J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 2010

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan	05-01-2010
2	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur	05-01-2010
3	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur	05-01-2010
4	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	06-01-2010
5	Kenavigasian	06-01-2010
6	Satuan Polisi Pamong Praja	06-01-2010
7	Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta II	08-01-2010
8	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural	12-01-2010
9	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara	22-01-2010
10	Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	22-01-2010
11	Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	22-01-2010
12	Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan	22-01-2010
13	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional	22-01-2010
14	Pendidikan Kedinasan	22-01-2010
15	Penyelenggaraan Penataan Ruang	28-01-2010
16	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28-01-2010
17	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	28-01-2010
18	Usaha Budidaya Tanaman	28-01-2010
19	Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi	28-01-2010
20	Angkutan Di Perairan	01-02-2010
21	Perlindungan Lingkungan Maritim	01-02-2010
22	Wilayah Pertambangan	01-02-2010
23	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	01-02-2010
24	Penggunaan Kawasan Hutan	01-02-2010
25	Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	05-02-2010
26	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia	05-02-2010
27	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	05-02-2010
28	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya	05-02-2010
29	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia	05-02-2010
30	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	05-02-2010
31	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya	05-02-2010
32	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan	05-02-2010
33	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia	05-02-2010
34	Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang	12-02-2010
35	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan	12-02-2010
36	Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam	12-02-2010
37	Bendungan	18-02-2010
38	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia	25-02-2010
39	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia	01-03-2010
40	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	12-03-2010
41	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata	15-03-2010
42	Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	25-03-2010
43	Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus	05-04-2010
44	PREKURSOR	05-04-2010
45	PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	14-04-2010
46	Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I	03-05-2010
47	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	24-05-2010
48	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan	25-05-2010
49	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Waskita Karya	25-05-2010
50	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	25-05-2010
51	Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Ii	06-06-2010
52	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur	06-06-2010
53	Disiplin Pegawai Negeri Sipil	06-06-2010
54	Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan	15-06-2010
55	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	05-07-2010
56	Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis	12-07-2010
57	Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	20-07-2010
58	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	28-07-2010
59	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	05-08-2010
60	Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	20-08-2010
61	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	20-08-2010
62	Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar	24-08-2010
63	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Brantas Abipraya	24-08-2010
64	Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	27-08-2010
65	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	27-08-2010
66	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	28-09-2010
67	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel	04-10-2010
68	Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	11-10-2010
69	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	18-10-2010
70	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi	20-10-2010
71	Standar Akuntansi Pemerintahan	22-10-2010
72	Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara	22-10-2010
73	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	19-11-2010
74	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk	20-11-2010
75	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Tbk	20-11-2010
76	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika	13-12-2010
78	Reklamasi Dan Pascatambang	20-12-2010
79	Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	20-12-2010
80	Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	20-12-2010
81	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia	20-12-2010
83	Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang	20-12-2010
82	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia	20-12-2010
84	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20-12-2010
85	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur	22-12-2010
86	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia	27-12-2010
87	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	27-12-2010
88	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia	27-12-2010
89	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura II	27-12-2010
90	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga	27-12-2010
91	Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak	27-12-2010
92	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	29-12-2010
93	Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	30-12-2010
94	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan	30-12-2010
77	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	15-12-2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah