Komisi III

Undang-Undang

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
65 Tahun 2024
28-10-2024
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
2.
63 Tahun 2024
17-10-2024
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
3.
1 Tahun 2023
02-01-2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



4.
22 Tahun 2022
03-08-2022
Pemasyarakatan



5.
13 Tahun 2022
16-06-2022
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



6.
12 Tahun 2022
09-05-2022
Tindak Pidana Kekerasan Seksual



7.
9 Tahun 2021
31-12-2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
8.
8 Tahun 2021
31-12-2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
9.
11 Tahun 2021
31-12-2021
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia



10.
10 Tahun 2021
31-12-2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
11.
5 Tahun 2021
19-10-2021
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Russian Federation On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
12.
7 Tahun 2020
29-09-2020
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



13.
5 Tahun 2020
06-08-2020
Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation)
14.
19 Tahun 2019
17-10-2019
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



15.
15 Tahun 2019
04-10-2019
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



16.
9 Tahun 2019
01-08-2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Extradition)
17.
10 Tahun 2019
01-08-2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
18.
6 Tahun 2019
15-03-2019
Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates)
19.
5 Tahun 2018
22-06-2018
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang



20.
20 Tahun 2016
25-11-2016
Merek dan Indikasi Geografis



21.
13 Tahun 2016
26-08-2016
Paten



22.
10 Tahun 2015
25-05-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
23.
31 Tahun 2014
17-10-2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban



24.
28 Tahun 2014
16-10-2014
Hak Cipta



25.
9 Tahun 2014
11-03-2014
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
26.
8 Tahun 2014
11-03-2014
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
27.
4 Tahun 2014
15-01-2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang



28.
2 Tahun 2014
15-01-2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



29.
9 Tahun 2013
13-03-2013
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



30.
11 Tahun 2012
30-07-2012
Sistem Peradilan Pidana Anak



31.
18 Tahun 2011
09-11-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial



32.
16 Tahun 2011
02-11-2011
Bantuan Hukum



33.
12 Tahun 2011
12-08-2011
Pembentukan Peraturan Undang-Undang



34.
8 Tahun 2011
20-07-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



35.
6 Tahun 2011
05-05-2011
Keimigrasian



36.
8 Tahun 2010
22-10-2010
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



37.
5 Tahun 2010
23-08-2010
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
38.
3 Tahun 2010
15-06-2010
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
39.
51 Tahun 2009
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



40.
50 Tahun 2009
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



41.
49 Tahun 2009
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum



42.
48 Tahun 2009
29-10-2009
Kekuasaan Kehakiman



43.
46 Tahun 2009
29-10-2009
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



44.
37 Tahun 2009
14-10-2009
Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang
45.
35 Tahun 2009
12-10-2009
Narkotika



46.
3 Tahun 2009
12-01-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung



47.
37 Tahun 2008
07-10-2008
Ombudsman Republik Indonesia



48.
48 Tahun 2007
28-12-2007
Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang - Undang
49.
40 Tahun 2007
16-08-2007
Perseroan Terbatas



50.
21 Tahun 2007
19-04-2007
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



51.
19 Tahun 2006
28-12-2006
Dewan Pertimbangan Presiden



52.
13 Tahun 2006
11-08-2006
Perlindungan saksi dan korban



53.
12 Tahun 2006
01-08-2006
Kewarganegaraan Republik Indonesia



54.
3 Tahun 2006
20-03-2006
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



55.
1 Tahun 2006
03-03-2006
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
56.
7 Tahun 2005
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
57.
6 Tahun 2005
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
58.
5 Tahun 2005
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
59.
4 Tahun 2005
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
60.
37 Tahun 2004
18-10-2004
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



61.
30 Tahun 2004
06-10-2004
Jabatan Notaris



62.
28 Tahun 2004
06-10-2004
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



63.
27 Tahun 2004
06-10-2004
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi



64.
22 Tahun 2004
13-08-2004
Komisi Yudisial



65.
16 Tahun 2004
26-07-2004
Kejaksaan Republik Indonesia



66.
14 Tahun 2004
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
67.
13 Tahun 2004
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
68.
12 Tahun 2004
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
69.
11 Tahun 2004
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
70.
10 Tahun 2004
22-06-2004
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan



71.
9 Tahun 2004
29-03-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



72.
8 Tahun 2004
29-03-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum



73.
5 Tahun 2004
15-01-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



74.
4 Tahun 2004
15-01-2004
Kekuasaan Kehakiman



75.
25 Tahun 2003
13-10-2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



76.
24 Tahun 2003
13-08-2003
Mahkamah Konstitusi



77.
18 Tahun 2003
05-04-2003
Advokat



78.
30 Tahun 2002
27-12-2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



79.
22 Tahun 2002
22-10-2002
Grasi



80.
19 Tahun 2002
29-07-2002
Hak Cipta



81.
15 Tahun 2002
17-04-2002
Tindak Pidana Pencucian Uang



82.
2 Tahun 2002
08-01-2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia



83.
20 Tahun 2001
21-11-2001
Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
84.
16 Tahun 2001
06-08-2001
Yayasan



85.
15 Tahun 2001
01-08-2001
Merek



86.
14 Tahun 2001
01-08-2001
Paten



87.
1 Tahun 2001
08-05-2001
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Goverment Of Indonesia And The Goverment Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders)
88.
32 Tahun 2000
20-12-2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



89.
31 Tahun 2000
20-12-2000
Desain Industri



90.
26 Tahun 2000
23-11-2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia



91.
42 Tahun 1999
30-09-1999
Jaminan Fidusia



92.
39 Tahun 1999
23-09-1999
Hak Asasi Manusia



93.
35 Tahun 1999
31-08-1999
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



94.
31 Tahun 1999
16-08-1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



95.
30 Tahun 1999
12-08-1999
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
96.
27 Tahun 1999
19-05-1999
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
97.
26 Tahun 1999
19-05-1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
98.
9 Tahun 1998
26-10-1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
99.
4 Tahun 1998
09-09-1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
100.
31 Tahun 1997
15-10-1997
Peradilan Militer



101.
28 Tahun 1997
07-10-1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia



102.
22 Tahun 1997
01-09-1997
Narkotika



103.
14 Tahun 1997
07-05-1997
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek



104.
13 Tahun 1997
07-05-1997
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Paten



105.
12 Tahun 1997
07-05-1997
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987



106.
8 Tahun 1997
24-03-1997
Dokumen Perusahaan



107.
5 Tahun 1997
11-03-1997
Psikotropika



108.
3 Tahun 1997
03-01-1997
Pengadilan Anak



109.
6 Tahun 1996
08-08-1996
Perairan Indonesia



110.
1 Tahun 1996
08-01-1996
Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
111.
12 Tahun 1995
30-12-1995
Pemasyarakatan



112.
3 Tahun 1995
27-04-1995
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang
113.
1 Tahun 1993
11-02-1993
Pembentukan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya
114.
21 Tahun 1992
17-09-1992
Pelayaran



115.
20 Tahun 1992
31-08-1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi
116.
19 Tahun 1992
28-08-1992
Merek



117.
9 Tahun 1992
31-03-1992
Keimigrasian



118.
5 Tahun 1991
22-07-1991
Kejaksaan Republik Indonesia



119.
10 Tahun 1990
30-10-1990
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.
120.
7 Tahun 1989
29-12-1989
Peradilan Agama



121.
6 Tahun 1989
01-11-1989
Paten



122.
7 Tahun 1987
19-09-1987
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.



123.
5 Tahun 1986
29-12-1986
Peradilan Tata Usaha Negara



124.
2 Tahun 1986
08-03-1986
Peradilan Umum



125.
14 Tahun 1985
30-12-1985
Mahkamah Agung



126.
19 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujungpandang.
127.
18 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.
128.
17 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
129.
16 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
130.
15 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
131.
14 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
132.
13 Tahun 1982
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
133.
6 Tahun 1982
12-04-1982
Hak Cipta.



134.
8 Tahun 1981
31-12-1981
Hukum Acara Pidana.



135.
11 Tahun 1980
27-10-1980
Tindak Pidana Suap
136.
9 Tahun 1980
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
137.
8 Tahun 1980
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
138.
7 Tahun 1980
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
139.
6 Tahun 1978
03-08-1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
140.
5 Tahun 1978
03-08-1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.
141.
9 Tahun 1976
26-07-1976
Narkotika



142.
8 Tahun 1976
26-07-1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.
143.
10 Tahun 1976
26-07-1976
Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol.
144.
4 Tahun 1976
27-04-1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Prasarana Penerbangan.
145.
3 Tahun 1976
05-04-1976
Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
146.
7 Tahun 1974
06-11-1974
Penertiban Perjudian.



147.
1 Tahun 1974
02-01-1974
Perkawinan.



148.
4 Tahun 1971
29-03-1971
Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD (S.1847 : 23)
149.
3 Tahun 1971
29-03-1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
150.
14 Tahun 1970
17-12-1970
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



151.
9 Tahun 1969
01-08-1969
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.



152.
7 Tahun 1969
05-07-1969
Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-undang.



153.
6 Tahun 1969
05-07-1969
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.



154.
5 Tahun 1969
05-07-1969
Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.



155.
4 Tahun 1969
10-04-1969
Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRT mengenai soal Dwikewarganegaraan.



156.
1 Tahun 1969
11-03-1969
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.
157.
25 Tahun 1968
31-12-1968
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia



158.
16 Tahun 1968
17-12-1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
159.
12 Tahun 1968
26-11-1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
160.
4 Tahun 1966
27-10-1966
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di makasar.
161.
21 Tahun 1965
24-11-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
162.
20 Tahun 1965
22-09-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.
163.
13 Tahun 1965
06-07-1965
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.



164.
1 Tahun 1965
27-01-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Denpasar dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
165.
19 Tahun 1964
31-10-1964
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



166.
11 Tahun 1964
08-09-1964
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta.
167.
16 Tahun 1961
30-06-1961
Pembentukan Kejaksaan Tinggi.



168.
15 Tahun 1961
30-06-1961
Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.



169.
13 Tahun 1961
30-06-1961
Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara.



170.
1 Tahun 1961
04-02-1961
Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.



171.
1 Tahun 1960
05-01-1960
Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
172.
22 Tahun 1959
04-07-1959
Penetapan Undang Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang Undang *)
173.
15 Tahun 1959
26-06-1959
Penetapan "undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peaturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (lembaran Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang Undang *)
174.
14 Tahun 1959
26-06-1959
Penetapan "undang Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang Undang *)



175.
7 Tahun 1959
14-04-1959
Peghapusan “peraturan Umum Korban Perang” Dahulu Disebut “algemene Oorogsongevallen Regeling”
176.
5 Tahun 1959
09-03-1959
Pengubahan “regeling Van Het Beroep In Belastingzaken”
177.
73 Tahun 1958
29-09-1958
Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
178.
68 Tahun 1958
28-08-1958
Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita
179.
62 Tahun 1958
01-08-1958
Kewarganegaraan Republik Indonesia
180.
56 Tahun 1958
26-07-1958
Pengubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
181.
4 Tahun 1958
14-02-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin" (lembaran-negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-undang
182.
2 Tahun 1958
27-01-1958
Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
183.
77 Tahun 1957
23-12-1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina
184.
76 Tahun 1957
17-12-1957
Pengubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 78 Tahun 1954) Dan Undang-undang No. 28 Tahun 1956
185.
23 Tahun 1956
07-12-1956
Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
186.
75 Tahun 1954
31-12-1954
Acara Pidana Khusus untuk Anggota DPR
187.
33 Tahun 1954
20-11-1954
Wakil Notaris dan wakil Notaris Sementara
188.
32 Tahun 1954
02-11-1954
Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura
189.
18 Tahun 1954
18-05-1954
Penetapan "undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-undang
190.
17 Tahun 1954
18-05-1954
Penetapan “undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 25 Tahun 1953) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)” Sebagai Undang-undang
191.
16 Tahun 1954
18-05-1954
Penetapan “undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (lembaran-negara No. 122 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)” Sebagai Undang-undang
192.
15 Tahun 1954
18-05-1954
Penetapan “undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)” Sebagai Undang-undang.
193.
6 Tahun 1954
16-02-1954
Penetapan Hak Angket DPR-RI
194.
4 Tahun 1954
07-01-1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglement A yang dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang
195.
2 Tahun 1954
07-01-1954
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



196.
22 Tahun 1952
24-12-1952
Peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan.
197.
25 Tahun 1951
31-12-1951
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No.141).
198.
22 Tahun 1951
03-12-1951
Menetapkan “Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia” Sebagai Undang-Undang
199.
7 Tahun 1950
15-08-1950
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
200.
6 Tahun 1950
04-08-1950
Menetapkan "UU Drt Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai UU Federal
201.
5 Tahun 1950
04-08-1950
Menetapkan "UU Drt Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal
202.
3 Tahun 1950
06-07-1950
Permohonan Grasi
203.
2 Tahun 1950
19-05-1950
Menetapkan "UU Drt Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya UU Federal Dan Peraturan Pemerintah" Sebagai Undang-Undang Federal
204.
1 Tahun 1950
09-05-1950
Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
205.
11 Tahun 1949
14-12-1949
Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
206.
10 Tahun 1949
14-12-1949
Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat Menyurat mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.
207.
31 Tahun 1948
30-10-1948
Naturalisasi Joseph Cornelis de Groot.
208.
19 Tahun 1948
08-06-1948
Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
209.
11 Tahun 1948
15-04-1948
Memperpanjang Waktu Lagi untuk mengajukan Pernyataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
210.
8 Tahun 1948
01-04-1948
Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
211.
7 Tahun 1948
31-03-1948
Pencabutan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1947 Tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara.
212.
5 Tahun 1948
25-03-1948
Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa.
213.
4 Tahun 1948
23-03-1948
Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze.
214.
1 Tahun 1948
09-01-1948
Penambahan Undang-Undang Keadaan Bahaya.
215.
41 Tahun 1947
27-12-1947
Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Tentang Kepenjaraan Tentara (Staatsblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
216.
39 Tahun 1947
27-12-1947
Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
217.
36 Tahun 1947
28-10-1947
Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
218.
27 Tahun 1947
29-08-1947
Naturalisasi Curt Ulrich Groos
219.
26 Tahun 1947
29-08-1947
Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer
220.
25 Tahun 1947
29-08-1947
Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
221.
24 Tahun 1947
29-08-1947
Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes
222.
23 Tahun 1947
29-08-1947
Penghapusan Pengadilan Raja Di Jawa Dan Sumatera
223.
22 Tahun 1947
29-08-1947
Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan
224.
21 Tahun 1947
24-06-1947
Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdakwa pada Pengadilan Negeri
225.
20 Tahun 1947
24-06-1947
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
226.
9 Tahun 1947
03-05-1947
Naturalisasi Frans Matheas Hesse
227.
8 Tahun 1947
02-05-1947
Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
228.
7 Tahun 1947
03-03-1947
Susunan dan Kekuasan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
229.
6 Tahun 1947
03-03-1947
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
230.
5 Tahun 1947
12-02-1947
Naturalisasi Salim Basjir
231.
4 Tahun 1947
12-02-1947
Naturalisasi Johann Jordan
232.
23 Tahun 1946
29-11-1946
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.9 tahun 1946.
233.
22 Tahun 1946
26-11-1946
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
234.
20 Tahun 1946
01-11-1946
Hukuman Tutupan.
235.
8 Tahun 1946
08-06-1946
Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara.
236.
7 Tahun 1946
08-06-1946
Pengadilan Tentara.



237.
3 Tahun 1946
10-04-1946
Warga Negara dan Penduduk Negara
238.
1 Tahun 1946
26-02-1946
Peraturan Hukum Pidana.