J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2004

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	05-01-2004
2	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe.	05-01-2004
3	Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	19-01-2004
4	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.	19-01-2004
5	Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan , Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.	19-01-2004
6	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.	19-01-2004
7	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.	26-01-2004
8	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003.	30-01-2004
9	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.	30-01-2004
10	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003.	30-01-2004
11	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003.	30-01-2004
12	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	16-02-2004
13	Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.	17-02-2004
14	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri.	18-02-2004
15	Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	27-02-2004
16	Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	27-02-2004
17	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.	27-02-2004
18	Pendirian Universitas Khairun.	17-03-2004
19	Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.	17-03-2004
20	Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004	18-03-2004
21	Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.	23-03-2004
22	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.	23-03-2004
23	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003	23-03-2004
24	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan.	24-03-2004
25	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketanagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja.	24-03-2004
26	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan.	02-04-2004
27	Pendirian Sekolah Agama Kristen Negeri Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja.	12-04-2004
28	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun1999.	12-04-2004
29	Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.	12-04-2004
30	Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.	13-04-2004
31	Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.	26-04-2004
32	Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional.	27-04-2004
33	Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.	27-04-2004
34	Tunjangan Panitera Pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.	27-04-2004
35	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004.	10-05-2004
36	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004.	10-05-2004
37	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.	10-05-2004
38	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004.	10-05-2004
39	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004.	10-05-2004
40	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.	11-05-2004
41	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.	12-05-2004
42	Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.	14-05-2004
43	Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	18-05-2004
44	Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.	18-05-2004
45	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	27-05-2004
46	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Bulgaria.	31-05-2004
47	Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	01-06-2004
48	Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).	15-06-2004
49	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005.	21-06-2004
50	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang.	21-06-2004
51	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kosntitusi.	22-06-2004
52	Komisi Nasional Lanjut Usia.	22-06-2004
53	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan.	23-06-2004
54	Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo.	23-06-2004
55	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 sebagai Hari Yang Diliburkan.	01-07-2004
56	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.	09-07-2004
57	Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan.	26-07-2004
58	Penanganan Gula yang Diimpor secara Tidak Sah.	26-07-2004
59	Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	26-07-2004
60	Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste.	26-07-2004
61	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	05-08-2004
62	Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	05-08-2004
63	Pengamanan Obyek Vital Nasional.	05-08-2004
64	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.	05-08-2004
65	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	05-08-2004
66	Tunjangan Kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film.	09-08-2004
67	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.	10-08-2004
68	Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Beserta Protokol.	10-08-2004
69	Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India).	10-08-2004
70	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	12-08-2004
71	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.	13-08-2004
72	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	06-09-2004
73	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	08-09-2004
74	Pengesahan Wipo Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).	10-09-2004
75	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahap Kedua Tahun 2004 Sebagai Hari yang Diliburkan.	17-09-2004
76	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial.	27-09-2004
77	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.	27-09-2004
78	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik BulgaRepublik Indonesiaa Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	27-09-2004
79	Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemeRepublik Indonesiantah AmeRepublik Indonesiaka SeRepublik Indonesiakat Mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai.	27-09-2004
80	Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002).	27-09-2004
81	Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.	27-09-2004
82	Tim Dokter Kepresidenan.	04-10-2004
83	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.	05-10-2004
84	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.	05-10-2004
85	Pengesahan Revised Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002).	05-10-2004
86	Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.	05-10-2004
87	Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.	06-10-2004
88	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	06-10-2004
89	Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.	06-10-2004
90	Pengesahan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia).	11-10-2004
91	Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.	18-10-2004
92	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.	18-10-2004
92	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.	18-10-2004
93	Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno.	18-10-2004
95	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.	18-10-2004
96	Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang.	18-10-2004
97	Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala.	18-10-2004
98	Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha.	18-10-2004
99	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika	18-10-2004
100	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.	18-10-2004
101	Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.	18-10-2004
102	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perrselisihan Perburuhan Pusat	18-10-2004
103	Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.	18-10-2004
104	Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.	18-10-2004
105	Pengelolaan Arsip Statis.	18-10-2004
106	Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia.	18-10-2004
107	Dewan Pengupahan.	18-10-2004
108	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.	18-10-2004
109	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	17-11-2004
110	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	25-11-2004
111	Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.	23-12-2004
112	Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional.	27-12-2004
94	Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno	18-10-2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden