Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat

Prolegnas

NO	JUDUL RUU	DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Pertanahan	DPR
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
6.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH
7.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR
8.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR
9.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR, PEMERINTAH
12.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	DPR
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR
15.	RUU tentang Perkumpulan	DPR
16.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR, DPD
19.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR, PEMERINTAH
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR, PEMERINTAH, DPD
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR, DPD
22.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR, PEMERINTAH
23.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
24.	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
25.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
26.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
27.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
28.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
29.	RUU tentang Pertanahan	DPR
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR
31.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR

PROLEGNAS KUMULATIF

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
1.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR
2.	RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
3.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat	DPR
4.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan	DPR
5.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur	DPR
6.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan	DPR
7.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara	DPR
8.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara	DPR
9.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah	DPR
10.	RUU tentang Provinsi Riau	DPR
11.	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat	DPR
12.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat	DPR
13.	RUU tentang Provinsi Papua	DPR
14.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	DPR
15.	RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya	DPR
16.	RUU tentang Provinsi Papua Selatan	DPR
17.	RUU tentang Provinsi Papua Tengah	DPR
18.	RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah	DPR
19.	RUU tentang Provinsi Bali	DPR
20.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	DPR
21.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	DPR
22.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	DPR
23.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	DPR
24.	RUU tentang Provinsi Maluku	DPR
25.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	DPR
26.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh	DPR
27.	RUU tentang Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh	DPR
28.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh	DPR
29.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh	DPR
30.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh	DPR
31.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh	DPR
32.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh	DPR
33.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh	DPR
34.	RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara	DPR
35.	RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara	DPR
36.	RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara	DPR
37.	RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara	DPR
38.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara	DPR
39.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara	DPR
40.	RUU tentang Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara	DPR
41.	RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara	DPR
42.	RUU tentang Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara	DPR
43.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara	DPR
44.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara	DPR
45.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara	DPR
46.	RUU tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara	DPR
47.	RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara	DPR
48.	RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara	DPR
49.	RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara	DPR
50.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPR
51.	RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPR
52.	RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPR
53.	RUU tentang Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh	DPR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Komisi II

Prolegnas