J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1999

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	07-01-1999
2	Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 75 Tahun 1984.	07-01-1999
3	Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional.	08-01-1999
4	Pengesahan Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa).	08-01-1999
5	Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Heshemite Kingkom of Jordan Concerning the Promotion and Protection of Investment.	08-01-1999
6	Perubahan atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 8 Tahun 1997.	11-01-1999
7	Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.	14-01-1999
7	Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.	14-01-1999
8	Lembaga Administrasi Negara.	14-01-1999
9	Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai.	14-01-1999
10	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	26-01-1999
11	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong - Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.	27-01-1999
12	Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.	27-01-1999
13	Pengesahan Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Sevices Beserta Lampirannya.	27-01-1999
14	Pengesahan Amended Convention on the International Mobile Satellite Organization (Konvensi tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional yang Telah Diubah).	29-01-1999
15	Penempatan Saudara Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang Ditunjuk.	04-02-1999
16	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.	19-02-1999
17	Perubahan atas Keputusan Presiden No.71 Th 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	23-02-1999
18	Perubahan atas Keputusan Presiden No.198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.	24-02-1999
19	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri.	03-03-1999
20	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri.	03-03-1999
21	Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif.	17-03-1999
22	Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia di Lisbon, Portugal.	17-03-1999
23	Pemberian Amnesti kepada Sdr. Dita Indah Sari.	24-03-1999
24	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia	24-03-1999
25	Hari Film Nasional	29-03-1999
26	Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah	29-03-1999
27	Pencabutan Keputusan Presiden No.10 Th 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	31-03-1999
28	Pengesahan Framework Agreement on the Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN).	06-04-1999
29	Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	14-04-1999
30	Perubahan atas Keputusan Presiden No.9 Th 1985 tenang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No.58 Th 1998	14-04-1999
31	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency).	16-04-1999
32	Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000	30-04-1999
33	Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000.	30-04-1999
34	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka	03-05-1999
35	Pengesahan Agreement on the Recognition of Comersial Vehicle Inspection Certevicates for Goods Vehicles and Publik Issued By Asean Member Country.	07-05-1999
36	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan dan atas Modal besera Protokol.	07-05-1999
37	Perubahan atas Keputusan Presiden No.183 Th 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal	17-05-1999
38	Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu yang Dapat Dikecualikan dari Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.	17-05-1999
39	Pengecualian terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api dari Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.	17-05-1999
40	Dewan Pembina Industri Setrategis.	17-05-1999
41	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Th 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Th 1999.	17-05-1999
42	Perubahan atasK eputusan Presiden No.21 Th 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif.	18-05-1999
43	Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur.	18-05-1999
44	Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.	19-05-1999
45	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	19-05-1999
46	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerinah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	19-05-1999
47	Pemberian Uang Penghargaan atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002	20-05-1999
48	Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.	27-05-1999
49	Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.	27-05-1999
50	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	28-05-1999
51	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan dan Kerjasama yang Lebih Erat dan Pembentukan Konsultasi Bilateral.	28-05-1999
52	Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protocol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)	28-05-1999
53	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 sebagai Hari Libur Nasional.	03-06-1999
54	Pengesahan General Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia.	04-06-1999
55	Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman di Bidang Pelayaran.	11-06-1999
56	Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.	15-06-1999
57	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.	15-06-1999
58	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	15-06-1999
59	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggora Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	15-06-1999
60	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	22-06-1999
61	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	24-06-1999
62	Inspektur Jenderal Pembangunan	24-06-1999
65	Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara /Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.	25-06-1999
67	Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	02-07-1999
68	Pemberian Amnesti kepada Dita Indah Sari.	02-07-1999
69	Pengurangan Masa Pidana (Remisi).	05-07-1999
70	Pengesahan Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific-Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik-Berafiliasi pada PBB).	05-07-1999
71	Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika.	05-07-1999
72	Perubahan atas Keppres No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1997	05-07-1999
73	Perubahan atas Keppres No. 53/1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 3 Tahun 1991.	05-07-1999
74	Perubahan atas Keppres No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera.	05-07-1999
75	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	08-07-1999
76	Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Propinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata RI.	09-07-1999
77	Lembaga Sandi Negara.	09-07-1999
78	Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy.	09-07-1999
79	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	09-07-1999
80	Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.	13-07-1999
81	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.	14-07-1999
82	Perubahan atas Keppres No. 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara.	19-07-1999
83	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.	19-07-1999
84	Pemanfaatan Seni dan Budaya.	19-07-1999
85	Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara.	19-07-1999
86	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.	30-07-1999
87	Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	30-07-1999
88	Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh.	30-07-1999
89	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	30-07-1999
90	Komite Penilaian Independen.	30-07-1999
91	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.	30-07-1999
92	Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II Secara Nasional.	04-08-1999
93	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.	04-08-1999
94	Dewan Riset Nasional.	10-08-1999
95	Badan Kepegawaian Negara.	11-08-1999
96	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000.	11-08-1999
97	Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.	18-08-1999
98	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	19-08-1999
99	Pemberian Uang Penghargaan atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI Periode 1997/2002.	24-08-1999
100	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.	31-08-1999
101	Dewan Pertahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.	31-08-1999
102	Perubahan atas Keppres No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 41 Tahun 1999.	31-08-1999
103	Pengesahan Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara).	01-09-1999
104	Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization.	01-09-1999
105	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	01-09-1999
106	Badan Koordinasi Nasional Penanggunangan Bencana	02-09-1999
107	Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur	06-09-1999
108	Pemberian Amnesti kepada Saudara Jose Alexandre Gosmao Alias Kay Rala Xanana Gosmao Alias Xanana	07-09-1999
109	Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Penyabungan.	08-09-1999
110	Dewan Buku Nasional	13-09-1999
111	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.	13-09-1999
112	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur.	23-09-1999
113	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik	23-09-1999
114	Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur.	24-09-1999
115	Perubahan atas Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 192 Tahun 1998.	27-09-1999
116	Badan Koordinasi Narkotika Nasional.	29-09-1999
117	Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.	30-09-1999
118	Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.	05-10-1999
119	Badan Peningkatan Kerja sama Ekonomi Indonesia-Organisasi Konferensi Islam (OKI).	06-10-1999
120	Perubahan atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998.	06-10-1999
121	Perubahan atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999.	06-10-1999
122	Perubahan atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.	06-10-1999
123	Perubahan atas Keppres No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.	06-10-1999
124	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas.	07-10-1999
125	Bahan Peledak.	11-10-1999
126	Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara.	13-10-1999
127	Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.	13-10-1999
128	Pencabutan Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan.	13-10-1999
129	Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services.	13-10-1999
130	Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa.	13-10-1999
131	Pemberian Rehabilitasi kepada Saudara Drs. Hasbi Abdullah.	13-10-1999
132	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	05-11-1999
133	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	10-11-1999
134	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	10-11-1999
135	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	10-11-1999
136	Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.	10-11-1999
137	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia.	18-11-1999
138	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	18-11-1999
139	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	20-11-1999
140	Tunjangan Khusus Bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Daerah Provinsi Irian Jaya.	20-11-1999
141	Sekretariat Presiden	22-11-1999
142	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	26-11-1999
143	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	30-11-1999
144	Dewan Ekonomi Nasional.	30-11-1999
145	Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan	01-12-1999
146	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Kordinator.	01-12-1999
147	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Departemen.	01-12-1999
148	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	03-12-1999
149	Sekretariat Presiden	04-12-1999
150	Penasehat Wakil Presiden	04-12-1999
151	Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau	04-12-1999
152	Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.	07-12-1999
153	Badan Informasi dan Komunikasi Nasional	07-12-1999
154	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertahanan Nasional.	07-12-1999
155	Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman	08-12-1999
156	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden	09-12-1999
157	Pemberian Amnesti kepada Saudara Marsudi dan kawan-kawan	10-12-1999
158	Pemberian Amnesti kepada Saudara Fransisco	10-12-1999
159	Pemberian Amnesti kepada Saudara Budiman Sujatmiko dan Relao, Ignatius Damianus Pranowo, Yacobus Eko Kurniawan, Bartolomeos Garda Sembiring.	10-12-1999
160	Dewan Maritim Indonesia.	13-12-1999
161	Dewan Maritim Indonesia.	13-12-1999
162	Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.	13-12-1999
163	Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.	14-12-1999
164	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi , Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan	16-12-1999
165	Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional.	16-12-1999
166	Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (PERSERO) Perusahaan Listrik Negara.	18-12-1999
167	Pengesahan Protocol to Amend the Government of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia , Malaysia , the Republik of the Philippines, the Republik of Singapore, and the Kingdom of the Thailand for the Promotion and Protection of Investment (Protokol Perubahan terhadap Perjanjian antara Pemerintah -Pemerintah Brunei Darussalam , Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi).	20-12-1999
168	Pengesahan Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republic of Seychelles for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Texas on Income.	20-12-1999
169	Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.	20-12-1999
170	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	20-12-1999
171	Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.	22-12-1999
172	Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan	22-12-1999
173	Pemberian Amnesti terhadap 72 (tujuh puluh dua ) Orang Terpidana dan Pemberian Abolisi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Orang Terpidana.	23-12-1999
174	Remisi	23-12-1999
175	Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.	27-12-1999
176	Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.	28-12-1999
66	Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	02-07-1999
177	Komite Kebijakan Sektor Keuangan.	28-12-1999
178	Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982	30-12-1999
64	Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional	24-06-1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden