Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)

Refli Harun, SH.,MH dkk

I

03 Agustus 2009

Ferry Mursidan Baldan

07 Agustus 2009

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, 2. Para Pemohon memiiki kedudukan hukum (legal standing), 3. Pasal 205 Ayat (4), Pasal 211 Ayat (3) dan Pasal 212 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang berarti konstitusional sepanjang diartikan sebagai diuraikan dalam paragraf (3.33)

Mahkamah Konstitusi * mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, * menyatakan Pasal 205 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) artinya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk menetapkan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR, 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan : a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi, b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka : 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikatagorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan kursi tahap ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. * Menyatakan Pasal 211 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) artinya konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan cara : a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. B. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikatagorikan sebagai sisa suara.

3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik. * Menyatakan Pasal 212 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) artinya konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan cara : a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikatagorikan sebagai sisa suara.

3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik. * Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini. * Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I.. * Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.