13/PUU-XVIII/2020

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pasal I angka 52) Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan Alinea Ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945

bahwa Pemohon tidak memperoleh peluang untuk turut dicalonkan/mencalonkan diri yakni mulai penjaringan bakal calon kemudian menjalani fit & proper test dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta SMB 2017-2022, dan menyebabkan Parpol Pengusung secara langsung polos-polosan mencalonkan atau mengajukan ladernya sendiri menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mana seperti biasa tampak jelas bahwa reputasi dan kompetensinya