51/PUU-X/2012

04 Juni 2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 208 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 208 mengenai frasa "secara nasional" telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, ketentuan ambang batas dalam pasal a quo telah mengabaikan ketentuan diatas, Keberlakuan ambang batas nasional secara sengaja telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR-RI. Pembentuk undang-undang a quo secara sadar mengetahui konsekwensi atas berlakunya Pasal a quo. Ambang batas nasional secara otomatis akan meningkatkan perolehan kursi partai-partai yang lolos ambang batas nasional, sedangkan partai kecil tentunya kehilangan kursi yang diperoleh berdasarkan suara terbanyak di daerah. Diskriminasi terjadi ketika penghitungan perolehan kursi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota justru diberlakukan ambang batas tingkat nasional, alat ukur yang digunakan untuk menghitung perolehan kursi tidak memberikan keadilan baik bagi partai politik peserta pemilu maupun pemilih.Pemberlakukan ambang batas juga tidak sejalan dengan kehendak pasal 25 Kovenan Hak-hak Sipil Politik