J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1959

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pelaksanaan UU Dewan Perancang Nasional	14-01-1959
2	Pelaksanaan UU Nasionalisasi Perusahan Belanda (UU No.86 Th.1958)	23-02-1959
3	Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda	23-02-1959
4	Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi	23-02-1959
5	Perubahan PP No.27 Th.1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri	24-02-1959
6	Pendirian Institut Teknologi	28-02-1959
7	Kenaikan Gaji Pokok Menurut PGPN 1955 serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau anak Yatim Piatunya Yang Menerima Pensiun dan/atau Tunjangan yg Bersifat Pensiun	04-03-1959
8	Penambahan PP No.22 Th.1958 tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda	20-03-1959
9	Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan ganti Kerugian	02-04-1959
10	Militerisasi Kepolisian Negara	08-04-1959
11	Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"	02-04-1959
12	Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi	02-04-1959
13	Pengubahan PP No.56 Th.1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi	17-04-1959
14	Penetapan Persentasi dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah	17-04-1959
15	Perubahan dan Penambahan PP No.38 Th.1958 ttg Pendaftaran, Penyaringan dan pengakuan veteran pejuang Kemerdekaan RI	17-04-1959
16	Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil	17-04-1959
17	Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Th. 1959	17-04-1959
18	Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi	02-05-1959
19	Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi	02-05-1959
20	Pelaksanaan UU tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan	26-05-1959
21	Pengubahan dan Tambahan PP No.35 Th.1956	02-05-1959
22	Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir	26-05-1959
23	Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta	26-05-1959
24	Penetapan tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Pos	26-06-1959
25	Pelaksanaan UU No.10 Th.1959 ttg Pembatalan Hak-hak Pertambangan	26-06-1959
26	Pos Dalam Negeri	26-06-1959
27	Pos Internasional	26-06-1959
28	Tanda Kehormatan Satyalencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan	26-06-1959
29	Tanda Kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan	26-06-1959
30	Tanda Kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan	26-06-1959
31	Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	26-06-1959
32	Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	26-06-1959
33	Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi	26-06-1959
34	Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok buat Th. Lisensi 1956/1957 dan 1957/1958	26-06-1959
35	Penetapan Retribusi Untuk Ujin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1958/1959	26-06-1959
36	Pangkat-Pangkat Militer Khusus Tituler dan Kehormatan	26-06-1959
37	Pengangkatan dlm Jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dalam Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela	26-06-1959
38	Tanda Kehormatan Satyalencana Kebudayaan	26-06-1959
39	Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi	10-08-1959
40	Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Kereta Api Milik Belanda	25-07-1959
41	Nasionalisasi Perusahaan- Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda	25-07-1959
42	Pungutan Ekspor dan Impor (Pueks dan Puim)	24-08-1959
43	Penetapan Harga Mata Uang Rupiah	24-08-1959
44	Pengubahan PP No.1 Th.1959 (LN Th.1959 No.2) ttg Pelaksanaan UU ttg Perancang Nasional	28-09-1959
45	Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda	28-09-1959
46	Sumpah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara	28-09-1959
47	Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)	28-09-1959
48	Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara	28-09-1959
49	Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional	14-10-1959
50	Penentuan Perusahaan Perindustrian/ Pertambangan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi	14-10-1959
51	Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran PT	14-10-1959
52	Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi	14-10-1959
53	Penyakit Karantina	19-10-1959
54	Pengubahan dan Tambahan Tabaks-accijns-verordening (Stbl.1932 No.560)	16-11-1959
55	Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Th. Lisensi 1959/1960	16-11-1959
56	Sumpah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intellegence	25-11-1959
57	Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence	25-11-1959
58	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Dewan Perancang Nasional	09-12-1959
59	Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara RI	09-12-1959
60	Perkembangan Gerakan Koperasi	09-12-1959
61	Penunjukan Hasil yg Dibikin Dengan Alkohol-etil yg Dalam Keadaan-keadaan yg Tertentu Tidak Akan Dibebani Bea Masuk Sebagai Barang Alkohol Sulingan	21-12-1959

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah