J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2001

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in The Asia Pacific Region (Infofish).	05-01-2001
2	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan Beserta Protokol.	05-01-2001
3	Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.	09-01-2001
4	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.	11-01-2001
5	Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.	12-01-2001
6	Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999.	12-01-2001
7	Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno	17-01-2001
8	Badan Amil Zakat Nasional.	17-01-2001
9	Tunjangan Dosen.	17-01-2001
10	Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.	17-01-2001
11	Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.	17-01-2001
12	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	17-01-2001
13	Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.	18-01-2001
14	Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.	18-01-2001
15	Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan.	23-01-2001
16	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.	23-01-2001
17	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departeman.	23-01-2001
18	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.	29-01-2001
19	Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo Menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja.	05-02-2001
20	Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15	05-02-2001
21	Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.	14-02-2001
21	Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.	14-02-2001
22	Badan Pengelola Dana Abadi Umat.	14-02-2001
23	Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno.	19-02-2001
24	Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	21-02-2001
25	Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian aliran Listrik.	21-02-2001
26	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	21-02-2001
27	Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram.	21-02-2001
28	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	22-02-2001
29	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.	08-03-2001
30	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional.	09-03-2001
31	Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.	12-03-2001
32	Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	19-03-2001
33	Pengesahan Amendments Agreement Establishing the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik).	19-03-2001
34	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.	20-03-2001
35	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000.	22-03-2001
36	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator.	22-03-2001
37	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000.	22-03-2001
38	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.	22-03-2001
39	Penggunaan Dana Kontijensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.	22-03-2001
40	Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.	27-03-2001
41	Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.	27-03-2001
42	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001.	27-03-2001
43	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001.	27-03-2001
44	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	29-03-2001
45	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	29-03-2001
46	Pengabulan Permohonan Ekstradisi atas nama Dennis Austin Standeffer (Warga Negara Amerika Serikat) yang Diajukan Pemerintah Philipina.	05-04-2001
47	Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi.	06-04-2001
48	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	06-04-2001
49	Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.	10-04-2001
50	Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.	11-04-2001
51	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Papua New Guinea.	17-04-2001
52	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara.	20-04-2001
53	Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	23-04-2001
54	Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	25-04-2001
55	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	25-04-2001
56	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	11-05-2001
57	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara.	16-05-2001
58	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001.	16-05-2001
59	Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri yang Ditugaskan di Bidang Persandian.	16-05-2001
60	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001.	16-05-2001
61	Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran.	16-05-2001
62	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001.	17-05-2001
63	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.	18-05-2001
64	Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.	18-05-2001
65	Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.	18-05-2001
66	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001.	18-05-2001
67	Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001.	18-05-2001
68	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.	18-05-2001
69	Komite Nasional Agenda Habitat II.	18-05-2001
70	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.	05-06-2001
71	Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.	08-06-2001
72	Komite Olahraga Nasional Indonesia.	14-06-2001
73	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	15-06-2001
74	Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	18-06-2001
75	Pengesahan e-Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-Asean).	21-06-2001
76	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement On C.A.B. International.	21-06-2001
77	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	21-06-2001
78	Komite Akreditasi Nasional.	21-06-2001
79	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran.	21-06-2001
80	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren - Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan serta Besarnya Tarif Tol.	21-06-2001
81	Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.	21-06-2001
82	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001.	25-06-2001
83	Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	30-06-2001
84	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.	02-07-2001
85	Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura	05-07-2001
86	Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan ASEAN tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan ASEAN).	10-07-2001
87	Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan.	17-07-2001
88	Pemberian Abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE	16-07-2001
89	Tunjangan Hakim.	20-07-2001
90	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.	21-07-2001
91	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari	26-07-2001
92	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan.	26-07-2001
93	Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.	01-08-2001
94	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api.	01-08-2001
95	Pendirian Universitas Malikussaleh.	01-08-2001
96	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	01-08-2001
97	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Repbulik Indonesia.	02-08-2001
98	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	20-08-2001
99	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2002.	30-08-2001
100	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	13-09-2001
101	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	13-09-2001
102	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.	13-09-2001
103	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	13-09-2001
104	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.	14-09-2001
105	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	17-09-2001
106	Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir).	04-10-2001
107	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator.	10-10-2001
108	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.	10-10-2001
109	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.	10-10-2001
110	Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.	10-10-2001
111	Perubahan atas Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.	12-10-2001
112	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	16-10-2001
113	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.	17-10-2001
114	Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran.	17-10-2001
115	Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dibentuk/Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya.	17-10-2001
116	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum.	17-10-2001
117	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	04-11-2001
118	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, dan di Sufa, Fiji, dan Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Cina.	21-11-2001
119	Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.	26-11-2001
120	Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.	27-11-2001
121	Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belarus.	29-11-2001
122	Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	30-11-2001
123	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.	05-12-2001
124	Komite Penanggulangan Kemiskinan.	07-12-2001
125	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cina Mengenai Pelayaran Niaga.	10-12-2001
126	Hari Nusantara.	11-12-2001
127	Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang Jenis/Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.	14-12-2001
128	Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno.	18-12-2001
129	Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran.	18-12-2001
130	Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti.	20-12-2001
131	Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002.	31-12-2001
132	Dewan Ketahanan Pangan.	31-12-2001
133	Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	31-12-2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden