J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1972

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a PGPS 1968 (F/IV PGPN 1961) kebawah dalam lingkungan Biro Pusat Statistik.	07-01-1972
2	Pengesahan "Statutes of the World Tourism Organisation" (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwasataan Sedunia).	07-01-1972
3	Penyerahan kewenangan pengangkatan/Pemberhentian Para Pejabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputy Ketua dalam Lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.	13-01-1972
4	Perijinan Penerbangan dalam dan atas Wilayah Republik Indonesia.	02-02-1972
5	Pembentukan Panitia Urusan Pupuk.	02-02-1972
6	Penunjukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Perjalanan Dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina.	06-02-1972
7	Organisasi Lembaga Sandi Negara.	22-02-1972
8	Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian.	22-02-1972
9	Pencabutan Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 14/Kotoe Tahun 1965 tentang Sumbangan Wajib Izin Usaha untuk Pembangunan Daerah.	22-02-1972
10	Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilu di Irian Barat.	23-02-1972
11	Badan Search and Rescue Indonesia	28-02-1972
12	Perubahan dan atau Penambahan Struktur Organisasi Departemen Perhubungan.	06-03-1972
13	Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia	06-03-1972
14	Panitia Pelaksana Konferensi Pacific Area Travel Association (PATA) 1974	06-03-1972
15	Pembentukan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973.	06-03-1972
16	Pembentukan Team Teknis Pengembangan Hubungan Ekonomi Bilateral dengan Negara-Negara Eropa Timur.	06-03-1972
17	Pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno.	06-03-1972
18	Jenis-jenis Pakaian Sipil	07-03-1972
19	Memperpanjang Tugas Letjen TNI R. Soerja sebagai Ketua Team PEKUNEG yang Ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1971 dan Nomor 59 Tahun 1971.	10-03-1972
20	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Pemerintah Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka.	11-03-1972
21	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, dan Kerajaan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara di Bagian utara selat malaka dan dilaut Andaman.	11-03-1972
23	Pengesahan Agreement on Border Trade Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Republicof the Philippines.	18-03-1972
24	Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.	22-03-1972
26	Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali	29-03-1972
25	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengamanan Fisik Presiden Republik Indonesia.	27-03-1972
27	Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi.	30-03-1972
28	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973	30-03-1972
29	Penambahan keanggotaan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973	01-04-1972
30	Organisasi Sekretariat Negara yang disempurnakan.	05-04-1972
31	Pemberian Sebidang Tanah dan Rumah Kepada Ibu Sudirman	08-04-1972
32	Perubahan Nama Team Penertiban Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Team Penertiban Pelabuhan-pelabuhan.	13-04-1972
33	Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.	18-03-1972
34	Tanggung jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan	18-03-1972
35	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1972/1973	01-05-1972
36	Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung	06-05-1972
37	Penunjukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Kunjungan ke Jepang.	09-05-1972
38	Pelimpahan Wewenang kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Pangalima Angkatan Bersenjata tentang Penandatanganan Keputusan penganugerahan Satyalancana-Satyalancana Polisi Republik Indonesia.	09-05-1972
39	Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Mengadakan Perundingan dengan Pemerintah Bulgaria dalam Bidang Ekonomi dan Pembayaran Hutang Republik Indonesia.	16-05-1972
40	Perubahan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1971.	22-05-1972
41	Pembentukan Team Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.	22-05-1972
42	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal Balik bagi Penanam Modal serta Protokolnya.	25-05-1972
43	Pengesahan Persetujuan mengenai Kerjasama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Switzerland.	30-05-1972
44	Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA sebagai Wilayah Kerja Kontraktor berdasarkan Perjanjian Production Sharring.	23-06-1972
45	Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab Mengenai Pembinaan Terhadap Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar kepada Menteri Perindustrian.	26-06-1972
46	Penghentian Pembangunan Reaktor Atom IRT 2000 di Pusat Reaktor Atom Badan Tenaga Atom Nasional.	29-06-1972
47	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1972/1973	30-06-1972
48	Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1972/1973	30-06-1972
49	Pembubaran Komando Pertahanan Maritim Nasional	04-07-1972
50	Tambahan Bantuan untuk Pembangunan bagi Kabupaten-Kabupaten di Karesidenan Madura	18-07-1972
51	Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan.	21-07-1972
52	Kedudukan Organisatoris Administratif dan Finansiil Mahkamah Militer Luar Biasa.	24-07-1972
53	Pengendalian dan Pengawasan atas Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan di Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	27-07-1972
54	Penambahan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional.	31-07-1972
55	Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan sistem HANKAMRATA.	12-08-1972
56	Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.	12-08-1972
57	Peresmian Berlakunya "Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan".	16-08-1972
58	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman Mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan lewat Wilayahnya Masing-masing.	28-08-1972
59	Penerimaan Kredit Luar Negeri	12-10-1972
60	Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.	17-10-1972
61	Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Bonded Warehouse Jakarta	04-11-1972
62	Penunjukan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Selama Presiden Republik Indonesia Melakukan Kunjungan Dinas Ke Perancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia Dan Vatikan.	12-11-1972
63	Pemberian Kuasa kepada Menteri Pertanian untuk Menyediakan dan Menggunakan Uang yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan (Royalty).	12-11-1972
64	Pengaturan Penguasaan dan Pengurusan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas.	12-11-1972
69	Tunjangan Khusus bagi Para Jaksa.	09-12-1972
70	Perubahan nama Direktorat Jenderal Keuangan Menjadi Direktorat Jenderal Moneter serta Perubahan dan Penyempurnaan Direktorat-direktorat dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Moneter pada Departemen Keuangan Keuangan.	16-12-1972
71	Pengesahan "Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non Schedulled Air Services Among the Asean".	12-12-1972
72	Pengesahan "Agreement for Aircraft in distrees and Rescue of Survivors of Aircraft Accident".	12-12-1972
73	Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia atas "Special Trade Passanger Ships Agreement 1971" beserta "Special Trade Passanger Ships, Rules 1971 (Annex).	12-12-1972
74	Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Penyelesaian Piutang Pemerintah Berasal dari Bantuan-bantuan Luar Negeri yang Diterima Sebelum Tanggal 1 Juli 1966.	28-12-1972
75	Tatacara dan syarat-syarat Perijinan Penyelenggaraan Pengurusan dan Pengusahaan Bonded Warehouse.	28-12-1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden