J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1954

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
6	Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan Mereka Kedalam Masyarakat	27-01-1954
7	Mengubah PP No.26 Th.1951 (LN No.38 Th.1951) ttg Mengubah Peraturan Film Th.1940 (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 No.539)	23-01-1954
8	Mengubah Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia	27-01-1954
9	Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum	11-02-1954
10	Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat Selama Th.1954	06-02-1954
11	Pemberian Pembebasan-pembebasan Dari Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri	02-03-1954
12	pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi-propinsi	03-03-1954
13	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Kotapraja Jakarta Raya	03-03-1954
14	Pengubahan PP No.32 Th.1953 (LN No.61 Th.1953)	03-03-1954
15	Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil yang Belajar di dalam dan Diluar Negeri	09-03-1954
16	Urusan Rekonstruksi Nasional	27-02-1954
17	Dewan Keamanan Nasional	27-02-1954
18	Mengubah PP No.2 Th.1951 tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda-janda dan Onderstand Kepada Anak-anak Yatim/ Piatu dari Anggota Tentara Angkatan Darat (LN Th.1951 No.5)	27-03-1954
19	Pimpinan, Susunan dan Cara Bekerja Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri	27-02-1954
20	Mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri	27-02-1954
21	Istirahat Th.an Bagi Buruh	09-03-1954
22	Perubahan PP No.15 Th.1953 tentang Istirahat Dlm Negeri (LN Th.1953 No.26)	27-02-1954
23	Pengubahan PP No.11 Th.1953 (LN No.17 Th.1953)	19-03-1954
24	Pembentukan Wil. Gabungan Bolaang Mongondow Sbg Daerah yg Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri	19-03-1954
25	Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom	19-03-1954
26	Menetapkan Tanggal Terakhir Untuk Mengajukan Permohonan Pembayaran Pensiun dan Tunjangan Berkala yang dapat Disamakan Dengan Pensiun, yang Hak Untuk Menerimanya Terjadi Selama Waktu Sebelum 1 Agustus 1945	19-03-1954
27	Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri	19-03-1954
28	Pengubahan PP No.24 Th.1953 Mengenai Pemberian uang Duka/Penghibur Kepada Janda/ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya	24-03-1954
29	Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai negeri oleh Negara	09-04-1954
30	Penunjukan Terhadap Beberapa Hasil yang Dibikin dari Alkohol-etil, yang dalam Keadaan-keadaan yang tertentu Tidak Akan Dibebani Sebagai Barang Alkohol-sulingan	07-04-1954
31	Pekerja Pemerintah	06-04-1954
32	Pendaftaran Orang Asing	20-04-1954
33	Penempatan dlm Jabatan & Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan non aktif dari Jabatan dlm Dinas Ketentaraan	23-04-1954
34	Hak Kekuasaan Untuk memberi Kenaikan Gaji Yang Tertentu	21-04-1954
35	Jaminan yg berupa pensiun dari Pemerintah Bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri	24-04-1954
36	Pengubahan PP No.47 Th.1952 yang Mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah Serta Tunjangan Keluarga (LN Th.1952 No.77)	08-04-1954
37	Pemberian Honorarium Kepada Para Ketua (Pengganti), para Jaksa (Pengganti) dan para Panitera (Pengganti) pada Pengadilan Kejaksaan Ketentaraan	24-04-1954
38	Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah	19-05-1954
39	Perubahan Peraturan Sementara tentang Pemberian Tunjangan Kepada TNI yang pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, PP No.6 Th.1950 (LN Th.1950 No.18)	15-06-1954
40	Mengubah PP No.50 Th.1951 ttg Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat (LN 1951 No.70)	15-06-1954
41	Kenaikan Pensiun dan Onderstand yg Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Angkatan Perang dan Sebagainya	15-06-1954
42	Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	11-06-1954
43	Pengubahan PP No.32 Th.1953, jo 14 Th.1954 (LN No.61 Th.1953 jo. No.26 Th.1954), Mengenai Pembaharuan DPRD Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-anggota Baru DPRD Minahasa	14-07-1954
44	Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan	18-06-1954
45	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Berada di Indonesia	26-08-1954
46	Pengubahan dan Penambahan PP No.11 Th.1954 (LN No.23 Th.1954), tentang Pemberian Pembebasan-pembebasan dari Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri	26-08-1954
47	Cara Pencalonan Buat Keanggotaan D P R / Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang & Pernyataan non Aktif/ Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan Pencalonan Keanggotaan tersebut, pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang	20-09-1954
48	Mengubah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen ter uitvoering van de Post-ordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No.721)	14-09-1954
49	Cara Membuat dan mengatur Perjanjian Perburuhan	07-09-1954
50	Pengubahan Peraturan-peraturan Pemberian Pembebasan Cukai untuk Minyak Tanah (Kerozine) dan Sulingan-sulingan Minyak Tambang yg Disamakan dg Minyak Tanah	14-09-1954
51	Pemberian Tunjangan Istimewa Kepada Keluarga Pegawai Yang Tewas	07-09-1954
52	Pemberian Tunjangan Cacad	07-09-1954
53	Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Mengenai Pajak-pajak	12-10-1954
54	Pengubahan PP No.32 Th.1954 tentang Pendaftaran Orang Asing	25-10-1954
55	Penunjukan Penguasa-penguasa Militer	22-10-1954
56	Perubahan PP No.42 Th.1953 (LN N0.87 Th.1953)	21-10-1954
57	Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya	01-11-1954
58	Perubahan dalam PP No.37 Th.1950 RI Yogyakarta Dahulu Tentang Universitas Negeri Gadjah Mada	01-11-1954
59	Kedudukan dan Gaji Para Penjabat Gubernur	06-11-1954
60	Mengubah PP No.42 Th.1954 (LN 1954 No.73) tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras"	13-11-1954
61	Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut	23-11-1954
62	Pengesahan Keputusan Menteri Pertanian dan Perkonomian ter-tgl.19 Okt. 1954 No.112/ Um/54 & 15020/M ttg Penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dlm Psl 11 "Krosok Ordonnantie " (LN Th.1937 No.604)	30-12-1954
63	Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer	21-12-1954
64	Pelaksanaan Pasal 2, ayat (2) Undang-undang No.20 Th.1952	21-12-1954

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah