J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1969

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pencabutan Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor. Aa/D/118/1965 Tentang Pengawasan Oleh Pemerintah Atas Seluruh Perusahaan, Harta Benda Yang Tidak Bergerak, Dan Surat-surat Berharga (waarde Papieren) Milik Warga Negara India yang Berdomisili Di Indonesia.	06-01-1969
2	Pembentukan Panitia Penjualan Geduang Wisma Indonesia di Tokyo (Jepang).	06-01-1969
3	Kebijaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penyebaran pupuk Buatan Dan Obat-obatan Pemberantasan Hama /Penyakit Tanaman.	31-12-1968
4	Penegasan Batas-batas Tugas Dan Tanggung Jawab Aparat-aparat Pemerintah Dalam Bidang Produksi Dan Pemasaran Gula Pasir.	13-01-1969
5	Penugasan Kepada Badan Urusan Logistik untuk Mengkoordinir Pelaksanaan dari Semua Penerimaan sumbangan/Bantuan Bahan Pangan Dari luar Negeri yang penerimaannya dan maksud penggunaannya telah disetujui oleh pemerintah.	18-01-1969
6	Pencabutan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61A 98,254 Tahun 1966 Tentang Pernyataan Bencana Alam Nasional/Luar Biasa di wilayah-wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur Dan Sulawesi Utara.	18-01-1969
7	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman Tentang Dorongan Dan Perlindungan Timbal-balik bagi Penanaman Modal.	18-01-1969
8	Penetapan Status Gedung/Ruangan Baru Yang dibangun Diatas Gedung Wisma Warta, Jalan Thamrin Jakarta, Sebagai Milik Negara.	20-01-1969
9	Pemberhentian Dengan Hormat Jendral TNI Anumerta Basuki Rachmat Sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.	22-01-1969
10	Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Amir Machmud Sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.	22-01-1969
11	Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik.	22-01-1969
12	Pembelian Beras Bagi Keperluan Pegawai Negeri Anggota Angkatan Bersenjata, Pegawai-pegawai Perusahaan Negara, Pegawai Daerah dan Pegawai Perusahaan Daerah Harus Dilakukan Oleh Instansi-instansi yang Bersangkutan yang Mengurus Pembelian Itu Melalui Badan Urusan Logistik.	27-01-1969
13	Penambahan Keanggotaan Pada Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dengan Seorang Pejabat Bank Indonesia yang ditunjuk Oleh Gubernur Bank Indonesia.	10-02-1969
14	Penunjukan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim.	14-02-1969
15	Peniadaan Direktorat Jenderal Perkebunan Rakyat Dan Direktorat Jenderal Perkebunan Negara, serta Pemebntukan Direktorat Jenderal perkebunan didalam lingkungan Departemen Pertanian.	22-02-1969
16	Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa.	26-02-1969
17	Pencabutan Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Tentang Pembentukan KOREDA Irian Barat, Dan Mengangkat Ketua Dan Wakil Ketua MUSPIDA.	28-02-1969
18	Pengendalian Operasionil Pembangunan Lima Tahun (1969-1973).	28-01-1969
19	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.	03-03-1969
20	Pembentukan Team Kerja Rescheduling Hutang-hutang Luar Negeri Dan Kredit Luar Negeri.	03-03-1969
21	Likwidasi Komando Operasi Proyek-proyek Sandang.	04-03-1969
22	Ketentuan mengenai Quontum Haji dan Pembayaran Ongkos Naik Haji	07-03-1969
23	Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara.	10-03-1969
24	Penunjukan Menteri Pekerjaan umum Dan Tenaga Listrik Ir. Sutami Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim.	13-03-1969
25	Perubahan Sebutan Menteri Negara Pengawasan Proyek-proyek Pemerintah Menjadi Menteri Negara Pengawasan Operasionil Pembangunan.	13-03-1969
26	Pengesahan "Instrument of Participation" yang Menandaskan Ikut sertanya Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik khusus Dana Moneter Internasional.	13-03-1969
27	Penambahan Anggota Pada Dewan Tenaga Atom.	13-03-1969
28	Pengesahaan Susunan Dewan Paripurna Pusat legiun Veteran Republik Indonesia.	21-03-1969
29	Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Agung.	22-03-1969
30	Pengembangan Kepariwisataan Nasional.	22-03-1969
31	Keikutsertaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai Anggota dalam Sektor-sektor : (A) Pertanian, (D) Sarana Produksi, (K) Pembangunan Desa Dan (L) Pariwisata.	22-03-1969
32	Keikutsertaan Departemen Pertambangan Republik Indonesia sebagai Anggota dalam Sektor (B) Industri	28-03-1969
33	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970	31-03-1969
34	Pengesahan dan Menerima "Constitutions of the Association of Natural Rubber Producing Countries"	05-04-1969
35	Menteri Kehakiman Prof.Umar Seno Adjie,SH Selaku Menteri Luar Negeri Ad-Interim	12-04-1969
36	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 Tentang Pembagian Penggunaan,Cara Pemotongan dan Penyetoran Atas Potongan Wajib Sebesar 10% Dari Gaji Pokok Pegawai Negeri.	15-04-1969
37	Koordinasi Penyelenggaraan Penyertaan Pemerintah Dalam Jakarta Fair 1969.	18-04-1969
38	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1968 dan Pembebanan Bea Masuk/Cukai dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Pemasukan Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri.	22-04-1969
39	Perubahan dan atau Penambahan Direktorat-direktorat Jenderal Sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966.	28-04-1969
40	Penambahan Ayat (3) pada Pasal 3 Keputusan Presidium Kabinet No.170/EK/KEP/7/1967 Tentang Penyempurnaan Besarnya Bonus Ekspor.	30-04-1969
41	Pencabutan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1968 Tentang Pemberian Premi Pembelian Beras Untuk Stock Nasional.	01-05-1969
42	Pengesahan "International Sugar Agreement, 1968".	10-05-1969
43	Pengesahan "Agreement Establishing The Coconut Community".	10-05-1969
44	Panitia Penggunaan Uang Zakat.	21-05-1969
45	Penunjukan Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji, SH., Selaku Menteri Luar Negeri Ad-Interim	24-05-1969
46	Penunjukan Menteri Negara bidang Kesejahteraan Rakyat Dr. K.H. Idham Chalid Selaku Menteri Tenaga Kerja Ad-Interim	31-05-1969
47	Penghapusan Pungutan CESS, Khusus Bagi Beras Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1969.	10-06-1969
48	Pembentukan Inspektorat Jenderal Pada Departemen pendidikan Dan Kebudayaan	10-06-1969
49	membubarkan Staf Khusus Urusan Cina Pada Kabinet Republik Indonesia	19-06-1969
50	Mengesahkan "Convention on the Privileges and Immunities of The United Nations, 1946; " Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies, 1947; " Agreement on The Privileges and Immunities of The International Atomic Energy Agencies, 1959 .	24-06-1969
51	Mengesahkan "Convention on the Privileges and Immunities of The United Nations, 1946; " Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies, 1947; " Agreement on The Privileges and Immunities of The International Atomic Energy Agencies, 1959 .	24-06-1969
52	Sebutan, Kedudukan Organik Dan Tanggung Jawab Kepolisian Negara sebagai Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Departemen Pertahanan keamanan.	27-06-1969
53	Menunjuk Menteri Sosial Dr. A.M.Tambunan SH, untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan Ad-Interim.	04-07-1969
54	Menunjuk Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Saudara Ir. Sutami untuk bertindak selaku Menteri Pertambangan Ad-Interim.	05-07-1969
55	Penyerahan Kewenangan Pengangkatan/Pemberhentian Para Jaksa Tinggi/Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Jenderal, Sekretaris Umum Dan Staf Ahli, Kepada Jaksa Agung	16-07-1969
56	Penugasan Menteri Perhubungan Untuk Atas Nama Presiden Republik Indonesia Memberi Bimbingan sehari-hari Kepada Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.	16-07-1969
57	Pembentukan Panitia Interdepartemental Penyusunan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Tata tempat pada Upacara-upacara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik Bagi Pejabat-pejabat Negara.	17-07-1969
58	Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional.	25-07-1969
59	Penunjukan Gubernur Lemhanas Untuk Menyelenggarakan Pekan Orientasi Bagi Para Duta Besar.	29-07-1969
60	Pembentukan Panitia untuk Perundingan Lanjutan Perikanan Khusus Jepang.	29-07-1969
61	Status Gedung Pola.	31-07-1969
62	Duplikat Bendera Pusaka Dan Duplikat Naskah Asli Proklamasi 17 Agustus 1945.	05-08-1969
63	Peraturan Dan Prosedur Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dalam Rangka Penanaman Modal.	05-08-1969
64	Pembentukan Team Penilai Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	05-08-1969
65	Perasuransian atas Obyek-obyek Asuransi	14-08-1969
66	Penambahan Keanggotaan Team Kerja Rescheduling Hutang-hutang Luar Negeri Dan Kredit Luar Negeri.	19-08-1969
67	Badan Pengurus Kopra.	19-08-1969
68	Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Untuk Atas Nama Pemerintah Bertindak Sebagai Supervisor (Pegawas) Pada Proyek Wisma Nusantara.	19-08-1969
69	Pembentukan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.	19-08-1969
70	Mengesahkan "Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation Trade Agreement on Technical and Scientific Cooperation,Agreement on Processing Arrangements and Utilization of Excess Capacity in Certain Industrial, Agreement on Coconut Products, Agreement on Forestry,Agreement on Fisherics,Agreement on Shiping Matters"	23-08-1969
71	Penunjukan Menteri Kehakiman Saudara Prof. Umar Seno Adji, S.H. Untuk Bertindak Selaku Menteri Luar negeri Ad-Interim.	28-08-1969
72	Penunjukan Menteri Negara Penghubung Antara Pemerintah Dengan MRS, DPR-GR Dan DPA Sdr. H. Mintaredja, SH. Untuk Bertindak Selaku Menteri Kehakiman Ad-Interim.	06-09-1969
73	Penunjukan Menteri Penerangan Laksamana Muda Udara Budiardjo sebagai Menteri Luar Negeri Ad-Interim.	06-09-1969
74	Mengesahkan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Teknik Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Belgia.	09-09-1969
75	Pembentukan Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman di Propinsi Irian Barat.	09-09-1969
76	Panitia Pusat Perayaan-perayaan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Ulang Tahun ABRI, Hari Sumpah Pemuda Dan Hari Pahlawan.	15-09-1969
77	Penunjukan Menteri Kehakiman Saudara Prof. Umar Seno Adji, SH., Untuk Bertindak Selaku Menteri Luar Negeri Ad-Interim.	29-09-1969
78	Penunjukan Menteri Negara Ekonomi Keuangan Dan Industri, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bertindak Selaku Menteri Keuangan Ad-Interim.	02-10-1969
79	Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1967.	04-10-1969
80	Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Ir. Sutami, Untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian Ad-Interim.	04-10-1969
81	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagai Bagian Organik Departemen Pertahanan Keamanan Beserta Tugas dan Tanggung Jawabnya.	06-10-1969
82	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Interdepartemental Penyusunan Peraturan Pemerintah,Mengenai Tata Tempat Pada Upacara-upacara Kenegaraan,Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR, dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pejabat-pejabat Negara	08-10-1969
83	Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	17-10-1969
84	Pembentukan Badan Pengembangan Pendidikan Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	18-10-1969
85	Medali Peringatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebutan Medali Souvenir Sumbangsih Veteran Republik Indonesia	23-10-1969
86	Pembayaran Gaji/Pensiun Ke-13 Dan Ke-14 Tahun 1969 Kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota ABRI Dan Para Penerima Pensiun/Uang Tunggu.	25-10-1969
87	Pembentukan Direktorat Investasi Dan Kekayaan Negara Pada Departemen Keuangan.	04-11-1969
88	Pembubaran Panitia Nasional Perbaikan Candi Borobudur.	04-11-1969
89	Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan-penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.	05-11-1969
90	Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.	10-11-1969
90	Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1969 Tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.	10-11-1969
91	Penambahan Susunan Badan Pimpinan Umum Proyek Survey Agro Ekonomi.	14-11-1969
92	Perluasan Tugas Panitia Interdepartemental Penyusunan Peraturan-peraturan Pemerintah Mengenai Tata Tempat pada Upacara-upacara Kenegaraan Perlakukan Hukum Bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik Bagi Pejabat-Pejabat Negara sebagaimana Dibentuk Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1969.	15-11-1969
93	Dana Pengasuhan Putra-Putri Pedalaman Irian Barat.	17-11-1969
94	Pembayaran Tambahan Gaji Tahun 1969 Kepada Pegawai, Karyawan, Buruh, Pekerjaan Perusahaan-perusahaan Negara Dan Atau Bank-bank Pemerintah.	21-11-1969
95	Organisasi Dan Tata Kerja BIMAS.	22-11-1969
96	Penggunaan Uang Anggaran Subsidi Haji Tahun 1969/1970.	27-11-1969
97	Prosedur Administrasi Keuangan Dana Pengasuhan Putra-Putri Pedalaman Irian Barat.	28-11-1969
98	Susunan Keanggotaan Dewan Moneter.	29-12-1969
99	Penghapusan Keadaan Perang Di Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	31-12-1969

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden