J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1955

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengawasan Terhadap Urusan Kredit	15-01-1955
2	Memperpanjang berlakunya PP No.44 / 1952 mengenai penunjukan daerah Indonesia, dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yg Sah dg Menyampingkan Alat Pembayar Indonesia yang Sah	15-01-1955
3	Pengubahan PP No.57 Th.1954 (LN No.99 Th.1954) ttg Pendirian Universitas Airlangga (LN Th.1954 No.99)	27-01-1955
4	Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat	06-01-1955
5	Dewan Penerbangan	03-02-1955
6	Mengubah/menambah Peraturan No.41/1954 (LN No.72), ttg kenaikan pensiun & Onder-stand yg Diberikan kpd Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang RI, KNIL dahulu dsb., dan kepada Janda dan/atau Anaknya	27-01-1955
7	Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Th.1955	16-02-1955
8	Penetapan Retribusi Untuk Izin Eksport Kapok Buat Th. Lisensi 1954/1955	03-02-1955
9	Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal	03-03-1955
10	Pengubahan PP No. 17 Th.1954 (LN No.30 Th.1954) ttg Dewan Keamanan Nasional	25-02-1955
11	Gabungan Kepala-kepala Staf	11-03-1955
12	Cara Central Rubber Fonds Termaksud dlm "Central Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud dalam Pasal 2 Ordonansi tersebut	28-03-1955
13	Pengubahan/Penambahan PP No. 50 Th.1951 (LN No.70 Th.1951) ttg Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat	17-03-1955
14	Dewan Keamanan	28-03-1955
15	Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yng Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri	31-05-1955
16	Pemindahan Kekuasaan "Hoofd van Gewestelijk Bestuur" dalam Peradilan Asli	31-05-1955
17	Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea Keluar atas Karet Rakyat	31-05-1955
18	Perjalanan Dinas Luar Negeri	01-06-1955
19	Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum utk Keperluan Golongan2 Penjabat dan Ahli Bangsa Asing yg Tertentu	01-06-1955
20	Panji-panji Kepolisian Negara RI sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps	30-06-1955
21	Mengubah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen ter Uitvoering van de Post-ordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Stbld 1934 No.721)	16-07-1955
22	Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah	23-07-1955
23	Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia	09-08-1955
24	Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai-pegawai Negeri	13-08-1955
25	Perubahan Peraturan Pemerintah No.9 Th.1954	13-09-1955
26	Pengubahan Pasal 1 ayat (2) sub A PP No. 6 Th.1954 (LN Th.1954 No.14) dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (BPBAT) kepada Menteri Negara	10-10-1955
27	Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain Tunjangan Bagi Menteri Muda RI	31-10-1955
28	Pengubahan Pasal 2 ayat (2) PP No. 47 Th.1954	08-11-1955
29	Perubahan/Penambahan PP No.33 Th.1954 sepanjang mengenai Bab IV ttg pemberhenti-an Sementara dari Jabatan dan Bab V ttg Pernyataan Non-aktif dari Jabatan	12-12-1955
30	Perubahan PP No. 47 Th.1954 (LN Th.1954 No.88)	12-12-1955
31	Perubahan Pasal 67 Peraturan Pemerintah No.9 Th.1954	13-12-1955
32	Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 48)	01-11-1955
33	Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil	12-12-1955
34	Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Th. 1956	07-12-1955
35	Memperpanjang Waktu Berlakunya PP No.44 Th.1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai Alat Pembayar yang Sah	12-12-1955
36	Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bapelingen ter Uitvoering van de Post-ordonnantie 1935" (Postverordening 1935 Staatsblad 1934 No.721)	24-12-1955
37	Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri	12-12-1955

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah