J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2016

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	07-01-2016
2	Tata Cara Penyampaian Data Dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	01-02-2016
3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi	29-02-2016
4	Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	10-03-2016
5	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara	11-03-2016
6	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	15-03-2016
7	Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas	21-03-2016
8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	24-03-2016
9	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu	15-04-2016
10	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank	03-05-2016
11	Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	04-05-2016
12	Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	04-05-2016
13	Perusahaan Umum (Perum) Bulog	13-05-2016
14	Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	25-05-2016
19	Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan	17-06-2016
20	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara	17-06-2016
21	Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural	17-06-2016
22	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural	17-06-2016
16	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	25-05-2016
17	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	25-05-2016
15	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	25-05-2016
18	PERANGKAT DAERAH	15-06-2016
24	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	22-06-2016
25	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	27-06-2016
26	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-06-2016
27	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur	28-06-2016
30	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara	19-07-2016
28	Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi	14-07-2016
29	Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas	14-07-2016
23	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia	22-06-2016
31	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	01-08-2016
33	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Listrik Negara	08-08-2016
34	Pajak Penghasil,An Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Per"Ianjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya	08-08-2016
32	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	01-08-2016
35	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian	11-08-2016
36	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk	27-09-2016
37	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV	27-09-2016
38	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	12-10-2016
40	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu	17-10-2016
41	Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu	17-10-2016
39	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia	17-10-2016
42	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk	28-10-2016
43	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk	28-10-2016
44	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk	28-10-2016
45	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	31-10-2016
46	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31-10-2016
47	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31-10-2016
48	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan	31-10-2016
49	Jenis Dan Tarifatas Jenis Penerimmn Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri	03-11-2016
50	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur	03-11-2016
51	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk	14-11-2016
52	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTKereta Api Indonesia	17-11-2016
53	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii	17-11-2016
54	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	21-11-2016
55	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	21-11-2016
58	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	02-12-2016
59	Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing	02-12-2016
56	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi	30-11-2016
57	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	02-12-2016
60	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	02-12-2016
61	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2oo9 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	02-12-2016
62	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd	16-12-2016
63	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara	23-12-2016
64	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	29-12-2016
65	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional	29-12-2016
66	Penambahan Pei{Yertaan Modal Negam Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pertani	29-12-2016
67	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api	29-12-2016
68	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Barata Indonesia	29-12-2016
69	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura Ii	29-12-2016
70	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog	29-12-2016
71	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	29-12-2016
72	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas	30-12-2016
75	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog	30-12-2016
76	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium	30-12-2016
77	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Barata Indonesia	30-12-2016
78	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multigriya Finansial	30-12-2016
79	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia	30-12-2016
80	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur	30-12-2016
81	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	30-12-2016
82	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	30-12-2016
83	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Hutama Karya	30-12-2016
84	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Krakatau Steel Tbk	30-12-2016
85	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional	30-12-2016
86	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Amarta Karya	30-12-2016
87	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia	30-12-2016
88	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perikanan Nusantara	30-12-2016
89	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara I	30-12-2016
90	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara VIII	30-12-2016
91	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara	30-12-2016
92	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia	30-12-2016
93	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia	30-12-2016
94	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank	30-12-2016
95	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development	30-12-2016
96	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association	30-12-2016
97	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Boma Bisma Indra	30-12-2016
98	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Rajawali Nusantara Indonesia	31-12-2016
99	Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia	31-12-2016
73	Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	30-12-2016
74	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung	30-12-2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah