J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2003

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	01-01-2003
2	Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	01-01-2003
5	Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.	20-01-2003
3	Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	01-01-2003
4	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	17-01-2003
6	Perubahan Ketiga atas PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	20-01-2003
7	Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.	20-01-2003
9	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	17-02-2003
10	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia.	17-02-2003
11	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.	17-02-2003
12	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.	17-02-2003
13	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.	17-02-2003
14	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI.	17-02-2003
15	Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998.	06-03-2003
16	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.	06-03-2003
17	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja.	06-03-2003
18	Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.	07-03-2003
19	Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.	10-03-2003
20	Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.	27-03-2003
21	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.	31-03-2003
22	Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga.	31-03-2003
23	Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	05-04-2003
24	Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.	14-05-2003
25	Penyertaan Modal Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Ekspor Impor Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri.	29-05-2003
26	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri.	29-05-2003
27	Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri.	02-06-2003
28	Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggara Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.	09-06-2003
29	Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton.	10-06-2003
30	Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).	11-06-2003
31	Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	18-06-2003
32	Tanda Kehormatan Styalancana Dharma Nusa.	04-07-2003
33	Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone.	08-07-2003
34	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.	08-07-2003
35	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya.	08-07-2003
36	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia.	08-07-2003
37	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	08-07-2003
38	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.	14-07-2003
39	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perinduatrian dan Perdagangan.	14-07-2003
40	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.	14-07-2003
41	Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.	14-07-2003
42	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta.	22-07-2003
43	Perubahan Keempat atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	31-07-2003
44	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.	31-07-2003
45	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.	31-07-2003
46	Perubahan Kedua atas PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.	13-08-2003
47	Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.	21-09-2003
48	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia.	13-10-2003
49	Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia.	13-10-2003
50	Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	18-10-2003
51	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia II	27-10-2003
52	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia.	27-10-2003
53	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.	03-11-2003
54	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.	03-11-2003
55	Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan.	04-11-2003
56	Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.	11-11-2003
57	Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.	11-11-2003
58	Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.	01-12-2003
59	Perubahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal saham Perusahaan Peseroan (Persero) PT. Angkutan Danau dan Penyeberangan.	17-12-2003
60	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri.	17-12-2003
61	Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.	17-12-2003
62	Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.	17-12-2003
63	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.	31-12-2003
64	Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan.	31-12-2003
8	Pedoman Organisasi Perangkat Daerah	17-02-2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah