18/PUU-XIII/2015

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 263 Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 263 tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional Pemohon, menurut Pemohon pasal a quo tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum atas kebutuhan upaya hukum terakhir guna menentukan nasib Pemohon apakah di kategorikan sebagai terdakwa atau sebagai terpidana/narapidana. Namun hal ini tidak menjadi kenyataan karena berdasarkan adanya"Salinan Putusan Kasasi, bukan berdasarkan Salinan Putusan Kasasi". Hal ini tidak sejalan dengan UU tentang KUHAP. Terpidana/narapidana berhak mengajukan Peninjauan Kembali, kapanpun waktunya terpidana/narapidana akan mempergunakan haknya.