J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1951

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutif Provinsi Sumatra Tengah dan cara bagaimana mengatur pemerintahan daerah di Provinsi Sumatra Tengah untuk sementara waktu	05-01-1951
2	Peraturan pemberian pensiun kepada janda-janda Onderstand kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Darat	08-01-1951
3	Pernyataan berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948) dari Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1948 untuk Seluruh Indonesia	06-01-1951
4	Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 7 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 13 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia	06-01-1951
5	Jaminan uang kertas Bank, sisa-sisa rekening koran dan hutang-hutang lain dari De Javasche Bank, yang sekaligus dapat ditagih	12-01-1951
6	Mengubah dan menambah lebih lanjut Algemene Bepalingen ter Uitvoering van de Post Ordonnantie 1935	17-01-1951
7	Mengubah Algemene Bepalingen ter Uitvoering van Het International Post Besluit 1948	17-01-1951
8	Perubahan Tabaksaccijns Verordening	20-01-1951
9	Pengeluaran Surat Perbendaharaan	03-02-1951
10	Pemberian tunjangan luar biasa kepada para Pegawai Bangsa Asing	03-02-1951
11	Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 mengenai pemberian pensiun dan Onderstand untuk para Anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara	05-02-1951
12	Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasonal	10-02-1951
13	Memperpanjang waktu masih terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1949	08-02-1951
14	Tarip Uang Tera	24-02-1951
15	Peraturan yang mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya	01-03-1951
16	Mengubah pembagian rayon sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 16 dan 17 Tahun 1950	01-03-1951
17	Mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 16 Tahun 1950	01-03-1951
18	Peraturan sementara mengenai rumah dinas bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan	05-03-1951
19	Peraturan mengenai kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta	15-03-1951
20	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951 mengenai tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional	13-03-1951
21	Pemberian tunjangan kepada bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang telah meletakan jabatan	17-03-1951
22	Pemberian Tunjangan Jabatan	17-03-1951
23	Pejabatan-pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil	31-03-1951
24	Kedudukan pegawai-pegawai negara-negara bagian RIS dan pegawai-pegawai yang diperbantukan pada negara-negara bagian.	09-04-1951
25	Peraturan mengenai Bank Rakyat Indonesia	20-04-1951
26	Mengubah peraturan Film 1940 (Stbl. 1940 No 539)	19-04-1951
27	Memperpanjang jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951	04-07-1951
28	Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Stbl. 1963 No. 451)	01-07-1951
29	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Jawa Barat	27-06-1951
30	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat	27-06-1951
31	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Jawa Barat	27-06-1951
32	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Jawa Tengah	27-06-1951
33	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Jawa Tengah	27-06-1951
34	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Jawa Tengah	27-06-1951
35	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Jawa Tengah	27-06-1951
36	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Jawa Timur	27-06-1951
37	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Jawa Timur	27-06-1951
38	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	27-06-1951
39	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	27-06-1951
40	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	27-06-1951
41	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Daerah Istimewa Sumatra Selatan	27-06-1951
42	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Sumatra Selatan	27-06-1951
43	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Sumatra Selatan	27-06-1951
44	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Sumatra Tengah	27-06-1951
45	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Sumatra Tengah	27-06-1951
46	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Sumatra Tengah	27-06-1951
47	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Provinsi Sumatra Utara	27-06-1951
48	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Sumatra Utara	27-06-1951
49	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Sumatra Utara	27-06-1951
50	Peraturan sementara tentang penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat	23-07-1951
51	Perubahan Rayon Kemahalan	30-07-1951
52	Peraturan lebih lanjut hal retribusi guna membiayai Pelaksanaan Peraturan Pembatasan Perusahaan berdasarkan Bedrijfsreglementerings ordonantie 1934	26-07-1951
53	Pemberian Istirahat Karena Hamil	02-08-1951
54	Dinas Pencari dan Pemberi Pertolongan untuk kepentingan kapal-kapal laut dan udara yang mendapat kecelakaan	14-08-1951
55	Peraturan Perbaikan Pelabuhan	30-08-1951
56	Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan, persiapan pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi	06-09-1951
57	Pemberian Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga kepada penerima pensiun atau tunjangan	06-09-1951
58	Opcenten atas bea keluar atas karet rakyat	10-09-1951
59	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tetap	13-09-1951
60	Peraturan sementara tentang Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri dan Janda serta anak piatunya	11-10-1951
61	Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri	29-09-1951
62	Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai Bangsa Asing	18-10-1951
63	Peraturan Tata Tertib Panitia penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat	20-10-1951
65	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada Provinsi	09-11-1951
66	Lambang Negara	17-10-1951
67	Peraturan pembagian Beras untuk Pegawai Negeri	08-11-1951
68	Kedudukan menurut Hukum Divisen dari perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Anggota-anggotanya	17-11-1951
69	Kedudukan menurut Hukum Divisen dari perwakilan-perwakilan negara-negara asing di Republik Indonesia beserta Anggota-anggotanya	17-11-1951
70	Peraturan istimewa bagi pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke Luar Jawa	17-11-1951
71	Pembubaran "Raad en Directorium Voor Het Meet en Kaarteerwezen " dan Pembentukan "Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan "Direktorium untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta"	23-11-1951
72	Perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 tentang Peraturan Sementara tentang penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat	20-11-1951
73	Menyatakan berlakunya "Epidemie Ordonnantie" terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (Penyakit Lumpuh Anak-anak)	18-12-1951
64	Mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 17 Tahun 1951	31-10-1951

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah