J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1974

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengesahan "Agreement between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital" ( Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas kekayaan)	14-01-1974
2	Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	29-01-1974
3	Penugasan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata untuk melakukan Pengendalian serta Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dari KOPKAMTIB	02-02-1974
4	Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional	04-02-1974
5	Penerimaan Kredit Luar Negeri untuk Proyek PT. Krakatau Steel	12-02-1974
6	Pembentukan Panitia-panitia Kerja Tetap dari Dewan stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional	13-02-1974
7	Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969	18-02-1974
8	Perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia	28-02-1974
9	Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	02-03-1974
10	Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup	05-03-1974
11	Rencana Pembangunan Lima tahun Kedua (REPELITA II) 1974/1975-1978/1979	11-03-1974
12	Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi	11-03-1974
13	Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri	18-03-1974
14	Tunjangan khusus Pembinaan Pemeriksanaan Keuangan Negara bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota serta Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan	18-03-1974
15	Pembentukan Badan perencanaan Pembangunan Daerah	18-03-1974
16	Penugasan kepada Pertamina untuk mengadakan survey dan eksplorasi sumber-sumber energi geothermal di Indonesia khususnya di Pulau Jawa	20-03-1974
17	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975	30-03-1974
18	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	09-04-1974
19	Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 Tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	09-04-1974
20	Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing	09-04-1974
21	Pengesahan " Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union Tokyo 1969".	10-04-1974
22	Pengesahan Laporan Menteri Keuangan tentang Likwidatur Yayasan Perdamaian Soekarno	17-04-1974
23	Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang	18-04-1974
24	Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi	20-04-1974
25	Pengangkatan Beberapa Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan (Irjenbang)	22-04-1974
26	Arsip Nasional Republik Indonesia	24-04-1974
27	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pengaturan Administratif mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea	29-04-1974
28	Besarnya Ongkos Naik Haji untuk Tahun 1974/1975	01-05-1974
29	Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Tarnsmigrasi	02-05-1974
30	Penugasan Kepada Letjend. TNI. DR. Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina Sebagai Penanggung Jawab Proyek Pabrik Pupuk Jatibarang, Cirebon	17-05-1974
31	Status Harta Kekayaan Ex PT. Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi dijadikan Penyertaan Modal pembangunan dalam PT.PP Berdikari (T)	17-06-1974
32	Penetapan Gedung Pola dijadikan Pusat Produksi Industri Dalam Negeri	17-06-1974
33	Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam	29-06-1974
34	Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, Fasilitas perjalanan untuk Perdagangan lintas batas Laut, perjanjian dagang, masalah Perkapalan dan Kehutanan	06-07-1974
35	Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional	12-07-1974
36	Pelimpahan Wewenang Kepada Menteri Pertahanan keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata untuk Melakukan Pengangkatan/Penaikan Pangkat Anumerta Perwira Menengah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang Meninggal Dunia	22-07-1974
37	Kendaraan Bermotor yang Menurut Ordonansi Bea telah dinyatakan sebagai Barang yang tidak dikuasai, dinyatakan sebagai Barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah	23-07-1974
38	Pencabutan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 25 Tanggal 10 Agustus 1912 jo Nomor 34 Diktum Ketiga Sub A tanggal 4 juni 1937 (Pernyataan Pulau Nusa Kambangan tertutup bagi Penyelidikan dan Eksploitasi Pertambangan)	24-07-1974
39	Pengesahan " Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah republik Turki"	24-07-1974
40	Tatacara Penjualan Rumah Negeri	25-07-1974
41	Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina	29-07-1974
42	Pengesahan "Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik Republik sovyet Sosialis"	31-07-1974
43	Penugasan kepada Direktur Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan	26-08-1974
44	Pokok-pokok Organisasi Departemen	26-08-1974
45	Susunan Organisasi Departemen	26-08-1974
46	Perincian sumber-sumber Anggaran rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975	10-09-1974
47	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1974/1975	10-09-1974
48	Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1974/1975	10-09-1974
49	Penyerahan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional kepada Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	11-09-1974
50	Pengesaham " Agreement between the Rapublic of Indonesia and The Kingdom of Belgium for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital" ( Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan).	13-09-1974
51	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antar Kedua Negara	25-09-1974
52	Pengesahan "International Sugar Agreement, 1973	11-10-1974
53	Pelaksanaan Penyelesaian Persoalan Efek-efek antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda	24-10-1974
54	Pengesahan " Trade Agreement between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Polish People's Republic".	16-11-1974
55	Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)	04-12-1974
56	Pembagian, Penggunaan, cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun	10-12-1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden