J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1986

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. LEPPIN	14-01-1986
2	Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Bandung dari Wilayah Kotamadya Dati II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kab. Dati II Bandung	16-01-1986
3	Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap	16-01-1986
4	Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perush. Perseroan (PERSERO) dlm Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang	16-01-1986
5	Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 44 Th.1970	22-01-1986
6	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari	04-02-1986
7	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal	04-02-1986
8	Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	04-02-1986
9	Perubahan atas PP No.31 Th.1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu	06-02-1986
10	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kab. Dati II Langkat dan Kab. Dati II Deli Serdang	06-02-1986
11	Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi	10-02-1986
12	Pelaksanaan UU No.10 Th.1980 ttg Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma	26-02-1986
13	Pengalihan Pemilikan saham Negara RI pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)	04-03-1986
14	Dewan Hak Cipta	06-03-1986
15	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pematang Siantar & Kab. Dati II Simalungun	10-03-1986
16	Perubahan PP No.26 Th.1983 tentang Tarif Biaya Tera	22-03-1986
17	Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri	02-04-1986
18	Pelaksanaan Undang-undang No.8 Th.1985 ttg Organisasi Kemasyarakatan	04-04-1986
19	Pelaksanaan UU No.3 Th.1973 ttg Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Th.1986	14-04-1986
20	Penyertaan Modal negara RI ke Dalam Modal Saham Bank Pembangunan Asia	21-04-1986
21	Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad Th. 1937 No.184)	06-05-1986
22	Kawasan Berikat (Bonded Zone)	06-05-1986
23	Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Sasana Bhanda serta Pendirian Perush. Perseroan (Persero) dlm Bid. Pengush. Kawasan Berikat (Bonded Zone)	06-05-1986
24	Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing	06-05-1986
25	Perubahan Nama Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I	19-05-1986
26	Perubahan Nama Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II	19-05-1986
27	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Indah Karya	26-05-1986
28	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai	05-06-1986
29	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	05-06-1986
30	Pemberian Tunjangan Penghargaan/ Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/ Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Dati I Timor Timur	16-07-1986
31	Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan	28-07-1986
32	Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe	05-08-1986
33	Pembentukan Kota Administratif Pariaman	14-08-1986
34	Pembentukan Kota Administratif Metro	14-08-1986
35	Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Drama di Kab. Dati II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kab. Dati II Sumedang, Kec. Bojong dan Tegalwaru di Kab. Dati II Purwakarta Kec. Blanakan Tanjungsiang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo, dan Cipunegara di Kab.Dati II Subang, Kec. di Kotamadya Dati II Cirebon dlm Wilayah Prop. Jawa Barat	21-08-1986
36	Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)	23-08-1986
37	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Dati I	23-08-1986
38	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan	26-08-1986
39	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)	26-08-1986
40	Pembentukan Kota Administratif Cilegon	17-09-1986
41	Pembentukan Kota Administratif Klaten	17-09-1986
42	Pembentukan Kota Administratif Palopo	17-09-1986
43	Pembentukan Kec. Aranio di Kab. Dati II Banjar, Kec. Mekarsari dan Kec. Barambai di Kab.Dati II Barito Kuala, Kec. Bunagur & Kec. Lokpaikat di Kab. Dati II Tapin, Kec. Upau, Kec.Jaro, Kec.Muara Harus, dan Kec.Pugaan di Kab. Dati II Tabalong Prop. Dati I Kalsel.	18-09-1986
44	Pembentukan Kec. Kelapa Kampit dan Kec. Dendang di Kabupaten Dati II Belitung Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan	24-09-1986
45	Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah	02-10-1986
46	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dan Dati II Bengkulu Selatan	11-10-1986
47	Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor	25-10-1986
48	Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan	13-11-1986
49	Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Dati II Kendari di Kabupaten Dati II Kolaka, di Kabupaten Dati II Muna, dan di Kabupaten Dati II Buton Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara	15-12-1986
50	Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara	23-12-1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah