J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1996

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993.	02-01-1996
2	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995.	02-01-1996
3	Pembentukan Dana Bantuan Presiden bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.	22-01-1996
4	Perubahan atas Keppres No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 42 Tahun 1995.	25-01-1996
5	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.	31-01-1996
6	Perubahan atas Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Dua Puluh Enam Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 2 Tahun 1996.	31-01-1996
7	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Singapore on the Realigment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region".	02-02-1996
8	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Singapore on Military Training in Areas 1 and 2".	02-02-1996
9	Pengesahan "Agreement on C.A.B. International".	02-02-1996
10	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Agen.	07-02-1996
11	Hari Otonomi Daerah.	07-02-1996
12	Penunjukan dan Penetapan Kawasan Industri PT. Bintan Inti Industrial Estate untuk Diberikan Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).	09-02-1996
13	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.	14-02-1996
14	Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Commettee), 1991 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (Pelembagaan Komisi Fasilitas), 1991 dan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 1993 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993).	16-02-1996
15	Pengesahan Amandemen "Agreement Relating to the International Telekomunications Satellite Organization "Intelsat", Denmark 1995 (Perjanjian Berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark, 1995).	16-02-1996
16	Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung.	16-02-1996
17	Perubahan atas Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah Tiga Belas Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.	22-02-1996
18	Pengesahan "Contitution and Convention of the International Telecomunication Union, Geneva, 1992" (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994).	22-02-1996
19	Tim Penelitian Proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.	27-02-1996
20	Pengesahan "Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972" (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-benda Antariksa, 1972).	27-02-1996
21	Penyediaan Dana bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.	27-02-1996
22	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname Concerning the Promotion and Protection of Investments".	13-03-1996
23	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	15-03-1996
24	Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung.	19-03-1996
25	Pengesahan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland Relating to Schedule Air Transport.	19-03-1996
26	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.	18-04-1996
27	Perubahan atas Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau Sebagaimana telah Diubah dengan Keppres No. 49 Tahun 1993.	18-04-1996
28	Perubahan atas Keppres No. 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.	20-04-1996
29	Perubahan atas Keppres No. 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina.	18-04-1996
30	Perubahan atas Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura.	18-04-1996
31	Perubahan atas Keppres No. 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.	18-04-1996
32	Perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif dan Fiskal.	18-04-1996
33	Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.	03-05-1996
34	Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil.	08-05-1996
35	Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.	15-05-1996
36	Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997.	23-05-1996
37	Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997.	23-05-1996
38	Perubahan atas Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, Sebagaimana telah Empat Belas Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.	24-05-1996
39	Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil uang Menduduki Jabatan Perekayasa.	24-05-1996
40	Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata RI dan Utusan Golongan-golongan serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	27-05-1996
41	Kawasan Industri	04-06-1996
42	Pembuatan Mobil Nasional.	04-06-1996
43	Perubahan atas Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 6 Tahun 1996.	11-06-1996
44	Pengesahan "Fith Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union" (Protokol Tambahan Kelima pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).	11-06-1996
45	Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.	18-06-1996
46	Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	18-06-1996
47	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur- Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar dalam Kota Jakarta.	19-06-1996
48	Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor oleh PT. Freeport Indonesia.	19-06-1996
49	Pengalihan Gerbang Tol pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.	20-06-1996
50	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemeliharaan Keamanan.	24-06-1996
51	Pengesahan "Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme".	04-07-1996
52	Perubahan atas Keppres No. 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.	04-07-1996
53	Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol.	04-07-1996
54	Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.	08-07-1996
55	Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	08-07-1996
56	Bukti Kewarganegaraan RI.	09-07-1996
57	Penyelenggaraan Perjalanan Umrah.	15-07-1996
58	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia for Cooperation in Scientific Research and Technological Development".	19-07-1996
59	Pengesahan "Second Protocol to the General Agreement on Trade in Services", beserta Lampirannya.	19-07-1996
60	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997.	26-07-1996
61	Perubahan atas Keppres No. 54 Tahun 1996 tentang Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.	12-08-1996
62	Pembentukan Delegasi RI untuk Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia.	15-08-1996
63	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	16-08-1996
64	Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina	21-08-1996
65	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukrania mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	21-08-1996
66	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukrania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	21-08-1996
70	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	22-08-1996
71	Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	16-09-1996
72	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.	18-09-1996
73	Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina.	18-09-1996
74	Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.	18-09-1996
75	Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.	25-09-1996
76	Perubahan atas Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana telah Dua Puluh Delapan Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 43 Tahun 1996.	25-09-1996
77	Dewan Kelautan Nasional	30-09-1996
78	Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung - Kampung Rambutan sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	01-10-1996
79	Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna.	09-10-1996
80	Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi - Sanam sebagai Taman Hutan Raya Prof Ir Herman Johannes.	11-10-1996
81	Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.	23-10-1996
82	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investment".	25-10-1996
83	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Uzbekistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	25-10-1996
84	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN.	31-10-1996
85	Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.	01-11-1996
86	Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1997.	01-11-1996
87	Perubahan atas Keppres No. 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 16 Tahun 1991.	11-11-1996
88	Pengesahan "Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income with a Related Protocol and Exchange of Notes Signed at Jakarta on the 11 th Day Juli, 1988.	20-11-1996
89	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	03-12-1996
90	Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.	03-12-1996
91	Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.	03-12-1996
92	Perubahan Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.	04-12-1996
93	Bantuan Pinjaman kepada PT. Kiani Kertas.	10-12-1996
94	Pengesahan "International Natural Rubber Agreement, 1995" (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995).	16-12-1996
95	Penambahan Gerbang Tol Merak dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besaran Tarif Tol	18-12-1996
96	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas Manyar sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol	18-12-1996
97	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri	20-12-1996
98	Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri beserta Janda/Dudanya yang menetap dan Bertempat Tinggal di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur.	20-12-1996
99	Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum	24-12-1996
68	Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.	21-08-1996
69	Tunjangan Perekayasa	16-09-1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden