J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2002

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.	07-01-2002
2	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.	07-01-2002
3	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.	07-01-2002
4	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.	07-01-2002
5	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.	07-01-2002
6	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	08-01-2002
7	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.	11-01-2002
8	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.	14-01-2002
9	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	16-01-2002
10	Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay.	05-02-2002
11	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 179/2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba.	08-03-2002
12	Tim Kerja Dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang.	13-03-2002
13	Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.	14-03-2002
14	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	22-03-2002
15	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.	22-03-2002
16	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.	22-03-2002
17	Badan Narkotika Nasional.	22-03-2002
18	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.	22-03-2002
19	Hari Tahun Baru Imlek.	09-04-2002
20	Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.	10-04-2002
21	Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.	10-04-2002
22	Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan.	17-04-2002
23	Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.	23-04-2002
24	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	25-04-2002
25	Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998).	30-04-2002
26	Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "Intelsat" (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat").	30-04-2002
27	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	30-04-2002
28	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	06-05-2002
29	Staf Khusus Wakil Presiden.	20-05-2002
30	Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.	20-05-2002
31	Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	20-05-2002
32	Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001)	20-05-2002
28	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.	06-05-2002
33	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.	23-05-2002
34	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.	29-05-2002
35	Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang.	29-05-2002
36	Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja).	29-05-2002
37	Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protocol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean).	29-05-2002
38	Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.	06-06-2002
39	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	06-06-2002
40	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.	08-06-2002
41	Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.	18-06-2002
42	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	28-06-2002
43	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan.	01-07-2002
44	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.	01-07-2002
45	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.	01-07-2002
46	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Diubah dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2002.	01-07-2002
47	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.	01-07-2002
48	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun2002.	01-07-2002
49	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.	01-07-2002
50	Pemberian Uang Kehormatan bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor-Timur dan Kabupaten Se Propinsi Timor-Timur.	01-07-2002
51	Pengesahan Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965).	03-07-2002
52	Pengesahan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional).	10-07-2002
53	Pemberian Amnesti kepada Sdr. Drs. Jauhar bin Saleh dan Sdr. Drs. M. Amin Amsar.	11-07-2002
54	Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.	23-07-2002
55	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003.	29-07-2002
56	Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.	29-07-2002
57	Perubahan atas Keppres Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.	12-08-2002
58	Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari.	13-08-2002
59	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	13-08-2002
60	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.	13-08-2002
61	Pemberian Fasilitas Kredit bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.	27-08-2002
62	Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta.	28-08-2002
63	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	30-08-2002
64	Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc.	31-08-2002
65	Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.	31-08-2002
66	Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional.	31-08-2002
67	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000.	31-08-2002
68	Tunjangan Khusus Provinsi Papua.	31-08-2002
69	Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia.	09-10-2002
70	Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	10-10-2002
71	Pemberian Ganti Rugi kepada Saudara Eddy Tanumihardja dan Isteri Dahulu Tan Eng Hong atas Barang Milik yang Disita Negara.	15-10-2002
72	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	22-10-2002
73	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.	31-10-2002
74	Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat.	01-11-2002
75	Pengesahan Agreement Establishing the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta).	05-11-2002
76	Pengesahan Protokol 8 Sanitary Phytosanitary Measures to Implemen the Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Protokol 8 Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit Asean).	14-11-2002
77	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.	14-11-2002
78	Pengesahan Protocol to Amend the Framework Agreement on the Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean).	14-11-2002
79	Pengesahan Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Economic Scientific and Technical Cooperation.	14-11-2002
80	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Estonia tentang Kerjasama Kebudayaan.	14-11-2002
81	Pengesahan Protocol to Implemen the Second Package of Comitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)	14-11-2002
82	Pengesahan Asean Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka Asean tentang Pengaturan Saling Pengakuan).	29-11-2002
83	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air.	16-12-2002
84	Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.	16-12-2002
85	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.	30-12-2002
86	Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.	30-12-2002
87	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.	30-12-2002
88	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.	30-12-2002
89	Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.	31-12-2002
90	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.	31-12-2002
67	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Kyrghystan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.	21-08-2002
68	Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.	21-08-2002
69	Tunjangan Perekayasa.	21-08-2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden