J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2001

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	03-01-2001
2	Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.	10-01-2001
3	Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	05-02-2001
4	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan	05-02-2001
5	Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur	09-02-2001
6	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja.	14-02-2001
7	Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah	14-02-2001
8	Pupuk Budidaya Tanaman	19-02-2001
9	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara	19-02-2001
10	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma	19-02-2001
11	Informasi Keuangan Daerah	19-03-2001
12	Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	22-03-2001
13	Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam	23-03-2001
14	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	23-03-2001
15	Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural.	27-03-2001
16	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada badan Tenaga Nuklir Nasional	03-04-2001
17	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan	16-04-2001
18	Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Urusan Logistik	16-04-2001
20	Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	27-04-2001
21	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri	01-05-2001
22	Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour	18-05-2001
23	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara	18-05-2001
24	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta.	18-05-2001
25	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri	18-05-2001
26	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pagawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997	18-05-2001
27	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.	18-05-2001
28	Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia	18-05-2001
29	Peraturan Gaji Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia	18-05-2001
30	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.	18-05-2001
31	Penetapan Pensiun Pokok Pensunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya.	18-05-2001
32	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan /Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia.	18-05-2001
33	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	18-05-2001
34	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.	18-05-2001
35	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah Beberapakali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993	18-05-2001
36	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993	18-05-2001
37	Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri , Hakim, dan Pejabat Negara.	18-05-2001
38	Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya.	18-05-2001
39	Penyelenggaraan Dekonsentrasi	21-05-2001
40	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.	21-05-2001
41	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri.	28-05-2001
42	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	05-06-2001
43	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.	05-06-2001
44	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.	05-06-2001
45	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).	05-06-2001
46	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia.	05-06-2001
47	Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	08-06-2001
48	Perubahan atas Peraturan Pemerinahan Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	08-06-2001
49	Penambahan Penyertaan Modal Negara Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya.	12-06-2001
50	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.	12-06-2001
51	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.	14-06-2001
52	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.	18-06-2001
53	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.	30-06-2001
54	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional.	30-06-2001
55	Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.	03-07-2001
56	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	13-07-2001
57	Badan Perlindungan Konsumen Nasional.	21-07-2001
58	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.	21-07-2001
59	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.	21-07-2001
60	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	01-08-2001
61	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.	01-08-2001
62	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.	01-08-2001
63	Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.	13-09-2001
64	Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.	13-09-2001
65	Pajak Daerah.	13-09-2001
66	Retribusi Daerah.	13-09-2001
67	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.	17-09-2001
68	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri.	17-10-2001
69	Kepelabuhanan.	17-10-2001
70	Kebandarudaraan.	17-10-2001
71	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.	17-10-2001
72	Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.	14-11-2001
73	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penetapan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).	26-11-2001
74	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.	26-11-2001
75	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.	30-11-2001
76	Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.	30-11-2001
77	Irigasi	05-12-2001
78	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT.Telekomunikasi Indonesia tbk.	07-12-2001
79	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Socfin Indonesia.	07-12-2001
80	Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Wisma Nusantara Internasional.	07-12-2001
81	Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.	07-12-2001
82	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	14-12-2001
83	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.	18-12-2001
84	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.	31-12-2001
85	Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.	31-12-2001
19	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt.Kimia Farma	25-04-2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah