Badan Legislasi

Prolegnas

NO JUDUL RUU DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.
RUU tentang Industri Strategis Perkebunan
DPR
2.
RUU tentang Satu Data Indonesia
DPR
3.
RUU tentang Provinsi Jawa Barat
DPR
4.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
6.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
DPR, PEMERINTAH
7.
RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
PEMERINTAH
8.
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD
DPR
9.
RUU tentang Pendidikan Keagamaan
DPR
10.
RUU tentang Guru
DPR
11.
RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
DPR
12.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR, PEMERINTAH
13.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
14.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR
15.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
DPR, PEMERINTAH
16.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
DPR
17.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
18.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
PEMERINTAH
19.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
20.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
21.
RUU tentang Persandian
DPR, PEMERINTAH
22.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
DPR
23.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR
24.
RUU tentang Keamanan Laut
DPR
25.
RUU tentang Rahasia Negara
DPR, PEMERINTAH
26.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
DPR
27.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
DPR
28.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR, PEMERINTAH
29.
RUU tentang Perkumpulan
DPR
30.
RUU tentang Tugas Perbantuan Militer
DPR
31.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
DPR
32.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DPR
33.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
34.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
DPR
35.
RUU tentang Paradiplomasi
DPR
36.
RUU tentang Konvergensi Telematika
DPR, PEMERINTAH, DPD
37.
RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan
DPR
38.
RUU tentang Pertanahan
DPR
39.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara
PEMERINTAH
40.
RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan
DPR
41.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
42.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
PEMERINTAH
43.
RUU tentang Pertanian
DPR
44.
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD
DPR
45.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
46.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
DPR
47.
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
DPR
48.
RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
PEMERINTAH
49.
RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR
50.
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
DPR
51.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
52.
RUU tentang Wawasan Nusantara
DPD
53.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
DPR
54.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
DPR
55.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
PEMERINTAH
56.
RUU tentang Pertekstilan
DPR
57.
RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
DPR
58.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DPR, DPD
59.
RUU tentang Sandang
DPR
60.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
DPR
61.
RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
PEMERINTAH
62.
RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia
DPR
63.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
DPR
64.
RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri
DPR
65.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
DPR
66.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
DPR
67.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
DPR
68.
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR
69.
RUU tentang Bank Makanan
DPR
70.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
DPR
71.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
DPR, PEMERINTAH
72.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
DPR
73.
RUU tentang Penyadapan
DPR
74.
RUU tentang Pertanahan
DPR
75.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
DPR
76.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
77.
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD
DPR, PEMERINTAH
78.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DPR
79.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
80.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
DPR, PEMERINTAH, DPD
81.
RUU tentang Kefarmasian
DPR
82.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
DPR, DPD
83.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
DPR
84.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
DPR
85.
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
DPR, PEMERINTAH
86.
RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan
DPR
87.
RUU tentang Perkumpulan
DPR
88.
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
DPD
89.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
DPR
90.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
91.
RUU tentang Provinsi Bali
DPD
92.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
93.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
DPR
94.
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
DPR
95.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
DPR
96.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum
DPR
97.
RUU tentang Partisipasi Masyarakat
DPD
98.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
DPR
99.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
100.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan
DPD
101.
RUU tentang Permuseuman
DPR
102.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
DPR
103.
RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
DPR
104.
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
DPR
105.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
106.
RUU tentang Perkumpulan
DPR, PEMERINTAH, DPD
107.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DPR
108.
RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
PEMERINTAH
109.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
DPR
110.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
DPR
111.
RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
DPR
112.
RUU tentang Hukum Acara Pidana
DPR
113.
RUU tentang Investasi Negara
DPR
114.
RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan
DPR
115.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
DPR, PEMERINTAH
116.
RUU tentang Profesi Kurator
DPR
117.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
PEMERINTAH, DPD
118.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
119.
RUU tentang Peradilan
DPR
120.
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR, PEMERINTAH
121.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
DPR
122.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
DPR
123.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
124.
RUU tentang Pidana Tutupan
DPR
125.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
DPR
126.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
127.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
DPR
128.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR
129.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR
130.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
DPR
131.
RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan
DPR
132.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
133.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
DPR
134.
RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR
135.
RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
DPR, DPD
136.
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara
DPR
137.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
DPR
138.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
PEMERINTAH
139.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
DPR
140.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
141.
RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
PEMERINTAH
142.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
DPR
143.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPR
144.
RUU tentang Mahkamah Agung
DPR
145.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
DPR
146.
RUU tentang Merek
PEMERINTAH
147.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
148.
RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi
DPR
149.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR
150.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
151.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
152.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
DPR
153.
RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)
PEMERINTAH
154.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR
155.
RUU tentang Paten
PEMERINTAH
156.
Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring
DPR
157.
RUU tentang Penyadapan
DPR
158.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
159.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
160.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
DPR
161.
RUU tentang Sanitasi
DPR
162.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
163.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
DPR
164.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan
DPR
165.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
166.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
DPR
167.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
DPR
168.
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
PEMERINTAH
169.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
170.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
DPR
171.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PEMERINTAH
172.
RUU tentang Komoditas Strategis
DPR
173.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
DPR
174.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
PEMERINTAH
175.
RUU tentang Komoditas Khas
DPR
176.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
DPR
177.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PEMERINTAH
178.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
DPR
179.
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
180.
RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
DPR
181.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
DPR
182.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
183.
RUU tentang Balai Harta Peninggalan
PEMERINTAH
184.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
DPR
185.
RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup
DPR
186.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
DPR
187.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
DPR
188.
RUU tentang Kendaraan Listrik
DPR
189.
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
PEMERINTAH
190.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
DPR
191.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
DPR
192.
RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
DPR
193.
RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)
DPR, DPD
194.
RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Moda Transportasi
DPR
195.
RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial
DPR
196.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
DPR
197.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
DPR
198.
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
DPR
199.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
DPR
200.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
DPR
201.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPR, PEMERINTAH
202.
RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
DPR
203.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
DPR
204.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR, PEMERINTAH
205.
RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
DPR
206.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
DPR
207.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR, DPD
208.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
209.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
210.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
DPR, PEMERINTAH
211.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPR, PEMERINTAH, DPD
212.
RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional
DPR
213.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, PEMERINTAH
214.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
DPR, PEMERINTAH, DPD
215.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
DPR
216.
RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
DPR
217.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPR, PEMERINTAH, DPD
218.
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
DPR
219.
RUU tentang Zona Tambahan Indonesia
PEMERINTAH
220.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)
DPR, PEMERINTAH, DPD
221.
RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara
DPR
222.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
DPR, DPD
223.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
224.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
225.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, PEMERINTAH
226.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
227.
RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual
DPR
228.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, DPD
229.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
DPR, PEMERINTAH
230.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
DPR
231.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
DPR
232.
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
DPR, PEMERINTAH
233.
RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
DPR
234.
RUU tentang Pengasuhan Anak
DPR
235.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
DPR, PEMERINTAH
236.
RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial
DPR
237.
RUU tentang Jalan
DPR, DPD
238.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)
DPR, PEMERINTAH
239.
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
DPR
240.
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
DPR
241.
RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)
DPR, PEMERINTAH
242.
RUU tentang Jasa Konstruksi
DPR
243.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
DPR
244.
RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)
DPR, PEMERINTAH
245.
RUU tentang Arsitek
DPR
246.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DPR
247.
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
DPR, PEMERINTAH
248.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
249.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
250.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR, PEMERINTAH
251.
RUU tentang Kesehatan (Omnibuslaw)
DPR
252.
RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan
DPR
253.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
DPR, PEMERINTAH
254.
RUU tentang Kefarmasian
DPR
255.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
DPR
256.
RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)
DPR, PEMERINTAH
257.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
DPR
258.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DPR
259.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)
DPR, PEMERINTAH
260.
RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)
DPR
261.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
DPR, DPD
262.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
DPR, PEMERINTAH
263.
RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
DPR
264.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi
DPR, PEMERINTAH
265.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
266.
RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan
DPR
267.
RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah
DPR, PEMERINTAH
268.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR
269.
RUU tentang Kesehatan Masyarakat
DPR
270.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DPR, DPD
271.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
272.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
DPR
273.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
DPR, DPD
274.
RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan
DPR
275.
RUU tentang Bahan Kimia
PEMERINTAH
276.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
277.
RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR
278.
RUU tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
279.
RUU tentang Pertanahan
DPR, DPD
280.
RUU tentang Profesi Psikologi
DPR
281.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPD
282.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
283.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
284.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, PEMERINTAH
285.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, DPD
286.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
DPR
287.
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPD
288.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
DPR, DPD
289.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
290.
RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan
DPR
291.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
DPR, DPD
292.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
293.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR
294.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPR, DPD
295.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
296.
RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam
DPR
297.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, DPD
298.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
DPR
299.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
PEMERINTAH
300.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
DPR, DPD
301.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
DPR
302.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPR
303.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
DPR, DPD
304.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
305.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
306.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR, DPD
307.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
DPR
308.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi
DPR
309.
RUU tentang Sumber Daya Genetik
DPR, DPD
310.
RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional
DPR
311.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR
312.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, DPD
313.
RUU tentang Persepakbolaan
DPR
314.
RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender
DPR, PEMERINTAH, DPD
315.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
DPR, DPD
316.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR
317.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
318.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
DPR, DPD
319.
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah
DPR
320.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
DPR
321.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR, DPD
322.
RUU tentang Penyandang Disabilitas
DPR
323.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
DPR
324.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, DPD
325.
RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional
DPR
326.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR, DPD
327.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
328.
RUU tentang Kepalangmerahan
PEMERINTAH
329.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
DPR, DPD
330.
RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)
DPR
331.
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
DPR
332.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
333.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DPR
334.
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
DPR
335.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
DPR, DPD
336.
RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan
DPR
337.
RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR
338.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
DPR, DPD
339.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
340.
RUU tentang Perlindungan Umat Beragama
DPR, PEMERINTAH
341.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
DPR, DPD
342.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
DPR
343.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PEMERINTAH
344.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
DPR, DPD
345.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
DPR
346.
RUU tentang Ekonomi Syariah
DPR
347.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR, DPD
348.
RUU tentang Konsultan Pajak
DPR
349.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
350.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
DPR, DPD
351.
RUU tentang Bahan Kimia
DPR
352.
RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
DPR, DPD
353.
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR, DPD
354.
Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR
355.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial
DPR
356.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
DPR, DPD
357.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
DPR
358.
RUU tentang Kebidanan
DPR, DPD
359.
RUU tentang Kesehatan Masyarakat
DPR, DPD
360.
Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus
DPR
361.
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
PEMERINTAH
362.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, DPD
363.
Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusilaan
DPR
364.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
DPR
365.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
DPR, DPD
366.
RUU tentang Pengadilan Medis
DPR
367.
RUU tentang Praktik Kefarmasian
DPR
368.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR, DPD
369.
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
DPR
370.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
371.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
DPR, DPD
372.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan)
DPR
373.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
374.
RUU tentang Ekonomi Syariah
DPR, DPD
375.
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
DPR
376.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PEMERINTAH
377.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
DPR, DPD
378.
RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
DPR
379.
RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
DPR, PEMERINTAH
380.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR, DPD
381.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
DPR
382.
RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR, PEMERINTAH
383.
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
DPR, DPD
384.
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
DPR, PEMERINTAH, DPD
385.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, PEMERINTAH, DPD
386.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR, DPD
387.
RUU tentang Permuseuman
DPR
388.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DPR, PEMERINTAH, DPD
389.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
390.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
DPR, DPD
391.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
DPR, PEMERINTAH, DPD
392.
RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah
DPD
393.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
DPR, DPD
394.
RUU tentang Sistem Perbukuan
DPR
395.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
DPR, PEMERINTAH, DPD
396.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
397.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, PEMERINTAH, DPD
398.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
399.
RUU tentang Keanekaragaman Hayati
DPR, DPD
400.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, PEMERINTAH, DPD
401.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
DPR
402.
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim
DPR, DPD
403.
RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
PEMERINTAH
404.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
DPR, PEMERINTAH, DPD
405.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
DPR, DPD
406.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
DPR
407.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, PEMERINTAH, DPD
408.
RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR, DPD
409.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR, PEMERINTAH
410.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR, PEMERINTAH
411.
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
DPR, DPD
412.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PEMERINTAH
413.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
DPR, PEMERINTAH
414.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
DPR, DPD
415.
RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
DPR, PEMERINTAH
416.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
DPR, PEMERINTAH
417.
RUU tentang Daerah Kepulauan
DPR, DPD
418.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PEMERINTAH
419.
RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR, DPD
420.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
DPR, PEMERINTAH
421.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR, DPD
422.
RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
DPR, DPD
423.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR
424.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR, PEMERINTAH
425.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan
DPR, DPD
426.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DPR, PEMERINTAH
427.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
PEMERINTAH
428.
RUU tentang Bahasa Daerah
DPR, DPD
429.
RUU tentang Ibukota Negara
DPR, PEMERINTAH
430.
RUU tentang Pajak Penghasilan
PEMERINTAH, DPD
431.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
DPR, DPD
432.
RUU tentang Kesetaraan Gender
DPR, DPD
433.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
434.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PEMERINTAH, DPD
435.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPR, DPD
436.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
DPR, PEMERINTAH
437.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
PEMERINTAH, DPD
438.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
DPR, DPD
439.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DPR, PEMERINTAH
440.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
441.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
DPR, PEMERINTAH
442.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
443.
RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
PEMERINTAH, DPD
444.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
DPR, PEMERINTAH
445.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
446.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
PEMERINTAH, DPD
447.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
PEMERINTAH, DPD
448.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
449.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
DPR, PEMERINTAH
450.
RUU tentang Lelang
PEMERINTAH
451.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal
PEMERINTAH
452.
RUU tentang Penjaminan
DPR
453.
RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
DPR, PEMERINTAH
454.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, PEMERINTAH
455.
RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
PEMERINTAH
456.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPR, PEMERINTAH
457.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPR, PEMERINTAH
458.
RUU tentang Penjaminan Polis
PEMERINTAH
459.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
PEMERINTAH
460.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
DPR, PEMERINTAH
461.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
DPR, PEMERINTAH
462.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
PEMERINTAH
463.
RUU tentang Badan Usaha
PEMERINTAH
464.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani
DPR, PEMERINTAH
465.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, PEMERINTAH
466.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
467.
RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PEMERINTAH
468.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
DPR, PEMERINTAH
469.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
DPD
470.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
PEMERINTAH
471.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
DPR
472.
RUU tentang Perekonomian Nasional
DPR, DPD
473.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PEMERINTAH
474.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PEMERINTAH
475.
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
476.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
PEMERINTAH
477.
RUU tentang Perlelangan
PEMERINTAH
478.
RUU tentang Bea Materai
PEMERINTAH
479.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
480.
RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAH
481.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
PEMERINTAH
482.
RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
PEMERINTAH
483.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPR
484.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
485.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
DPR, PEMERINTAH
486.
RUU tentang Rahasia Negara
PEMERINTAH
487.
RUU tentang Tabungan Haji
DPR
488.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR, PEMERINTAH
489.
RUU tentang Persandian
PEMERINTAH
490.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
DPR, PEMERINTAH
491.
RUU tentang Pengampunan Pajak
PEMERINTAH
492.
RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
PEMERINTAH
493.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
DPR, PEMERINTAH
494.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
495.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
PEMERINTAH
496.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
DPR, PEMERINTAH
497.
RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan
DPR
498.
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
PEMERINTAH
499.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR, PEMERINTAH
500.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
PEMERINTAH
501.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
502.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR, PEMERINTAH
503.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
PEMERINTAH
504.
RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPD
505.
RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
DPR, PEMERINTAH
506.
RUU tentang Keamanan Laut
DPR
507.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPD
508.
RUU tentang Bank Emas
DPR, PEMERINTAH
509.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
510.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPD
511.
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
DPR, DPD
512.
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
DPR
513.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah
DPD
514.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
DPR, DPD
515.
RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR
516.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
DPD
517.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
518.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
519.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
DPD
520.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
DPR, DPD
521.
RUU Tentang Konsultan Pajak
DPR
522.
RUU tentang Ketransmigrasian
DPD
523.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
DPR, DPD
524.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
DPR
525.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
DPD
526.
RUU tentang Provinsi Bali
DPR, DPD
527.
RUU tentang Ketenaganukliran.
PEMERINTAH
528.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
DPD
529.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
DPR, DPD
530.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PEMERINTAH
531.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
DPD
532.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR, DPD
533.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
DPD
534.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPD
535.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR, DPD
536.
RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
DPD
537.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
DPR, DPD
538.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
DPR
539.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR, DPD
540.
RUU tentang Sanitasi.
DPR
541.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
DPR, DPD
542.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
DPR, DPD
543.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
DPR
544.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
DPR, DPD
545.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
DPR
546.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
547.
RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
DPR
548.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
DPR, DPD
549.
RUU tentang Permusikan
DPR
550.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
DPR, DPD
551.
RUU tentang Hak atas Tanah Adat
DPD
552.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
553.
RUU tentang Penyadapan
DPR
554.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
DPR, DPD
555.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPR
556.
RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR, DPD
557.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
DPR
558.
RUU tentang Perlindungan Hak Pasien
DPR, DPD
559.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
560.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
DPR, DPD
561.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
PEMERINTAH
562.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
DPR, DPD
563.
RUU tentang Daerah Kepulauan
DPR, DPD
564.
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
PEMERINTAH
565.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
PEMERINTAH
566.
RUU tentang Rahasia Negara
PEMERINTAH
567.
RUU tentang Persandian
PEMERINTAH
568.
RUU tentang Ketahanan Nasional
PEMERINTAH
569.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
PEMERINTAH
570.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PEMERINTAH
571.
RUU tentang Perkotaan
PEMERINTAH
572.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
DPR
573.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
PEMERINTAH
574.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
575.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
PEMERINTAH
576.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
PEMERINTAH
577.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
578.
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
DPR
579.
Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
DPR
580.
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
DPR
581.
RUU tentang Badan Usaha
PEMERINTAH
582.
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
PEMERINTAH
583.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PEMERINTAH
584.
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
PEMERINTAH
585.
RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
PEMERINTAH
586.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara
PEMERINTAH
587.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
PEMERINTAH
588.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
PEMERINTAH
589.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
590.
RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
PEMERINTAH
591.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
592.
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
PEMERINTAH
593.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
594.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
PEMERINTAH
595.
RUU tentang Kesetaraan Gender
PEMERINTAH
596.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
PEMERINTAH
597.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PEMERINTAH
598.
RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
DPR
599.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAH
600.
RUU tentang Pelaporan Keuangan
PEMERINTAH
601.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
PEMERINTAH
602.
RUU tentang Penjaminan Polis
PEMERINTAH
603.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
PEMERINTAH
604.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
PEMERINTAH
605.
RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
PEMERINTAH
606.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
607.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
608.
RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
PEMERINTAH
609.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan
PEMERINTAH
610.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
611.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
PEMERINTAH
612.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
PEMERINTAH
613.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
PEMERINTAH, DPD
614.
RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah
DPD
615.
RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah
DPD
616.
RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
DPD
617.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPD
618.
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
DPD
619.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
DPD
620.
RUU tentang Ketransmigrasian
DPD
621.
RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
DPD
622.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
DPD
623.
RUU tentang Partisipasi Masyarakat
DPD
624.
RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang
DPD
625.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
DPD
626.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
DPD
627.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPD
628.
RUU tentang Kesejahteraan Sosial
DPD
629.
RUU tentang Bahasa Daerah
DPD
630.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
DPD
631.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah
DPD
632.
RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah
DPD
633.
RUU tentang Pinjaman Daerah
DPD
634.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
DPD
635.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
DPD
636.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPD
637.
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
DPD
638.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara
DPD
639.
Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital
DPD
640.
RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPD
641.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
DPR
642.
RUU tentang Pertekstilan.
DPR
643.
RUU tentang Komoditas Strategis.
DPR
644.
RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
PEMERINTAH
645.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
PEMERINTAH