Beranda / Profil

Ketenagakerjaan

Nomor
: 13
Tanggal Disahkan
: 25 Maret 2003
Tanggal Diundangkan
: 25 Maret 2003
LN
: 39
TLN
: 4279
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KETENAGAKERJAAN

    2003

    UU NO. 13, LN 2003 / NO. 39, TLN. NO. 4279, LL SETKAB : 128 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN

    - Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali, Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh; Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan; Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja; Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi; Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2003.
    - Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 193 Pasal.
    - Penjelasan 49 hlm.
Bidang
  • Komisi IX
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
  • Mencabut Stbl. - 1887 No.8 Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia
  • Mencabut Stbl. - 1925 No. 647 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita
  • Mencabut Stbl. - 1926 No. 87Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal
  • Mencabut Stbl. - 1936 No. 208 Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja
  • Mencabut Stbl. - 1939 No. 545 Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia
  • Mencabut Stbl. - 1949 No. 8 tentang Pembatasan Kerja Anak anak
  • Mencabut UU - No. 1/1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
  • Mencabut UU - No. 21/1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan
  • Mencabut UU - No. 3/1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
  • Mencabut UU - No. 8/1961tentang Wajib Kerja Sarjana
  • Mencabut UU - No. 7 Pnps 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital
  • Mencabut UU - No. 14/1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
  • Mencabut UU - No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan
  • Mencabut UU - No. 11/1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  • Mencabut UU - No. 28/2000 tentang Penetapan Perpu No. 3 / 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 11 / 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 / 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi UU
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 012/PUU/I/2003, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 186 bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.115/PUU-VII/2009, Pasal 120 ayat (3) tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 19/PUU-IX/2011, Pasal 164 ayat (3) frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutuptidak untuk sementara waktu
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.27/PUU-IX/2011, Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945.
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.37/PUU-IX/2011, Pasal 155 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.58/PUU-IX/2011, Pasal 169 ayat (1) huruf c, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.100/PUU-X/2012, Pasal 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.67/PUU-XI/2013, Pasal 95 ayat (4) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 7/PUU-XII/2014, Pasal 59 ayat (7) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.72/PUU-XIII/2015, Pasal 90 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3/2016
    Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
    2.
    Pasal 100
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    3.
    Pasal 101
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penumbuhkembagan koperasi Pekerja/buruh di perusahaan
    4.
    Pasal 106
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 32/2008
    Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
    5.
    Pasal 107
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 8/2005
    Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
    6.
    Pasal 115
    Ayat 0
    Peraturan Menteri No. 28/2014
    Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
    7.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 261/2004
    Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
    8.
    Pasal 133
    Ayat 0
    Keputusan Menteri No. 28/2014
    Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
    9.
    Pasal 136
    Ayat 2
    UU No. 2/2004
    Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    10.
    Pasal 14
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2016
    Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
    11.
    Pasal 142
    Ayat 2
    Keputusan Menteri No. KEP. 232/MEN/2003
    Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah
    12.
    Pasal 156
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    13.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 225/2003
    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
    14.
    Pasal 16
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 225/2003
    Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalamayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
    15.
    Pasal 17
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2016
    Tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
    16.
    Pasal 178
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 21/2010
    Pengawasan Ketenagakerjaan
    17.
    Pasal 179
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. PER.09/MEN/V/2005
    Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
    18.
    Pasal 18
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 10/2018
    Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    19.
    Pasal 190
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 20/2016
    Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
    20.
    Pasal 20
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 31/2006
    Sistem Pelatihan Kerja Nasional
    21.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.226 /MEN//2003
    Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraaan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
    22.
    Pasal 28
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 0/0
    belum ditetapkan
    23.
    Pasal 29
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.21/MEN/IX//2009
    Pedoman Pelayanan Produktivitas
    24.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 50/2005
    Lembaga Produktivitas Nasional
    25.
    Pasal 34
    Ayat 0
    UU No. 18/2017
    Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
    26.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.07/MEN/IV/2008
    Penempatan Tenaga Kerja
    27.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.07/MEN/IV/2008
    Penempatan Tenaga Kerja.
    28.
    Pasal 38
    Ayat 3
    Keputusan Menteri No. KEP.230 /MEN/2/2003
    Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
    29.
    Pasal 41
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 33/2013
    Perluasan Tenaga Kerja
    30.
    Pasal 42
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2015
    Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    31.
    Pasal 42
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2018
    Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    32.
    Pasal 43
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2018
    Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    33.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2018
    Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    34.
    Pasal 46
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 40/2012
    Jabatan-jabatan Tertentu Yang dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
    35.
    Pasal 47
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 0/0
    belum ditetapkan
    36.
    Pasal 47
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    37.
    Pasal 49
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 20/2018
    Penggunaan Tenaga Kerja Asing
    38.
    Pasal 59
    Ayat 8
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.100/MEN/VI//2004
    Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
    39.
    Pasal 65
    Ayat 5
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP. 220/MEN/X//2004
    Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain.
    40.
    Pasal 71
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 115/MEN/VII//2004
    Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
    41.
    Pasal 74
    Ayat 3
    Keputusan Menteri No. KEP.235 /MEN/2/2003
    Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
    42.
    Pasal 75
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    43.
    Pasal 76
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.224 /MEN//2003
    Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00
    44.
    Pasal 76
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.224 /MEN//2003
    Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00
    45.
    Pasal 77
    Ayat 4
    Peraturan Menteri No. PER-15/MEN/VII//2005
    Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
    46.
    Pasal 78
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER-15/MEN/VII//2005
    Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
    47.
    Pasal 79
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP. 51/MEN/IV//2004
    Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
    48.
    Pasal 8
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 15/2007
    Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
    49.
    Pasal 85
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.233 /MEN/2003
    Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus
    50.
    Pasal 87
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 50/2012
    Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    51.
    Pasal 89
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13/2012
    Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
    52.
    Pasal 90
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.231 /MEN/2003
    Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
    53.
    Pasal 90
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. KEP. 231 /MEN/2003
    Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
    54.
    Pasal 92
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. KEP. 49/MEN//2004
    Ketentuan Struktur dan Skala Upah
    55.
    Pasal 97
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 78/2015
    Pengupahan
    56.
    Pasal 98
    Ayat 4
    Keputusan Presiden No. 107/2004
    Dewan Pengupahan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.