74/PUU-XIV/2017

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 162 Ayat (1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa Pemohon berpendapat norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) dihubungkan dengan norma Pasal 185 ayat (3) adalah rumusan norma yang mengandung ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan azas due process of law sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab keberadaan norma Pasal 162 ayat (2) dan (2) itu dengan mudah dapat direkayasa oleh Penyidik dan Penuntut Umum Bahwa pemohon beranggapan dengan kemajuan sains dan teknologi di masa sekarang, norma pasal 162 ayat (1) dan (2) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar “due Process Of law” serta keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan selurus-lurusnya. Bahwa teknologi teleconference telah mengatasi persoalan jarak sehingga saksi yang telah diperiksa dan dilakukan dibawah sumpah dapat diminta keterangannya di persidangan meskipun berada diluar negara