54/PUU-X/2012

05 Juni 2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 208 Bertentangan denganAlinea IV, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Pasal 22E ayat (1), (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon: Pembentukan UU a quo secara formil bertentangan dan mengabaikan serta sama tidak berdasar pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan ketentuan pasal a quo berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik, kesalahan dari pembentuk UU masih terus berulang dengan sengaja memaksakan ketentuan tentang syarat kakepesertaan pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif antara partai politik peserta pemilu sebelumnya yang memenuhi ambang batas parlemen. Selain itu memaksakan ketentuan kenaikan angka ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan pemberlakuannya secara flat nasional dari pusat sampai ke daerah, hal ini sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif. dan ini justru akan menggerus bahkan menghilangkan adanya kemajemukan atau kebhineka tunggal ika-an serta berakibat rapuhnya integritas bangsa atau persatuan nasional.