J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2000

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.	26-01-2000
2	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Industri Soda Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam.	28-01-2000
3	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.	28-01-2000
4	Pengurangan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam.	21-02-2000
5	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.	21-02-2000
6	Perusahaan Jawatan (Perjan)	21-02-2000
7	Kepelautan	21-02-2000
8	Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama	21-02-2000
9	Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung	21-02-2000
10	Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah	21-02-2000
11	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Persero (Persero) PT. Kertas Leces.	21-02-2000
12	Pencarian dan Pertolongan	23-02-2000
13	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum	23-02-2000
14	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan	23-02-2000
15	Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura	10-03-2000
16	Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	10-03-2000
17	Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum	20-03-2000
18	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	31-03-2000
19	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	05-04-2000
20	Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.	07-04-2000
21	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Konservasi Energi Abadi (PT.KONEBA)	07-04-2000
22	Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	07-04-2000
23	Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera	07-04-2000
24	Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai	20-04-2000
25	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom	06-05-2000
26	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Tbk.	15-05-2000
27	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	26-05-2000
28	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	30-05-2000
29	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30-05-2000
30	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	30-05-2000
31	Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian	30-05-2000
32	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	30-05-2000
33	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV	30-05-2000
34	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)	07-06-2000
35	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	07-06-2000
36	Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia	07-06-2000
37	Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia	07-06-2000
38	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.	07-06-2000
39	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.	23-06-2000
40	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Danareksa.	23-06-2000
41	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia.	23-06-2000
42	Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri.	23-06-2000
43	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintahan yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.	23-06-2000
44	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia	23-06-2000
45	Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Berlakunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.	26-06-2000
46	Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.	26-06-2000
47	Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	26-06-2000
48	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN.	11-07-2000
49	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta.	11-07-2000
50	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pelabuhan Indonesia IV.	11-07-2000
51	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.	11-07-2000
52	Penyelenggaraan Telekomunikasi	11-07-2000
53	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	11-07-2000
54	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	17-07-2000
55	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pelabuhan Indonesia I	17-07-2000
56	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Kereta Api Indonesia	17-07-2000
57	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara IV.	25-07-2000
58	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma.	25-07-2000
59	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993	26-07-2000
60	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993	26-07-2000
61	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya.	26-07-2000
62	Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat	07-08-2000
63	Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Rengion.	21-08-2000
64	Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.	21-08-2000
65	Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroaan (Persero) PT.Pos Indonesia	21-08-2000
66	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III	21-08-2000
67	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	21-08-2000
68	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	21-08-2000
69	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma	21-08-2000
70	Penambahan Panyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.	21-08-2000
71	Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	21-08-2000
72	Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya	21-08-2000
73	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya.	21-08-2000
74	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri , Hakim dan Pejabat Negara.	04-09-2000
75	Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara	04-09-2000
76	Hak Keuangan /Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara	04-09-2000
77	Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerimaan Pensiun Serta Janda/Dudanya	15-09-2000
78	Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	15-08-2000
79	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Batan Teknologi	19-09-2000
80	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi.	19-09-2000
81	Kenavigasian	19-09-2000
82	Karantina Hewan	19-09-2000
83	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1998.	22-09-2000
84	Pedoman Organisasi Perangkat Daerah	25-09-2000
85	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya.	28-09-2000
86	Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.	30-09-2000
87	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.	30-09-2000
88	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia IV.	10-10-2000
89	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagaian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Bebarapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000.	10-10-2000
90	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II.	11-10-2000
91	Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta.	16-10-2000
92	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	16-10-2000
93	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I.	19-10-2000
94	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri.	26-10-2000
95	Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha.	07-11-2000
96	Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	10-11-2000
97	Formasi Pegawai Negeri Sipil.	10-11-2000
98	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.	10-11-2000
99	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	10-11-2000
100	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.	10-11-2000
101	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.	10-11-2000
102	Standardisasi Nasional.	10-11-2000
103	Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.	10-11-2000
104	Dana Perimbangan.	10-11-2000
105	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	10-11-2000
106	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	10-11-2000
107	Pinjaman Daerah.	10-11-2000
108	Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.	30-11-2000
109	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	30-11-2000
110	Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30-11-2000
111	Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.	01-12-2000
112	Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.	01-12-2000
113	Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	01-12-2000
114	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	01-12-2000
115	Pembagian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	05-12-2000
116	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.	12-12-2000
117	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta.	12-12-2000
118	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta.	12-12-2000
119	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung.	12-12-2000
120	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang.	12-12-2000
121	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta.	12-12-2000
122	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang.	12-12-2000
123	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang.	12-12-2000
124	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar.	12-12-2000
125	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.	12-12-2000
126	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.	12-12-2000
127	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta.	12-12-2000
128	Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta.	12-12-2000
129	Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.	13-12-2000
130	Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.	15-12-2000
131	Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.	15-12-2000
132	Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.	15-12-2000
135	Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	20-12-2000
136	Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	20-12-2000
137	Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	20-12-2000
138	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan DalamTahun Berjalan	21-12-2000
139	Pajak Panghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek.	21-12-2000
140	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	21-12-2000
141	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan	21-12-2000
142	Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan	21-12-2000
143	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000	22-12-2000
144	Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	22-12-2000
145	Kelompok Barang Jena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	22-12-2000
146	Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	22-12-2000
147	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	23-12-2000
148	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang -Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu	23-12-2000
149	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua	23-12-2000
150	Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	23-12-2000
151	Tata cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhenian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26-12-2000
152	Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.	26-12-2000
153	Penetapan Universitas Gajah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara.	26-12-2000
154	Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara	26-12-2000
155	Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.	26-12-2000
133	Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia.	18-12-2000
134	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	18-12-2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah