J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2004

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Tata Cara Penyimpanan Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	05-01-2004
2	Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.	14-01-2004
3	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.	14-01-2004
4	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nonor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen KEhakiman.	19-01-2004
5	Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.	19-01-2004
6	Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara.	30-01-2004
7	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Pemerintahan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian	11-02-2004
8	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 Tentang pemeriksaan Kecelakaan Kapal.	17-02-2004
9	Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.	25-02-2004
10	Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengola aset.	27-02-2004
11	Penjualan Saham Pada Perusahaan perseroan (Persero) PT ADHI KARYA.	02-03-2004
12	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan kegiatan Di Bidang Pasar Modal.	02-03-2004
13	Penanaman, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Turunan Esensial.	17-03-2004
14	Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.	17-03-2004
15	Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.	10-05-2004
16	Penatagunaan Tanah	10-05-2004
17	Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Balas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negri,Pejabat Negara,Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.	28-05-2004
18	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Angkasa Putra l.	22-06-2004
19	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.	26-07-2004
20	Rencana Kerja Pemerintah	05-08-2004
21	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.	05-08-2004
22	Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan sosial Tenaga Kerja.	05-08-2004
23	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	05-08-2004
24	Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	28-08-2004
25	Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	28-08-2004
26	Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Kowane.	28-09-2004
27	Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.	05-10-2004
28	Keamanan,Mutu Dan Gizi Pangan.	05-10-2004
29	Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc).	05-10-2004
30	Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singapura di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.	05-10-2004
31	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	05-10-2004
32	Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja	05-10-2004
33	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	06-10-2004
34	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka.	11-10-2004
35	Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.	14-10-2004
36	Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.	14-10-2004
37	Larangan Pengawai Negri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.	16-10-2004
38	Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Banten Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Kepulauan Riau.	18-10-2004
39	Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.	18-10-2004
40	Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Lima Puluh Kota.	18-10-2004
41	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Indusrrial Dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung.	18-10-2004
42	Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.	18-10-2004
43	Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Soal Lanjut Usia.	18-10-2004
44	Perencanaan Kehutanan.	18-10-2004
45	Perlindungan Hutan.	18-10-2004
46	Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang tarif Atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik.	18-10-2004
47	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departement Negara.	18-10-2004
48	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan l (PT Inhutani I).	19-10-2004
49	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri HUtan II (PT Inhutani II).	19-10-2004
50	Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (Inhutani III).	19-10-2004
51	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV).	19-10-2004
52	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V).	19-10-2004
53	Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI pada Modal Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT.Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)	19-10-2004
54	Majelis Rakyat Papua	23-12-2004
55	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	31-12-2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah