J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1958

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Th. 1958	13-01-1958
2	Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting	23-01-1958
3	Pemberhentian Militer Sukarela Dari Dinas Tentara	25-01-1958
4	Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-lain Tunjangan Bagi Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Presiden	28-01-1958
5	Penyerahan Tugas di Lapangan dan Perbaikan Sosial kpd Daerah Tingkat ke I	28-01-1958
6	Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke I	28-01-1958
7	Dewan Bahan Makanan	10-02-1958
8	Penetapan Hari Mulai Berlakunya UU Darurat No.1 Th.1958 (LN Th.1958 No.1) tentang Pengubahan UU No.6 Th.1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan	04-02-1958
9	Pemberian Tunjangan Kejuruan Kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara	15-02-1958
10	Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda	26-02-1958
11	Pembentukan Badan Urusan Dagang yang Telah Dikuasai Oleh Pemerintah	26-02-1958
12	Penetapan Persentase Dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara Untuk Daerah	06-03-1958
13	Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung	07-03-1958
14	Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah	25-03-1958
15	Pengubahan PP No.61 Th.1954 (LN Th.1954 No.107) tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut	25-03-1958
16	Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat ke 1	25-03-1958
17	Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya	25-03-1958
18	Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (UU No.1 Th.1958)	25-03-1958
19	Mengubah PP No.34 Th.1954 tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Gaji yang Tertentu	01-04-1958
20	Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran	05-04-1958
21	Pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU No.22 Th.1957, LN Th.1957 No.42)	02-04-1958
22	Penempatan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah RI dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda	16-04-1958
23	Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Indonesia	16-04-1958
24	Penempatan Perusahaan-perusahaan Perkebunan Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah RI	16-04-1958
25	Badan Koordinasi Penyaluran	24-04-1958
26	Prosedur Pembelian Barang-barang Pemerintah	11-04-1958
27	Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang	23-04-1958
28	Penetapan Waktu Untuk Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ke II	07-05-1958
29	Pengubahan PP No.47 Th.1957 (LN Th.1957 No.104) ttg Perizinan Pelayaran	07-05-1958
30	Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing	07-05-1958
31	Satyalancana Saptamarga	19-05-1958
32	Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir	14-05-1958
33	Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya UU ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan	13-05-1958
34	Badan Koordinasi Penerangan	19-05-1958
35	Mengubah PP No.11 Th.1958 (LN Th.1958 No.21) tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang	22-05-1958
36	Mengubah PP No.14 Th.1951 ttg Tarip Uang Tera (LN Th.1951 No.24)	22-05-1958
37	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah	14-05-1958
38	Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI	17-06-1958
39	Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan	09-07-1958
40	Bendera Kebangsaan Republik Indonesia	26-06-1958
41	Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing	26-06-1958
42	Panji dan Bendera Jabatan	26-06-1958
43	Penggunaan Lambang Negara	26-06-1958
44	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	26-06-1958
45	Peraturan Tata Tempat	26-06-1958
46	Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936	26-06-1958
47	Pengubahan PP No.7 Th.1958 (LN Th.' 58 No.11) ttg Dewan Bahan Makanan	25-06-1958
48	Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan2 Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya	09-08-1958
49	Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran RI	27-08-1958
50	Penyerahan Kekuasan Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan dlm Daerah Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran (PKK) Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya	27-08-1958
51	Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	27-08-1958
52	Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela	15-09-1958
53	Menambah dan Mengubah PP No.41 Th.1954 ttg Kenaikan Pensiun dan Onderstan yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang RI, KNIL dahulu dan sebagainya, dan kepada Janda dan atau Anaknya	20-09-1958
54	Pengubahan canon dan Cijns Menurut Penetapan UU No.78 Th.1957 (LN Th.' 57 No.168) utk Daerah Kepulauan Riau	17-09-1958
55	Mengubah dan Menambah ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dalam Daftar Pangkat dan Aturan Khusus Golongan Gaji F pada Lampiran A dari PGPN 1955	09-09-1958
56	Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi	22-10-1958
57	Susunan Kepolisian Negara	25-10-1958
58	Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Gigi Baru	29-10-1958
59	Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer	14-10-1958
60	Pengubahan PP No.31 Th.1958 ttg Satya-lancana Saptamarga (LN Th.1958 No.51)	29-10-1958
61	Mengubah PP No.35 Th.1957 (LN Th.1957 No.89) ttg Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum	05-12-1958
62	Mengubah PP No.1 Th.1958 (LN Th.1958 No.3, TLN No.1518) ttg Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Utk Th. 1958	05-12-1958
63	Memperpanjang Waktu Berlakunya PP No.44 Th.1952 (LN Th.1952 No.72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima sebagai alat Pembayaran yang sah dengan Menyamping-kan Alat Pembayaran Indonesia yg Sah	05-12-1958
64	Badan Koordinasi Intellegence	05-12-1958
65	Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom	05-12-1958
66	Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi	24-12-1958
67	Pelaksanaan UU No.62 Th.1958 tentang Kewarganegaraan Rep. Indonesia.	23-12-1958
68	Peremajaan Alat-alat Negara	23-12-1958
69	Penetapan Besarnya Pemungutan Termakasud Dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 No. 604)	27-12-1958

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah