J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1993

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.	07-01-1993
2	Harga Jual dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Umum Negara.	07-01-1993
4	Satwa dan Bunga Nasional.	09-01-1993
5	Penambahan Ramp Tol pada Simpang Susun Gunung Putri dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	14-01-1993
6	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan.	14-01-1993
7	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.	15-01-1993
8	Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.	16-01-1993
9	Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo.	16-01-1993
10	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	09-02-1993
11	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara untuk Diberikan Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	10-02-1993
12	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Makassar untuk Diberikan Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	10-02-1993
13	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	12-02-1993
14	Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.	15-02-1993
15	Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana.	16-02-1993
16	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura.	16-02-1993
17	Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional.	19-02-1993
18	Pembentukan Kelompok Kerja untuk Membantu Presiden dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke 10.	23-02-1993
19	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	24-02-1993
20	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk Diberikan Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	27-02-1993
21	Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor.	27-02-1993
22	Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.	27-02-1993
23	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak - Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tol.	27-02-1993
24	Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat, Ciujung.	27-02-1993
25	Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.	27-02-1993
26	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993.	08-03-1993
27	Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan.	10-03-1993
28	Tempat Kediaman Jabatan bagi Wakil Presiden.	10-03-1993
29	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	18-03-1993
30	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	31-03-1993
31	Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.	22-04-1993
32	Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau.	03-05-1993
33	Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia.	03-05-1993
34	Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong.	05-05-1993
35	Pengesahan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding Systembeserta Protocol-nya.	15-05-1993
36	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Promotion and Protection of Investments.	15-05-1993
37	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Cooperation in Fisheries.	15-05-1993
38	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Protection and Forcement of Copyright.	15-05-1993
39	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Dinas-dinas Penerbangan antara dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-masing.	17-05-1993
40	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991.	18-05-1993
41	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991.	18-05-1993
42	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.	19-05-1993
43	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.	19-05-1993
44	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	19-05-1993
45	Peningkatan Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Toronto-Canada, Karachi-Pakistan dan Noumea-New Caledonia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.	19-05-1993
46	Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94.	22-05-1993
47	Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/94.	22-05-1993
48	Pengesahan International Convention Against Apartheid in Sports.	26-05-1993
49	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau.	02-06-1993
50	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	07-06-1993
51	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.	08-06-1993
52	Pemeriksaan atas Barang Impor yang Dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone).	10-06-1993
53	Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).	10-06-1993
54	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal.	10-06-1993
55	Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	17-06-1993
56	Pengesahan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991.	26-06-1993
57	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987.	30-06-1993
58	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992.	01-07-1993
59	Pengesahan International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs offences.	07-07-1993
60	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	10-07-1993
61	Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.	12-07-1993
62	Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1992.	13-07-1993
63	Penghargaan kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat.	17-07-1993
64	Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Vancouver - Canada menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.	20-07-1993
65	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena, Yunani.	20-07-1993
66	Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi.	26-07-1993
66	Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi.	26-07-1993
67	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan.	26-07-1993
68	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989.	31-07-1993
69	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Struktural Sebagaimana telah Delapan Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993.	02-08-1993
70	Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi untuk Diberikan Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	02-08-1993
71	Pengesahan Agrement between the Government of the Republic of Indonesia and the Center for International Forestry Research Regarding the Headquarters Seat of the Center.	04-08-1993
72	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik INdonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	04-08-1993
73	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.	11-08-1993
74	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988.	11-08-1993
75	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.	11-08-1993
76	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	18-08-1993
77	Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa dan Sekretariat Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	18-08-1993
78	Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	20-08-1993
78	Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	20-08-1993
79	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994.	27-08-1993
80	Pengesahan An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency.	01-09-1993
81	Pengesahan Convention on Early Notification of Nuclear Accident.	01-09-1993
83	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Sembilan Belas Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993.	14-09-1993
84	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas.	14-09-1993
85	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989.	14-09-1993
86	Pengesahan Agreement on the Organisation for Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC).	16-09-1993
87	Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Urugay.	18-09-1993
88	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev-Republik Ukraina dan di Tashkent-Republik Uzbekistan.	20-09-1993
89	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja untuk Membantu Presiden dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke- 10.	01-10-1993
90	Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri.	04-10-1993
91	Pengesahan Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation.	06-10-1993
92	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.	11-10-1993
93	Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja.	19-10-1993
94	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan atas Barang Impor yang Dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone).	23-10-1993
95	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).	23-10-1993
96	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).	23-10-1993
97	Tata Cara Penanaman Modal.	23-10-1993
98	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.	23-10-1993
99	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.	26-10-1993
100	Tim Penelitian bagi Orang Asing.	01-11-1993
101	Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung.	01-11-1993
102	Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali.	01-11-1993
103	Badan Urusan Logistik.	04-11-1993
104	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Dua puluh Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993.	05-11-1993
105	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenanan dengan Angkutan Udara Berjadwal.	06-11-1993
106	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Berkenaan dengan Angkutan Udara Berjadwal.	06-11-1993
107	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands.	06-11-1993
108	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea Relating to Scheduled Air Services.	06-11-1993
109	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.	09-11-1993
110	Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-negara Berkembang.	11-11-1993
111	Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965.	13-11-1993
113	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.	03-12-1993
114	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Pelayaran Niaga.	03-12-1993
115	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Sosialis Vietnam mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	03-12-1993
116	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Peopole's Republic of China Relating to Scheduled Air Transport.	03-12-1993
117	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi.	07-12-1993
118	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiskal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains.	08-12-1993
119	Pembentukan Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.	14-12-1993
120	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	24-12-1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden