J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1977

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengesahan " Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman	31-01-1977
2	Pengesahan " International Plant Protection Convention".	16-02-1977
3	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments".	21-02-1977
4	Status Pemilikan dan Pengelolaan Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha".	22-02-1977
5	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan - ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.	23-02-1977
6	Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.	25-02-1977
7	Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977	01-03-1977
8	Perubahan dan Tambahan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negeri dan Penerima Pensiun.	01-03-1977
9	Pengesahan " Amandemen Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO".	04-03-1977
12	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	30-03-1977
13	Tunjangan Khusus Irian Jaya	30-03-1977
14	Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu	30-03-1977
15	Tunjangan Jabatan Struktural	30-03-1977
16	Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan.	30-03-1977
17	Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum	30-03-1977
18	Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama.	30-03-1977
19	Tunjangan Jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran.	30-03-1977
20	Tunjangan Jabatan Jaksa	30-03-1977
21	Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan,	30-03-1977
22	Tunjangan Jabatan Peneliti	30-03-1977
23	Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang Ditugaskan di Bidang Persandian.	30-03-1977
24	Pengesahan "Second Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union".	04-04-1977
25	Pengesahan " International Natural Rubber Agreement on Price Stabilisation"	04-04-1977
27	Pengesahan " Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Iraq".	04-04-1977
28	Pengesahan "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements".	09-04-1977
29	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1977/ 1978.	28-04-1977
30	Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI.	05-05-1977
31	Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat	26-05-1977
32	Pengesahan "Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Kenaikan Kuota pada Dana Moneter Internasional".	03-06-1977
33	Pengesahan " Loan Agreement between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development".	25-06-1977
34	Mengesahkan "Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development".	25-06-1977
35	Pengesahan " Convention Establishing The Solidarity Fund for Economic and Social Development in Non Aligned Countries" .	28-06-1977
36	Pembentukan Team Koordinasi Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah.	20-07-1977
37	Pengesahan "Loan Agreement between Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia".	25-07-1977
39	Pengesahan "Agreement Establishing the Southeast Asia Tin Research and Development Centre".	30-07-1977
40	Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.	03-08-1977
41	Pengesahan "Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development".	11-08-1977
42	Pengesahan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman Mengenai Bantuan Keuangan".	11-08-1977
43	Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Belgium Relating to the Granting of Financial Assistance by the Government of the Kingdom of Belgium to the Government of the Republic of Indonesia".	16-08-1977
44	Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.	25-08-1977
45	Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.	25-08-1977
46	Pengesahan Protokol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Penerbangan Sipil International, Chicago 1944.	29-08-1977
47	Tunjangan Jabatan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	30-08-1977
48	Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu.	31-08-1977
49	Perubahan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.	01-09-1977
50	Tunjangan Jabatan Jaksa Agung.	07-09-1977
51	Taman Mini Indonesia Indah Dimiliki Negara dan Dikelola oleh Yayasan Harapan Kita ( R )	10-09-1977
52	Pendaftaran Penduduk	20-09-1977
53	Badan Koordinasi Penanaman Modal	03-10-1977
54	Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal .	03-10-1977
55	Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978.	25-10-1977
56	Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1977/1978.	29-10-1977
57	Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978.	25-10-1977
58	Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh Antar Pulau Hasil Produksi Dalam Negeri.	03-11-1977
59	Pembentukan Team Pembangunan Kilang Minyak di Pulau Batam.	15-11-1977
61	Pembubaran Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (Kopelapip).	19-11-1977
62	Penelitian, Pemeriksaan, dan Peresmian Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemi lihan Umum 1977 Setelah Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Pemeriksaan Berakhir Masa Kerjanya	06-12-1977
63	Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Para Pengikut Gerakan Fretilin di Timor Timur	06-12-1977
64	Pengesahan " Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt"	07-12-1977
65	Pengesahan "ASIAN-Oceanic Postal Convention"	10-12-1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden