J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1971

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit	11-01-1971
2	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Boma, Perusahaan Negara (p.n.) Bisma Dan Perusahaan Negara (p.n.) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	12-01-1971
3	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata, dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	12-01-1971
4	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Asuransi Bendasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	12-01-1971
5	Pencabutan PP No.30 Th.1957 (LN Th.1957 No.74) ttg Lembaga Administrasi Negara	08-02-1971
6	Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara Yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan Dan Perusahaan Perseroan	09-02-1971
7	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Semen Padang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	09-02-1971
8	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	09-02-1971
9	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-02-1971
10	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Satya Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	09-02-1971
11	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Zatas Dan Perusahaan Negara (p.n.) Asam Arang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	16-02-1971
12	Tempat Kedudukan Pemerintah daerah Kab. Bangka (Penjel. Dlm TLN No.2954)	19-02-1971
13	Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 PP No.17 Th.1970 (LN Th.1970 No.27; TLN No.2932) jo.Pasal 15 ayat (2) PP No.12 Th.1969 (LN Th.1969 No.21; TLN No.2894)	19-02-1971
14	Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Hutama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	03-03-1971
15	Perubahan PP No.110 Th.1961 tentang Pendirian PN. Menunda Kapal Tundabara (LN Th.1961 No.134)	17-03-1971
16	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	19-03-1971
17	Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dalam PP No.10, 11, 14 dan 15 Th.1970	30-03-1971
18	Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun	30-03-1971
19	Pembubaran Unit Penambangan Batubara Mahakam Dari P.n. Tambang Batubara	22-04-1971
20	Penyeraan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" (PT UIU)	23-04-1971
21	Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara	01-05-1971
22	Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri	05-05-1971
23	Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Proyek Industri/pabrik Semen Cibinong	06-05-1971
24	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	06-05-1971
26	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-05-1971
27	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-05-1971
28	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-05-1971
29	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	29-05-1971
30	Perubahan dan Penambahan PP No.14 Th.1968 (LN No.23)	15-06-1971
31	Perubahan PP No.80 Th.1961 ttg Pendirian PN. Bio Farma (LN.Th.1961No.101)	29-06-1971
32	Penambahan Modal Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah	29-06-1971
33	Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan TA.1970/1971 Kepada TA.1971/1972	29-06-1971
34	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-07-1971
35	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-07-1971
36	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-07-1971
37	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-07-1971
38	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Tjipta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	09-07-1971
39	Pengalihan Bentuk Perush. Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	22-07-1971
40	Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Widjaja Karja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	22-07-1971
41	Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	22-07-1971
42	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub Menjadi Perush. Perseroan (Persero)	22-07-1971
43	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub Menjadi Perush. Perseroan (Persero)	22-07-1971
44	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI	31-07-1971
45	Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI	31-07-1971
46	Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara	03-08-1971
47	Perubahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 (lembaran-negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-negara Republik Indonesia No. 2294)	14-08-1971
48	Pembubaran Perusahaan Negara "kumala Karya".	14-08-1971
49	Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat	23-08-1971
50	Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT."Indonesian Satellite Corporation" (PT. INDOSAT)	31-08-1971
51	Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dlm Lingkungan Daerah Prop. Sulawesi Selatan	01-09-1971
52	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	02-09-1971
53	Perbaikan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden RI yang Pertama	06-09-1971
54	Pendirian Perusahaan Umum Semen Tonasa	08-09-1971
55	Pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik	08-09-1971
56	Pendirian Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang	08-09-1971
57	Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa	08-09-1971
58	Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat	08-09-1971
59	Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro	08-09-1971
60	Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	15-09-1971
61	Pengalihan bentuk usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perush. Jawatan (Perjan)	15-09-1971
62	Pembubaran Unit Percetakan Negara Dahulu NV. Koninklijke Drukkerij De Unie dari BPU Perush. Percetakan Negara (Perush. Negara Percetakan dan Periklanan Daya Upaya)	24-09-1971
63	Olahraga Profesional	02-10-1971
64	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	12-10-1971
65	Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	25-10-1971
66	Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	25-10-1971
67	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Garuda Indonesian Airways Menjadi Perush. Perseroan (Persero)	30-10-1971
68	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan & Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	30-10-1971
69	Penyertaan Modal Negara RI Dalam Modal Saham PT. Hotel Indonesia Internasional (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)	30-10-1971
70	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Duna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	03-12-1971
71	Perubahan dan Tambahan atas PP No.2 Th.1970 tentang Pelaksanaan UU No.16 Th.1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD	03-12-1971
72	Pelaksanaan Berlakunya UU No.8 Th.1971 Secara Efektif	11-12-1971
73	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	18-12-1971
74	Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Perkebunan	12-10-1971
75	Pembubaran BPU Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara dari Perusahaan-perusahaan Negara dalam Lingkungannya	31-12-1971
25	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (Pn) Perkebunan Xii Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	11-05-1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah