Keputusan Presiden

TAHUN 2000
# TENTANG TANGGAL DITETAPKAN
1
Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Mongolia on Economic and Technical Cooperation.
03-01-2000
2
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
03-01-2000
3
Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.
04-01-2000
4
Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.
04-01-2000
5
Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk.
11-01-2000
6
Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
17-01-2000
7
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
19-01-2000
8
Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri.
26-01-2000
9
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
27-01-2000
10
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
28-01-2000
11
Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian.
28-01-2000
12
Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum.
28-01-2000
13
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
28-01-2000
14
Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara.
28-01-2000
15
Komisi Hukum Nasional.
18-02-2000
16
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instrukrtur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan.
21-02-2000
17
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
21-02-2000
18
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
21-02-2000
19
Tunjangan Hakim
21-02-2000
20
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
21-02-2000
21
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum.
21-02-2000
22
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999.
21-02-2000
23
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999.
23-02-2000
24
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organsasi Konferensi Islam (OKI).
23-02-2000
25
Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya.
23-02-2000
26
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
24-02-2000
27
Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.
24-02-2000
28
Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia di Dili, Timor Timur.
24-02-2000
29
Badan Urusan Logistik.
26-02-2000
30
Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia.
26-02-2000
31
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
28-02-2000
32
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan.
28-02-2000
33
Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang.
02-03-2000
34
Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen.
10-03-2000
35
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
10-03-2000
36
Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaaan Negeri Muaro Sabak.
10-03-2000
37
Pembentukan Kejaksaaan Negeri Menggala dan Kejaksaaan Negeri Kota Agung.
10-03-2000
38
Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.
10-03-2000
39
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
10-03-2000
40
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara.
10-03-2000
41
Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
10-03-2000
42
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
10-03-2000
43
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.
10-03-2000
44
Komisi Ombudsman Nasional.
10-03-2000
45
Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis.
10-03-2000
46
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
23-03-2000
47
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Transitional Administration in East Timor (UNTAET).
24-03-2000
48
Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.
31-03-2000
49
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
07-04-2000
50
Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
07-04-2000
51
Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
07-04-2000
52
Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
07-04-2000
53
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
08-04-2000
54
Pengesahan Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Governmet of the Republic of Lebanon.
18-04-2000
55
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal Secara Timbal Balik Beserta Protokol dan Nota Pertukaran Diplomatik.
18-04-2000
56
Sekretariat Wakil Presiden.
20-04-2000
57
Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Brunei Darussalam for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income Beserta Protocol.
20-04-2000
58
Sekretariat Negara.
25-04-2000
59
Sekretaris Kabinet.
25-04-2000
60
Sekretariat Pengendalian Pemerintahan.
25-04-2000
61
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
08-05-2000
62
Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
08-05-2000
63
Badan Kebijaksanan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
08-05-2000
64
Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.
08-05-2000
65
Pengesahan Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic Beserta Protocol to the 1994 Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic.
08-05-2000
66
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor.
11-05-2000
67
Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia.
15-05-2000
68
Sekretariat Presiden.
19-05-2000
69
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (Amorc), dan Organisasi Baha'i.
23-05-2000
70
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan.
29-05-2000
71
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan.
29-05-2000
72
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Kebudayaan.
29-05-2000
73
Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
30-05-2000
74
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999.
30-05-2000
75
Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh.
31-05-2000
76
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik.
31-05-2000
77
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.
02-06-2000
78
Pembentukan Kejaksaaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Kejaksaan Negeri Timika.
06-06-2000
79
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
07-06-2000
80
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
07-06-2000
81
Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
07-06-2000
82
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
07-06-2000
83
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
07-06-2000
84
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
07-06-2000
85
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.
23-06-2000
86
Pengesahan Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles and Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles.
23-06-2000
87
Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
23-06-2000
88
Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.
26-06-2000
89
Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
01-07-2000
90
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
10-07-2000
91
Pemberian Amnesti kepada Saudara Icak Yap Senang dkk dan Abolisi kepada Saudara Jauhari Mys.Als. Ashari dkk.
11-07-2000
92
Pemberian Amnesti Kepada ROMO I SANDYWAN SUMARDI S.J. dan BENNY SUMARDI.
11-07-2000
93
Memberikan Abolisi kepada R. SAWITO KARTOWIBOWO.
11-07-2000
94
Pengesahan Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protocol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara Beserta Protocol).
11-07-2000
95
Badan Pertanahan Nasional.
19-07-2000
96
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.
20-07-2000
97
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001.
26-07-2000
98
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal.
26-07-2000
99
Tunjangan Jabatan Struktural.
26-07-2000
100
Tunjangan Tenaga Kesehatan.
26-07-2000
101
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997.
26-07-2000
102
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.
26-07-2000
103
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.
26-07-2000
104
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.
26-07-2000
105
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.
26-07-2000
106
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
26-07-2000
107
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
26-07-2000
108
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri.
26-07-2000
109
Dewan Gula Nasional.
26-07-2000
110
Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999.
26-07-2000
111
Sekretariat Kabinet.
01-08-2000
112
Pengesahan Sixth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protocol Tambahan Keenam pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).
01-08-2000
113
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
04-08-2000
114
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana.
04-08-2000
115
Pemberian Abolisi kepada Theys H Elavi dan kawan-kawan.
07-08-2000
116
Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000.
14-08-2000
117
Sekretariat Negara
16-08-2000
118
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.
16-08-2000
119
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999
21-08-2000
120
Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
21-08-2000
121
Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
23-08-2000
122
Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional
01-09-2000
123
Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional
01-09-2000
124
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
02-09-2000
125
Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000
04-09-2000
126
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
04-09-2000
127
Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado Menjadi Universitas Negeri Manado.
13-09-2000
128
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.
14-09-2000
129
Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo.
14-09-2000
130
Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah
19-09-2000
131
Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung.
22-09-2000
132
Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha.
22-09-2000
133
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restruksturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
22-09-2000
134
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
25-09-2000
135
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
25-09-2000
136
Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Kerja Bagi Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum.
26-09-2000
137
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta.
28-09-2000
138
Tunjangan Panitera.
28-09-2000
139
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
30-09-2000
140
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan.
06-10-2000
141
Pemberian Amnesti kepada Saudara Amir Syam, SH dkk.
06-10-2000
142
Pemberian Rehabilitasi kepada Saudara Drs. Nurdin AR.
06-10-2000
143
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
10-10-2000
144
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.
10-10-2000
145
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
16-10-2000
146
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
16-10-2000
147
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan.
19-10-2000
148
Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
19-10-2000
149
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Perusaahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Lisensi oleh PT. IPTN, PT. PINDAD, PT. PAL.
19-10-2000
150
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
19-10-2000
151
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun. 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Th. 2000
26-10-2000
152
Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
02-11-2000
153
Pendirian Universitas Negeri Papua
03-11-2000
154
Pengesahan Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products.
08-11-2000
155
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Atas Kekayaan Beserta Protocol dan Nota Pertukaran Diplomatik
08-11-2000
156
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
10-11-2000
157
Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10-11-2000
158
Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
10-11-2000
159
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
10-11-2000
160
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab.
21-11-2000
161
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
23-11-2000
162
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
23-11-2000
163
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara.
23-11-2000
164
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Muda.
23-11-2000
165
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
23-11-2000
166
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
23-11-2000
167
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal beserta Protokol.
01-12-2000
168
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
04-12-2000
169
Pokok-pokok Organisasi Pertamina.
07-12-2000
170
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.
15-12-2000
171
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.
15-12-2000
172
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
15-12-2000
173
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
15-12-2000
174
Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator.
15-12-2000
175
Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara.
15-12-2000
176
Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Muda.
15-12-2000
177
Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
15-12-2000
178
Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
15-12-2000
179
Pembentukan Pengadilan Agama Tarurung, Pengadilan Agama Penyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Bandar Baru, Pengadilan Agama Masamba, Pengadilan Agama Lewoleba.
22-12-2000
180
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
22-12-2000
181
Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.
23-12-2000
BERANDA
BERITA
BERITA
BERITA TERKINI
BERITA PARIPURNA
BERITA PIMPINAN
BERITA KETUA
BERITA WAKIL KETUA KORPOLKAM
BERITA WAKIL KETUA KOREKKU
BERITA WAKIL KETUA KORKESRA
BERITA WAKIL KETUA KORINBANG
BERITA BADAN MUSYAWARAH
BERITA KOMISI
BERITA BADAN LEGISLASI
BERITA BADAN ANGGARAN
BERITA B.U.R.T
BERITA B.K.S.A.P
BERITA B.A.K.N
BERITA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWA
BERITA PANITIA KHUSUS
BERITA REFORMASI BIROKRASI
BERITA LAIN-LAIN
AGENDA ACARA
LEGISLASI
PROLEGNAS 2020-2024
PROLEGNAS PRIORITAS
JDIH
TENTANG DPR
SEJARAH DPR
TATA TERTIB
KEANGGOTAAN
FRAKSI
KODE ETIK
TAHUN SIDANG
TUGAS DAN WEWENANG
HAK DPR RI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
PENETAPAN APBN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OPEN PARLIAMENT
Glosarium Keparlemenan
DAFTAR ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
PERSIDANGAN PARIPURNA
KOMISI
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
B.U.R.T
B.K.S.A.P
B.A.K.N
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
PANITIA KHUSUS
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL
TENTANG SETJEN DPR RI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI PUSTEKINFO
STRUKTUR ORGANISASI PUSBANGKOM
PUBLIKASI
INSPEKTORAT UTAMA
BIRO KEUANGAN
SEMINAR FRAKSI
  • CASN
    • BADAN KEAHLIAN
    TENTANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
    PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
    PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
    PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
    PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
    PUSAT ANALIS KEPARLEMENAN
    REFORMASI BIROKRASI
    BERANDA
    ROADMAP
    BERITA KEGIATAN
    QUICK WIN
    P.M.P.R.B
    REGULASI
    KNOWLEDGE MANAGEMENT
    OPEN PARLIAMENT
    BERANDA
    DAFTAR ANGGOTA
    BERITA KEGIATAN
    GALERI FOTO
    REGULASI
    RENCANA AKSI
    IRM
    KONTAK
    KUNJUNGAN MASYARAKAT
    TENTANG KUNJUNGAN MASYARAKAT
    JADWAL KUNJUNGAN
    DOKUMENTASI FOTO
    PUBLIKASI
    PARLEMEN REMAJA
    GALERI
    LENSA PARLEMENTARIA
    GALERI VIDEO
    ARSIP DPR
    SERBA-SERBI
    MAJALAH PARLEMENTARIA
    BULETIN PARLEMENTARIA
    TVR PARLEMEN
    MUSEUM
    Tur Virtual Museum
    OPERATION ROOM
    LINK