J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1992

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma	03-01-1992
2	Organisasi Biro Pusat Statistik	09-01-1992
3	Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat	11-01-1992
4	Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara	20-01-1992
5	Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	04-02-1992
6	Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	18-02-1992
7	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II	19-02-1992
8	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan	19-02-1992
9	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Indonesia Farma	28-02-1992
10	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia	09-03-1992
11	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna	10-03-1992
12	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)	10-03-1992
13	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari	16-03-1992
14	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	17-03-1992
15	Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	17-03-1992
16	Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	04-04-1992
17	Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing	16-04-1992
18	Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung	25-04-1992
19	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
20	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
21	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
22	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
23	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
24	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
25	Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-04-1992
26	Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur	12-05-1992
27	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia	13-05-1992
28	Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	23-05-1992
29	Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur	26-05-1992
30	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya	29-06-1992
31	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)	29-06-1992
32	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) DAMRI	29-06-1992
33	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.	30-06-1992
34	Penundaan Berlakuknyan Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria	30-06-1992
35	Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara	13-07-1992
36	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara	15-07-1992
37	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia	15-07-1992
39	Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional	17-07-1992
40	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia	15-07-1992
41	Pembentukan Kecamatan Soibada Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur	23-07-1992
42	Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung Dan Sarolangun Bangko Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi	23-07-1992
43	Penambahan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara	04-08-1992
44	Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung,Tangerang, Cianjur, Serang Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat	14-08-1992
45	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Daerah Tingkat II	19-08-1992
46	Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, Dan Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur	20-08-1992
47	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia	28-08-1992
48	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I	29-08-1992
49	Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991/92 Ke Tahun Anggaran 1992/93	31-08-1992
50	Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	12-09-1992
51	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985	17-09-1992
52	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagai Mana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985	17-09-1992
53	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985	17-09-1992
54	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985	17-09-1992
55	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara	17-09-1992
56	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia	17-09-1992
57	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	17-09-1992
58	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Dan Janda/dudanya	17-09-1992
59	Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pemekasan, Situbondo Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	19-09-1992
60	Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara	19-09-1992
61	Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana	19-09-1992
62	Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991	19-09-1992
63	Pengertian Daerah Terpencil Dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991	19-09-1992
64	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I	19-09-1992
65	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II	19-09-1992
66	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III	19-09-1992
67	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV	19-09-1992
68	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd	19-09-1992
69	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang	12-10-1992
70	Bank Umum	30-10-1992
71	Bank Perkreditan Rakyat	30-10-1992
72	Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	30-10-1992
73	Penyelenggaraan Usaha Perasuransian	30-10-1992
74	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Islamic Development Bank (IDB)	09-11-1992
75	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor	09-11-1992
76	Dana Pensiun Pemberi Kerja	30-11-1992
77	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	30-11-1992
78	Obat Hewan	24-12-1992
79	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan	30-12-1992
80	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991	31-12-1992
38	Tenaga Kependidikan	17-07-1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah