J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1997

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.	15-01-1997
2	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili.	29-01-1997
3	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.	31-01-1997
4	Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.	12-03-1997
5	Pengesahan "Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975" (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975).	12-03-1997
6	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	12-03-1997
7	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Kyrghystan.	12-03-1997
8	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995.	14-03-1997
9	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.	17-03-1997
10	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah mengenai Pelayaran.	18-03-1997
11	Pendirian Sekolan Tinggi Agama Islam Negeri.	21-03-1997
12	Penetapan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi.	25-03-1997
13	Badan Standardisasi Nasional.	26-03-1997
14	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994.	06-05-1997
15	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" dan "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization".	07-05-1997
16	Pengesahan "Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT".	07-05-1997
17	Pengesahan "Trademark Law Treaty".	07-05-1997
18	Pengesahan "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works".	07-05-1997
19	Pengesahan "WIPO Copyright Treaty".	07-05-1997
20	Pengesahan "Convention Relating to International Exhibitions beserta Protocol".	03-06-1997
21	Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.	03-06-1997
22	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996.	13-06-1997
23	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996.	13-06-1997
24	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993.	20-06-1997
25	Bumi Perkemahan Pramuka dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto.	30-06-1997
26	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong Concerning Air Services.	30-06-1997
27	Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998.	07-07-1997
28	Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998.	07-07-1997
29	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	16-07-1997
30	Tim Koordinasi Telematika Indonesia.	31-07-1997
31	Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta.	31-07-1997
32	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Tiga Puluh Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997.	12-08-1997
33	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar.	12-08-1997
34	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru.	21-08-1997
35	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988.	22-08-1997
36	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998.	25-08-1997
37	Pengesahan Protocol on Dispute Settlement Mecanism (Protocol Mekanisme Penyelesaian Sengketa)	28-08-1997
38	Pemberian Fasilitas Perpajakan kepada Usaha Industri Tertentu.	01-09-1997
39	Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.	20-09-1997
41	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	07-10-1997
42	Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor.	14-10-1997
43	Bantuan Dana untuk Rehabilitasi Perkebunan Pala di Kepulauan Banda Naira.	17-10-1997
44	Jaringan Angkutan Massal Metropolitan.	23-10-1997
45	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Usaha Logistik.	01-11-1997
46	Karantina Bahan Baku Kulit.	01-11-1997
47	Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.	01-11-1997
48	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Satu Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997.	11-11-1997
49	Pengesahan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan.	29-12-1997
50	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.	29-12-1997
51	Penetapan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam sebagai Pelabuhan Alih Kapal.	29-12-1997
52	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	31-12-1997
40	Badan Pengendali Bimbingan Massal.	20-09-1997
53	Dana Reboisasi.	31-12-1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden