J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1971

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Perubahan dan atau Penambahan Keputusan Presidium Kabinet No.75/U/Kep/II/1966.	02-01-1971
2	Perubahan dan atau Penambahan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan.	02-01-1971
3	Pembubaran Panitia Kebijaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri Dan Team Teknis Kredit Luar Negeri.	08-01-1971
4	Menugaskan kepada Mayjen.TNI Dr.Sudjono, untuk meneliti dalam kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Masyarakat pada Umumnya, Tingkat Pengertian dan Peresapan Jiwa dan Semangat 1945.	03-02-1971
5	Organisasi Lembaga Administrasi Negara.	08-02-1971
6	Penambahan Susunan Keanggotaan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri.	17-02-1971
7	Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan bagi Penduduk Irian Barat.	17-02-1971
8	Berlakunya Mata Uang Rupiah (Rp) Diseluruh Wilayah Indonesia Termasuk Daerah Propinsi Irian Barat.	18-02-1971
9	Penugasa Mayjen. R. Sorjo untuk Mengefisienkan PT. Hotel Indonesia Internasional	23-02-1971
10	Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur.	15-03-1971
11	Pembentukan Panitia Perencanaan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.	22-03-1971
12	Mencabut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961.	22-03-1971
13	Mencabut Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.	22-03-1971
14	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1971/1972..	30-03-1971
15	Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan.	30-03-1971
16	Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing Dalam Wilayah Perairan Indonesia.	05-04-1971
17	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun1970 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.	07-04-1971
18	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1971/1972.	10-04-1971
19	Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1971/1972.	10-04-1971
20	Besarnya Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1971/1972.	12-04-1971
21	Pembubaran Badan Musyawarah Bahari seperti Dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 259 Tahun 1963.	22-04-1971
22	Pembinaan Pemerintah daerah khusus Ibukota Jakarta Raya.	27-04-1971
23	Perubahan Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 Tentang Pengaturan Pungutan Cess.	28-04-1971
24	Penyerahan Gedung Wisma Yasa Kepada Departemen Pertahanan Keamanan Untuk Dipergunakan sebagai Museum Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	29-04-1971
25	Pembentukan Panitia Nasional Festival Ramayana Internasional Tahun 1971.	03-05-1971
26	Pembentukan Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional.	03-05-1971
27	Badan Benih Nasional.	05-05-1971
28	Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran.	05-05-1971
29	Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Dan Kejaksaan Daerah.	30-11-1970
30	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Nederland Mengenai Pemakaman Perang Belanda di Wilayah Indonesia.	21-05-1971
31	Pembentukan Team Pembangunan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.	26-05-1971
32	Protokol Negara.	01-06-1971
33	Penetapan Penerimaan Negara Dari Perusahaan Negara Pertamina.	01-06-1971
34	Penegasan Kedudukan Team Penelitian Pelaksanaan Modal Asing dalam Bidang Kehutanan.	02-06-1971
35	Pengesahan Perjanjian Timah Internasional Ke-IV.	03-06-1971
36	Pembentukan Panitia Koordinasi Penyele-saian Masalah Wilayah Nasional Dan Dasar Laut.	04-06-1971
37	Pembubaran Panitia Penjualan Gedung Wisma Indonesia Di Tokyo (Jepang).	07-06-1971
38	Mengangkat Menteri Penerangan, Menjadi Anggota Panitia Nasional Festival Ramayana Internasional 1971.	16-06-1971
39	Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina sebagai Wilayah Kerja PT. Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) dan PT. Stanvac Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963.	19-06-1971
40	Perpanjangan Masa Kerja Panitia Penyelesaian Barang-barang Milik Negara.	21-06-1971
41	Perubahan Diktum Ketiga Ayat (1) Angka 5 Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/EK/Kep/8/1966 Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Ketua Dewan Moneter sebagai Sekretaris	01-07-1971
42	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu.	01-07-1971
43	Tugas dan Tanggungjawab Mengenai Segala sesuatu yang Berhubungan Dengan Pengadaan, Penyaluran Dan Pemasaran Gula Pasir Sebagaimana yang Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1969, Menteri Perdagangan Dibantu Oleh Kepala Bulog.	14-07-1971
44	Penyediaan Dana Jaminan Kredit Koperasi.	14-07-1971
45	Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diangkat serta Tata Cara Pengajuan Calon Untuk Yang Berkedudukan Sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat .	14-07-1971
46	Mengesahkan Persetujuan Kebudayaan Antara Indonesia Dan Iran.	20-07-1971
47	Pungutan Retribusi Terhadap Barang-barang yang Berasal dari Luar Negeri yang Akan Dimasukkan Kedalam Daerah Pabean Indonesia Dari Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang.	26-07-1971
48	Pemberhentian dengan Hormat Ketua Bappenas sebagai Koordinator Partisipasi Indonesia Dalam Exposisi Osaka Tahun 1970	28-07-1971
49	Menugaskan Kepada Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Untuk Pengawasan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Pembangunan Rumah Sakit Gatot Soebroto.	28-07-1971
50	Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina.	29-07-1971
51	Pengesahan "Agreement Establishing The Paper Community" .	02-08-1971
52	Laporan Para Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Mengenai Kewajiban Membayar Pajak-pajak Pribadi.	03-08-1971
53	Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik serta Pengembangan Perdagangan Antara Republik Indonesia dan Republik Korea.	05-08-1971
54	Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.	05-08-1971
55	Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia.	07-08-1971
56	Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Dan Duplikat Naskah Asli Proklamasi 17 Agustus 1945 Kepada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri .	09-08-1971
57	Wewenang Pengelolaan Terhadap Efek-efek yang Disimpan Sebelum dan Sesudah Perang Dunia Kedua pada Bank-bank Didalam dan Di Luar Negeri.	12-08-1971
58	Penentuan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal.	16-08-1971
59	Perpanjangan Tugas Mayjen. R. Soerjo Ketua Team Penertiban Keuangan Negara Sampai Dengan 6 (enam) Bulan.	28-08-1971
60	Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.	01-09-1971
61	Pembentukan Team Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok.	04-09-1971
62	Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang Pertama.	06-09-1971
63	Tunjangan Representasi Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Pertama.	06-09-1971
64	Pemberhentian Sebagian Menteri Kabinet Pembangunan	09-09-1971
65	Penyelesaian Pembayaran Kembali Bantuan-bantuan Luar Negeri.	23-09-1971
66	Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan.	29-09-1971
67	Pemberian Uang Jasa Sebagai Pesangon Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang Berhenti Sebagai Anggota Karena Masa Jabatannya Berakhir.	01-10-1971
68	Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina Sebagai Wilayah Kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata Per Aziona (Agip SpA) Di daerah Lepas Pantai Laut Cina Selatan.	01-10-1971
69	Penggunaan Kembali Nama dan Sebutan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Nama dan Sebutan Resmi Angkatan Perang Republik Indonesia	04-10-1971
70	Tatakerja Pengawasan Keuangan Negara	04-10-1971
71	Perubahan Dan Atau Penambahan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Pada Departemen Keuangan.	04-10-1971
72	Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran Dan Sertifikasi Benih.	25-10-1971
73	Panitia Repatriasi Suku Maluku.	26-10-1971
74	Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.	26-10-1971
75	Pemberhentian Dengan Hormat Dr. K.H. Idham Chalid Dari Jabatan Sebagai Menteri Negara di Bidang Kesejahteraan Rakyat.	28-10-1971
76	Pemberian Sumbangan Hari Raya Tahun 1971/1972 Kepada Pegawai Negeri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Golongan I dan II dan Penerima Pensiun.	01-11-1971
77	Pengesahaan Agreement between The Government of The Kingdom of The Netherlands And The Government Of The Republik Of Indonesia For Air Services Between And Beyond Their Respective Territories.	09-11-1971
78	Pembentukan Panitia Interdepartemental Untuk Pengaturan Hari-hari Nasional, Hari-hari Bersejarah, Hari-hari Raya Dan Hari-hari Peringatan Lainnya.	09-11-1971
79	Penugasan Kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Untuk Membangun Bangunan Perhotelan dalam Komplek Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.	16-11-1971
80	Memperpanjang Masa Kerja Panitia Penyelesaian Barang-barang Milik Negara.	18-11-1971
81	Lembaga Sosial Desa.	18-11-1971
82	Korps Pegawai Republik Indonesia.	29-11-1971
83	Penetapan Jumlah Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah Atas Hasil Pendaftaran Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Pada Saat Dilangsungkan Pemilihan Umum 1971.	03-12-1971
84	Perubahan Dan/Atau Penambahan Lampiran Keputusan Presidium Kabinet Nomor. 75/U/kep/II/1966.	17-12-1971
85	Bidang Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Pembinaan Karet Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Dan Mutu Karet Alam Indonesia.	18-12-1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden