J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

Profil Perkara

No. Perkara

1/PUU-XI/2013

Tanggal Registrasi

03 Januari 2013

Objek Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 335 ayat (1) angka 13 frasa kata "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata "pasal 335 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Inti Masalah

Bahwa ketentuan norma pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena dengan ditahannya Pemohon yang padahal permasalahannya belum jelas menjadikan Pemohon sangat dirugikan jika ternyata di Pengadilan Pemohon tidak bersalah, bagaimana dengan kerugian Pemohon yang pernah ditahan dan siapa yang mengganti kerugiannya.Hal ini menurut Pemohon tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologi.

Data Pemohon

NO	PEMOHON
1.	Oei Alimin Sukamto Wijaya

Data Kuasa Hukum Pemohon

NO	KUASA HUKUM
1.	Muhammad Sholeh, SH dkk

Data Perbaikan

NO	TAHAP PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN
1.	pertama	01 Februari 2013

Data Kehadiran

Data Putusan

TANGGAL PUTUSAN	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
16 Januari 2013	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;	Dikabulkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Profil Perkara