J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1999

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia.	05-01-1999
2	Penyelenggaraan Transmigrasi.	08-01-1999
3	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengerukan Indonesia.	08-01-1999
4	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk, dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	18-01-1999
5	Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.	26-01-1999
6	Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.	27-01-1999
7	Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.	27-01-1999
8	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.	27-01-1999
9	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.	27-01-1999
10	Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.	27-01-1999
11	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi.	27-01-1999
12	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.	29-01-1999
13	Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pada PT. Indofood Tbk.	08-02-1999
14	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya.	08-02-1999
15	Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.	25-02-1999
16	Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga.	27-02-1999
17	Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	27-02-1999
18	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun.	27-02-1999
19	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.	27-02-1999
20	Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	25-03-1999
21	Pembentukan 12 (Dua belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	25-03-1999
22	Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan.	25-03-1999
23	Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.	12-04-1999
24	Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.	03-05-1999
25	Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.	03-05-1999
26	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.	07-05-1999
27	Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.	07-05-1999
28	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.	07-05-1999
29	Pembelian Saham Bank Umum.	07-05-1999
30	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.	07-05-1999
31	Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.	19-05-1999
32	Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.	19-05-1999
33	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.	19-05-1999
34	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal PT. Bank LIPPO Tbk, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Prima Express, PT. Bank Arta Media, dan PT. Bank Patriot dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	24-05-1999
35	Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	24-05-1999
36	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya.	24-05-1999
37	Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan.	25-05-1999
38	Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.	25-05-1999
39	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pakarya Industri.	26-05-1999
40	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura.	26-05-1999
41	Pengendalian Pencemaran Udara.	26-05-1999
42	Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.	26-05-1999
43	Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	26-05-1999
44	Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.	26-05-1999
45	Pembentukan Kecamatan Bantarsari di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.	26-05-1999
46	Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.	26-05-1999
47	Pembentukan Kecamatan Teras Terunjum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.	26-05-1999
48	Pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.	26-05-1999
49	Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.	26-05-1999
50	Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.	26-05-1999
51	Penyelenggaraan Statistik.	26-05-1999
52	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	28-05-1999
53	Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).	11-06-1999
54	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pakarya Industri.	11-06-1999
55	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.	17-06-1999
56	Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	17-06-1999
57	Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.	22-06-1999
58	Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.	22-06-1999
59	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.	24-06-1999
60	Pendidikan Tinggi.	24-06-1999
61	Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.	24-06-1999
62	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Pertani.	24-06-1999
63	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.	02-07-1999
64	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.	09-07-1999
65	Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.	14-07-1999
66	Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.	14-07-1999
67	Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.	14-07-1999
68	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.	14-07-1999
69	Label dan Iklan Pangan.	21-07-1999
70	Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.	28-07-1999
71	Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala.	28-07-1999
72	Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.	30-07-1999
73	Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.	10-08-1999
74	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.	10-08-1999
75	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II.	03-09-1999
76	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I.	14-09-1999
77	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.	22-09-1999
78	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.	22-09-1999
79	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.	30-09-1999
80	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.	30-09-1999
81	Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.	05-10-1999
82	Angkutan di Perairan.	05-10-1999
83	Kerja Sama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.	07-10-1999
84	Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.	07-10-1999
85	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	07-10-1999
86	Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.	13-10-1999
87	Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan.	13-10-1999
88	Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.	13-10-1999
89	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour Ltd) ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Internasional.	13-10-1999
90	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II.	13-10-1999
91	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).	13-10-1999
92	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.	13-10-1999
93	Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.	13-10-1999
94	Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II.	13-10-1999
95	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	22-11-1999
96	Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.	22-12-1999
97	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	24-12-1999
98	Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.	27-12-1999
99	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	28-12-1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah