J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1998

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengesahan Persetujuan Angkatan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko.	07-01-1998
2	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh.	07-01-1998
3	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997.	09-01-1998
4	Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia.	09-01-1998
5	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.	10-01-1998
6	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With to Taxes on Income.	12-01-1998
7	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.	12-01-1998
8	Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong.	12-01-1998
9	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	19-01-1998
10	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.	19-01-1998
11	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin.	19-01-1998
12	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan.	19-01-1998
13	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau.	19-01-1998
14	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Menado-Bitung.	19-01-1998
15	Penetapan Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu Mbay.	19-01-1998
16	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli - Kaligawe sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol srondol - Jatingaleh.	20-01-1998
17	Dewan Pemantapan Ketahanan ekonomi dan Keuangan.	21-01-1998
18	Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	21-01-1998
19	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997.	21-01-1998
20	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.	21-01-1998
21	Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.	21-01-1998
22	Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.	21-01-1998
23	Pemberian Kewenangan kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.	21-01-1998
24	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diijinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing.	23-01-1998
25	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	24-01-1998
26	Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.	26-01-1998
27	Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	26-01-1998
28	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	29-01-1998
29	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998.	10-02-1998
30	Pengangkatan Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	14-02-1998
31	Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.	23-02-1998
32	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997.	25-02-1998
33	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.	28-02-1998
34	Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	05-03-1998
35	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.	06-03-1998
36	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	07-03-1998
37	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997.	09-03-1998
38	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.	09-03-1998
39	Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian.	09-03-1998
40	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja.	10-03-1998
41	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971.	10-03-1998
42	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	10-03-1998
43	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia.	10-03-1998
44	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa.	10-03-1998
45	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People's Democratic Republic.	10-03-1998
46	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	10-03-1998
47	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.	19-03-1998
49	Pengesahan Additional Protocol to the Constitutional of the ASIAN - Pacific Postal Union (Protocol Tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia Pasifik).	21-03-1998
50	Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	23-03-1998
51	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.	24-03-1998
52	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	27-03-1998
53	Pengesahan Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services.	31-03-1998
54	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998.	31-03-1998
55	Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang.	06-04-1998
56	Kewajiban Melapor Utang Luar Negeri Swasta.	08-04-1998
57	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	13-03-1998
58	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.	13-04-1998
59	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	13-04-1998
60	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	13-04-1998
61	Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.	13-04-1998
62	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara.	13-04-1998
63	Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.	13-04-1998
64	Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara	13-04-1998
65	Pengesahan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child (Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak).	13-04-1998
66	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1996.	15-04-1998
67	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993.	20-04-1998
69	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	04-05-1998
70	Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Listrik Negara.	04-05-1998
71	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.	04-05-1998
72	Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	06-05-1998
73	Tim Evaluasi dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur.	06-05-1998
74	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.	07-05-1998
75	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor Tahun 54 Tahun 1995	07-05-1998
76	Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	08-05-1998
77	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.	08-05-1998
78	Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	15-05-1998
79	Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yg Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT.PLN	15-05-1998
80	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi kepada Sdr.Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr.Ir.Sri Bintang Pamungkas.	25-05-1998
81	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998.	28-05-1998
82	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi, Amnesti kepada Sdr.Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra, Abolisi kepada Sdr. Dr.Karlina Leksono Supelli, M.Sc, M.Hum, Sdr Gadis Arvia Effensi dan Sdr. Wilasih Noviana KA.	28-05-1998
83	Pengesahan Conbention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi).	05-06-1998
84	Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok	09-06-1998
85	Pemberian Amnesti dan atau Abolisi kepada 16 (enam belas) orang Napol- Tapol.	09-06-1998
86	Badan Pusat Statistik.	17-06-1998
87	Badan Koordinasi Surveri dan Pemetaan Nasional.	17-06-1998
88	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.	23-06-1998
89	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik	23-06-1998
90	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	23-06-1998
91	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman.	23-06-1998
92	Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)	23-06-1998
93	Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.	25-06-1998
94	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.	29-06-1998
95	Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesia Debt Restructuring Agency)	02-07-1998
96	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal	02-07-1998
97	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.	07-07-1998
98	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahan 1996.	07-07-1998
99	Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jasa Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.	14-07-1998
100	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	20-07-1998
101	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	20-07-1998
102	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen	20-07-1998
103	Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	20-07-1998
104	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara	23-07-1998
105	Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada 6 (enam) Terpidana.	23-07-1998
106	Tim Dokter Ahli Presiden dan Tim Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden.	23-07-1998
107	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	27-07-1998
108	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal	27-07-1998
109	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	27-07-1998
110	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik of Mauritius on the Promotion and Protection of Investmen.	27-07-1998
111	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina	27-07-1998
112	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Repblik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan.	27-07-1998
113	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.	28-07-1998
114	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal	28-07-1998
115	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.	28-07-1998
116	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.	28-07-1998
117	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	04-08-1998
118	Tim Pemantau Ketahanan Pangan	11-08-1998
119	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995	11-08-1998
120	Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.	12-08-1998
121	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.	14-08-1998
122	Biaya Perjalanan Haji Tahun 1999.	14-08-1998
123	Pemberian Amnesti kepada Saudara Pedro Da Luz dan lain-lain (sebanyak 18 orang terpidana), Abolisi kepada Saudara Mohammad Arif alias Arief Kusno dan lain-lain (sebanyak 7 orang terpidana).	15-08-1998
124	Pemberian Rehabilitasi terhadap Saudara Almarhum Hartono Rekso Dharsono.	15-08-1998
125	Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Abdul Qadir Djaelani.	15-08-1998
126	Pemberian Amensti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Ir.H.M.Sanusi.	15-08-1998
127	Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi terhadap Terpidana Drs.Haji Andi Mappetahang Fatwa.	15-08-1998
128	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998.	15-08-1998
129	Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.	15-08-1998
130	Pengesahan ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan)	18-08-1998
131	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.	20-08-1998
132	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.	20-08-1998
133	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.	20-08-1998
134	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	27-08-1998
135	Pengesahan the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan di Negara-Negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Serius, terutama di Afrika).	28-08-1998
136	Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerinah Non-Departemen	31-08-1998
137	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.	02-09-1998
138	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61/1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.	09-09-1998
139	Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.	11-09-1998
140	Perincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 1998/1999	11-09-1998
141	Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999.	11-09-1998
142	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.	14-09-1998
143	Badan Administrasi Kepegawaian Negara	14-09-1998
144	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998.	15-09-1998
145	Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, sentani, Mimika dan Paniai	16-09-1998
146	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan.	16-09-1998
147	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	18-09-1998
148	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Republik South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	18-09-1998
149	Pengesahan Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income Beserta Protocol.	18-09-1998
150	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.	18-09-1998
151	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan.	18-09-1998
152	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Modal.	18-09-1998
153	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pajak atas Penghasilan.	18-09-1998
154	Pengesahan Protocol on the Extension of the Cooperation Agreement between the European Community and the Member Countries of ASEAN to the Socialist Republic of Vietnam.	18-09-1998
155	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.	18-09-1998
156	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.	18-09-1998
157	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	18-09-1998
158	Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak atas Penghasilan antara Republik Indonesia dan Republik Venezuela Beserta Protocol.	18-09-1998
159	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	18-09-1998
160	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protocol.	18-09-1998
161	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Laba Usaha).	18-09-1998
162	Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional.	18-09-1998
163	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.	11-09-1998
164	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare.	22-09-1998
165	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram.	22-09-1998
166	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima.	22-09-1998
167	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui.	22-09-1998
168	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari.	22-09-1998
169	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, dan Viqueque.	22-09-1998
170	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas, dan Barito.	22-09-1998
171	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang	22-09-1998
172	Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia	24-09-1998
173	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1998.	24-09-1998
174	Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara.	28-09-1998
175	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan	29-09-1998
176	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Arab Suriah tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan .	29-09-1998
177	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protocol.	29-09-1998
178	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	29-09-1998
179	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	01-10-1998
180	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	01-10-1998
181	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	09-10-1998
182	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara	13-10-1998
183	Badan Koordinasi Penanaman Modal	14-10-1998
184	Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.	20-10-1998
185	Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa	20-10-1998
186	Tim Koordinasi Telematika Indonesia	20-10-1998
187	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. Kiani Kertas.	22-10-1998
188	Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang	29-10-1998
189	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995.	29-10-1998
190	Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.	03-11-1998
191	Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum	09-11-1998
192	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998	10-11-1998
193	Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.	13-11-1998
194	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	13-11-1998
195	Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora.	24-11-1998
196	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	26-11-1998
197	Badan Tenaga Nuklir Nasional	07-12-1998
198	Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.	07-12-1998
199	Tunjangan Dosen	09-12-1998
200	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of Bangladesh Concerning the Promotion and Protection of Investmen.	28-12-1998
202	Pemberian Amnesti kepada Saudara Alfonso Manuel Alias Matitfei dan lain-lain (sebanyak 7 orang terpidana), Abolisi kepada Saudara Alipio Pascoal Gusmao dan lain-lain (Sebanyak 20 orang terpidana).	31-12-1998
203	Pemberian Rahabilitasi kepada Saudara Abdul Gani Masyur dan Lain-Lain (sebanyak 26 orang).	31-12-1998
201	Pengesahan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.	29-12-1998
204	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998.	31-12-1998
68	Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja	02-05-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden