33/PUU-XVI/2018

17 April 2018

pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 jo Pasal 227 dan 229 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas menurut Pemohon telah menghilangkan hak Utusan Daerah atau DPD selaku perwujudan kedaulatan untuk ikut menentukan Presiden dan Wakul Presiden. Kerugian konstitusional dimaksud adalah berpotensi hilangnya jati diri bangsa dan potensi hilangnya Indonesia beserta masyarakat budaya dan Tradisional akibat tidak terjaga oleh kedaulatan berdasarkan UUD 1945. UU Pemilu hanya mengakomodir kedaulatan rakyat melalui dan berdasarkan Partai Politik.