Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif

Hadar Nafis Gumay

Feri Amsari

Augus Hendy

A. Murogi Bin Sabar

Muhamad Nurul Huda

Sutrisno

Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D

Dra. Wigati Ningsih, SH.,LL.M

Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA

Jodi Santoso, SH

Zamrony, SH., M.Kn

M. Raziv Barokah, SH

Maruli Tua Rajagukguk, SH

Tigor Gemdita Hutapea, SH

-

20 Maret 2019

28 Maret 2019

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo: 3. Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum; 5. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu"; 3. Menyatakan frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara"; 4. Menyatakan frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalm hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara"; 5. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima; 6. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk selain dan selebihnya; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.