J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1948

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa	19-01-1948
2	Peraturan Kecelakaan 1947	30-01-1948
s.1	Penambahan Peraturan tentang Permohonan Grasi	05-02-1948
s.2	Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Sumatra	05-02-1948
s.3	Perubahan Peraturan Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara	05-02-1948
s.4	Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara	07-02-1948
3	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 18 dan Nomor 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi	26-02-1948
4	Peraturan tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Memperpanjang Tempo Termaksud dalam Pasal 6 ayat 8 Peraturan Perjalanan Dinas	16-03-1948
5	Pengumpulan Bahan Makanan dan Distribusi	22-03-1948
6	Mencabut Pasal 27 Peraturan tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa	31-03-1948
7	Peraturan yang Menetapkan bahwa Beberapa Aturan dalam Undang-Undang Kerja 1948 dapat Dijalankan	20-04-1948
8	Rumah Tutupan	04-05-1948
9	Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang	29-05-1948
10	Peraturan yang Mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra	29-05-1948
11	Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP)	30-05-1948
12	Perubahan Dalam Undang-Undang Bea Materai 1921	30-05-1948
13	Jaminan Tersedianya Tanah-tanah oleh Kelurahan-kelurahan Guna Perusahaan-perusahaan Pertanian dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karisidenan Surakarta	12-06-1948
14	Perantaraan Bank-bank Pemerintah dalam Peredaran Uang Berhubung dengan Adanya Uang Palsu	23-06-1948
15	Menghitung Ternak dalam Tahun 1948	09-07-1948
16	Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Permohonan Grasi	10-08-1948
17	Perubahan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Pesawat Uap	10-08-1948
19	Surat Tanda Penerimaan Uang Dikeluarkan oleh Kepala Daerah	26-08-1948
20	Pemberian Izin kepada Pedagang untuk Menimbun Barang Penting	03-09-1948
21	Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948	09-09-1948
22	Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja	16-09-1948
23	Peraturan Penyesuaian (Inpassing)	16-09-1948
24	Peraturan tentang Militerisasi Jawatan Kereta Api dan Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.	21-09-1948
25	Peraturan tentang Pinjaman Negara dengan Mengeluarkan Surat Tanda Hutang Negara	21-09-1948
26	Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam keadaan bahaya	24-09-1948
27	Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati	24-09-1948
28	Militerisasi Jawatan Listrik dan Gas	27-09-1948
29	Peraturan tentang Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa untuk Memungut Pajak	27-09-1948
30	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947	27-09-1948
31	Pemberian Tunjangan kepada Janda dan Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu	27-09-1948
32	Militerisasi Jawatan Jalan-jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum	28-09-1948
33	Pemerintahan Militer di Daerah-daerah Jawa	28-09-1948
34	Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank	29-09-1948
35	Peraturan tentang Perjalanan Dinas Menteri	29-09-1948
36	Militerisasi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia	30-09-1948
37	Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.	01-10-1948
38	Perubahan Beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara	01-10-1948
39	Pemberantasan Pernyataan Setuju dengan Perbuatan Kaum Pemberontak	01-10-1948
40	Melepaskan Orang-orang Hukuman untuk Memberikan Tempat Kepada Orang-orang Tahanan atau Hukuman yang Ditahan atau dihukum Berhubung dengan Pemberontakan Madiun	01-10-1948
41	Susunan dan Pimpinan kementrian	04-10-1948
42	Peraturan untuk Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948	06-10-1948
43	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947	07-10-1948
44	Balai Pendidikan Ahli Hukum	07-10-1948
45	Pemberian Pangkat Militer kepada Hakim yang bukan Opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan	09-10-1948
46	Larangan Terhadap Penyimpanan Minyak Bensin	09-10-1948
47	Militerisasi Sebagian dari Jawatan Pekerjaan Umum yang mengenai Urusan Jalan-jalan, Gas Listrik dan Air Minum pada Daerah-daerah Otonom, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten-kabupaten dalam Karisidenan Surakarta	12-10-1948
48	Pengluasan "Berlakunya Peraturan Pidana/Disiplin Tentara" dan " Kekuasaan Pengadilan Tentara".	12-10-1948
49	Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948	19-10-1948
50	Militerisasi beberapa perusahaan di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan	22-10-1948
51	Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan	23-10-1948
52	Militerisasi Perusahaan-perusahaan Percetakan yang Berada di bawah Pengawasan Pemerintah	23-10-1948
53	Urusan Tawanan dan Tahanan Politik/Tentara yang Bersangkutan dengan Peristiwa Madiun.	26-10-1948
54	Penetapan Harga Barang-barang	28-10-1948
55	Militerisasi Perusahaan Tambang Minyak Negara	30-10-1948
56	Militerisasi Badan penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara dan Pabrik-pabrik Gula yang diurusnya	30-10-1948
57	Militerisasi Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia	30-10-1948
58	Militerisasi Badan Tekstil Negara dengan Perusahaannya	30-10-1948
59	Militerisasi Jawatan Kehutanan	30-10-1948
60	Lapang Pekerjaan, Susunan Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman	30-10-1948
61	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948	06-11-1948
62	Hak untuk Mempergunakan Gedung-gedung dan lain sebagainya Khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta	06-11-1948
63	Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan Ternak	06-11-1948
64	Militerisasi Pusat Perkebunan Negara	09-11-1948
65	Penambahan Perubahan Beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946	09-11-1948
66	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1948	13-11-1948
67	Permohonan Grasi	15-11-1948
68	Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1948	18-11-1948
69	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948	18-11-1948
70	Kekuasaan Komandan Sub Teritorium dan Kepala Daerah Karisidenan/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	26-11-1948
71	Pekerjaan, Susunan Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kesehatan	04-12-1948
72	Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan yang Berkedudukan di Tanjung Karang	06-12-1948
73	Sekolah Tinggi Hukum	08-12-1948
74	Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan	10-12-1948
75	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948tentang pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraaan	11-12-1948
76	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1945	13-12-1948
77	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948	14-12-1948

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah