J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1984

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Dewan Pers	09-01-1984
2	Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tegal dari Wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke Kota Slawi di Wil. Kab. Dati II Tegal	24-01-1984
3	Pengalihan Bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)	30-01-1984
4	Pencabutan atas PP No.32 Th.1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara	04-02-1984
5	Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan	25-02-1984
6	Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi	28-02-1984
7	Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Deli Serdang dari Wilayah Kotamadya Dati II Medan ke Kota Lubuk Pakam di Wilayah Kab. Dati II Deli Serdang	01-03-1984
8	Perubahan atas PP No.14 Th.1980 ttg Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No.47 Th.1980	10-03-1984
9	Perubahan atas PP No.15 Th.1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/ Tunjangan yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No.45 Th.1980	10-03-1984
10	Perubahan atas PP No.16 Th.1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No.46 Th.1980	10-03-1984
11	Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di dalam Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai di Prop. Dati I Sumatera Utara	29-03-1984
12	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkal Pinang dan Kab. Dati II Bangka	10-05-1984
13	Penjualan Seluruh Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura	18-05-1984
14	Penyertaan Modal Negara RI utk Pendirian Perush. Perseroan (PERSERO) dlm Bid. Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu.	26-06-1984
15	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	29-06-1984
16	Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara RI Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia	09-07-1984
18	Olahraga Profesional	09-07-1984
17	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perush. Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II	09-07-1984
19	Penyertaan Modal Negara RI utk Pendirian Perush. Perseroan (PERSERO) dlm Bidang Usaha Kawasan Industri Medan	16-07-1984
20	Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng	13-08-1984
21	Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi	18-08-1984
22	Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya	30-08-1984
23	Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti	30-08-1984
24	Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro	04-09-1984
25	Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan TA 1983/1984 kepada TA 1984/1985	11-09-1984
26	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga	11-09-1984
27	Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)	15-09-1984
28	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahan Umum (PERUM)	15-09-1984
29	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya	19-09-1984
30	Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura kepada Negara	19-09-1984
31	Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI	02-10-1984
32	Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta	02-10-1984
33	Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan	10-10-1984
34	Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kab. Dati II Gowa, Kecamatan Tutallu di Kab.Dati II Polewali Mamasa dalam Wilayah Prop. Dati I Sulawesi Selatan	22-10-1984
35	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kertas Kraft Cilacap	06-11-1984
36	Perusahaan Umum (PERUM) Indonesia Farma	19-12-1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah