Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat

Prolegnas

NO	JUDUL RUU	DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
2.	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR
3.	RUU tentang Penyadapan	DPR
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR, PEMERINTAH, DPD
5.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR, PEMERINTAH
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	DPR, PEMERINTAH
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR, PEMERINTAH
8.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH, DPD
11.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
12.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
15.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH
16.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
17.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
19.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
20.	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR, DPD
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
23.	RUU tentang Perkumpulan	DPR, PEMERINTAH, DPD
24.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
25.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
26.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
27.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR, PEMERINTAH
29.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR, PEMERINTAH
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR, PEMERINTAH
31.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
32.	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
33.	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
34.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
35.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH

PROLEGNAS KUMULATIF

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
1.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)	PEMERINTAH
2.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republik of Iran on Extradition)	PEMERINTAH
3.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
5.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)	PEMERINTAH
6.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
7.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives	PEMERINTAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Komisi III

Prolegnas