU-XIII/2015

29 Juni 2015

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 ayat (1), (3) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r tersebut diatas telah merugikan hak kosntitusional Pemohon, menurut Pemohon pasal a quo telah mereduksi arti dan mempersempit ruang terjadinya konflik kepentingan seolah-olah ruang penyelahgunaan wewenang hanya lahir dari hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan. Padahal hubungan ideologis dan hubungan hukum lainnya dalam ranah hukum ketatanegaraan/politik juga dapat terjadi. Pertentangan norma seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan secara eksesif telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pilkada.