J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1991

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa.	04-01-1991
2	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang.	04-01-1991
4	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Semen Kupang.	04-01-1991
5	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII.	05-01-1991
6	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa.	10-01-1991
7	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	14-01-1991
8	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api.	04-02-1991
9	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	07-02-1991
10	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II.	08-02-1991
11	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	11-02-1991
12	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	11-02-1991
13	Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri.	20-02-1991
14	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.	25-02-1991
15	Standar Nasional Indonesia.	01-03-1991
16	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen.	09-03-1991
17	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	09-03-1991
18	Ketentuan Konversi Hak atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.	13-03-1991
19	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	27-03-1991
20	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung.	27-03-1991
21	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.	30-03-1991
22	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara.	01-04-1991
23	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan.	01-04-1991
24	Penyelenggaraan Telekomunikasi.	20-04-1991
25	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahan Perseroan (Persero).	01-05-1991
26	Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian.	02-05-1991
27	Rawa	02-05-1991
28	Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak.	13-05-1991
29	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	20-05-1991
30	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	21-05-1991
31	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I.	31-05-1991
32	Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri.	11-06-1991
33	Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.	11-06-1991
35	Sungai	14-06-1991
36	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985.	14-06-1991
37	Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi.	15-06-1991
38	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.	02-07-1991
39	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur.	02-07-1991
40	Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.	03-07-1991
41	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina.	03-07-1991
42	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri.	03-07-1991
43	Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.	05-07-1991
44	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).	25-07-1991
45	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barang-barang Impor Indonesia di Luar Negeri.	27-07-1991
46	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (Perum).	01-08-1991
47	Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perseroan (Persero) PT. Gita Karya ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradnya Paramita.	01-08-1991
48	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	23-08-1991
49	Pembentukan Kecamatan Ranto Peureulak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	07-09-1991
50	Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	07-09-1991
51	Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 ke Tahun Anggaran 1991/1992.	11-09-1991
52	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi	25-09-1991
53	Pembentukan Kota Administratif Watampone.	02-10-1991
54	Pembentukan Kota Administratif Banjar.	02-10-1991
55	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.	15-10-1991
56	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	19-10-1991
57	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	19-10-1991
58	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	19-10-1991
59	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	19-10-1991
60	Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo, dan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal dan Rimbo Bujang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan Mendahara dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.	22-10-1991
61	Pembentukan Kecamatan Kota Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.	22-10-1991
62	Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat.	22-10-1991
63	Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam.	22-10-1991
64	Pembentukan Kota Administratif Langsa.	22-10-1991
65	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988.	20-11-1991
66	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.	16-12-1991
67	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	17-12-1991
68	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	17-12-1991
69	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.	23-12-1991
70	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.	28-12-1991
72	Pendidikan Luar Biasa.	31-12-1991
71	Latihan Kerja.	28-12-1991
73	Pendidikan Luar Sekolah	31-12-1991
74	Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertipikat Bank Indonesia, Sertipikat Deposito dan Tabungan.	31-12-1991
75	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar.	31-12-1991
76	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991.	31-12-1991
77	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT).	31-12-1991
3	Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perush. Perseroan (Persero) Pt. Semen Baturaja	04-01-1991
34	Tata Cara Permintaan Paten	11-06-1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah