J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1996

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara	03-01-1996
2	Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor	25-01-1996
3	Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB)	25-01-1996
4	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir	29-01-1996
5	Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya	14-02-1996
6	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan I	14-02-1996
7	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II	14-02-1996
8	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III	14-02-1996
9	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV	14-02-1996
10	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V	14-02-1996
11	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI	14-02-1996
12	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII	14-02-1996
13	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VIII	14-02-1996
14	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV-XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX	14-02-1996
15	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI-XXII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X	14-02-1996
16	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XX Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIV-XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XI	14-02-1996
17	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII	14-02-1996
18	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII	14-02-1996
19	Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV	14-02-1996
20	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994	19-02-1996
21	Penindakan Di Bidang Kepabeanan	02-04-1996
22	Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan	02-04-1996
23	Penindakan Di Bidang Cukai	02-04-1996
24	Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai	02-04-1996
25	Izin Pengusaha Barang Kena Cukai	02-04-1996
26	Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian	04-04-1996
27	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan	16-04-1996
28	Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	18-04-1996
29	Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan	18-04-1996
30	Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur	24-04-1996
31	Pembentukan Kota Administratif Sorong	03-05-1996
32	Tenaga Kesehatan	22-05-1996
33	Tempat Penimbunan Berikat	04-06-1996
34	Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan	04-06-1996
35	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988	04-06-1996
36	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun	04-06-1996
37	Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 Ke Tahun Anggaran 1996/1997	05-06-1996
38	Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur	11-06-1996
39	Pembentukan 16 (enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat	17-06-1996
40	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah	17-06-1996
41	Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia	17-06-1996
42	Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	24-06-1996
43	Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah	24-06-1996
44	Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan	04-07-1996
45	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu	08-07-1996
46	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek	08-07-1996
47	Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi	12-07-1996
48	Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	12-07-1996
49	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II	17-06-1996
50	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia	09-08-1996
51	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I	09-08-1996
52	Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya	13-08-1996
53	Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh	13-08-1996
54	Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya	13-08-1996
55	Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai	23-08-1996
56	Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	23-08-1996
57	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri	18-09-1996
58	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia	27-09-1996
59	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal	27-09-1996
60	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum	27-09-1996
61	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia	04-10-1996
62	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Farma	04-10-1996
63	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara	09-10-1996
64	Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel	17-10-1996
65	Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya	31-10-1996
66	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka	04-11-1996
67	Penyelenggaraan Kepariwisataan	08-11-1996
68	Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank	03-12-1996
69	Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	03-12-1996
70	Kepelabuhanan	04-12-1996
71	Kebandarudaraan	04-12-1996
72	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri	16-12-1996
73	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan	20-12-1996
74	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995.	24-12-1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah